Jakarta: Ketua Pengembangan Organisasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Febionesta menilai pemerintah terlalu mengedepankan pendekatan keamanan menangani konflik Papua. Padahal, ia menilai masyarakat Papua butuh pendekatan kemanusiaan.
"Sikap pendekatan keamanan yang lebih dikedepankan daripada kemanusiaan ini memperkeruh suasana," kata Febionesta di Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu, 1 September 2019.
Febionesta mengatakan masyarakat wilayah itu saat ini lebih membutuhkan perlindungan serta upaya penegakan hukum terhadap pelaku insiden pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur. Insiden yang diduga rasialis itu dianggap pemicu ketegangan di Bumi Cenderawasih. Penanganan cepat aparat diperlukan guna meredam situasi panas Papua.
"Jangan lama-lama, jangan lambat-lambat sehingga kemudian itu bisa dipelintir dan menjadi problem sektarian," ujar Febionesta.
Ia juga mengkritisi kunjungan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto ke Papua. Menurut Febionesta, seharusnya juga datang ke Surabaya.
"Kenapa enggak ke Surabaya waktu itu untuk memastikan proses kepada pelaku pengepungan (asrama mahasiswa Papua) itu dijalankan secara tegas," ucap Febionesta.
Massa berdemonstrasi di Jayapura untuk menentang tindakan rasialis terhadap mahasiswa Papua, Kamis, 29 Agustus 2019. Demonstrasi itu diwarnai pelemparan batu dan perusakan mobil aparat keamanan, perusakan fasilitas umum, dan pembakaran Kantor Majelis Rakyat Papua.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/1bVyWoGN" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Ketua Pengembangan Organisasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Febionesta menilai pemerintah terlalu mengedepankan pendekatan keamanan menangani konflik Papua. Padahal, ia menilai masyarakat Papua butuh pendekatan kemanusiaan.
"Sikap pendekatan keamanan yang lebih dikedepankan daripada kemanusiaan ini memperkeruh suasana," kata Febionesta di Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu, 1 September 2019.
Febionesta mengatakan masyarakat wilayah itu saat ini lebih membutuhkan perlindungan serta upaya penegakan hukum terhadap pelaku insiden pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur. Insiden yang diduga rasialis itu dianggap pemicu ketegangan di Bumi Cenderawasih. Penanganan cepat aparat diperlukan guna meredam situasi panas Papua.
"Jangan lama-lama, jangan lambat-lambat sehingga kemudian itu bisa dipelintir dan menjadi problem sektarian," ujar Febionesta.
Ia juga mengkritisi kunjungan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto ke Papua. Menurut Febionesta, seharusnya juga datang ke Surabaya.
"Kenapa enggak ke Surabaya waktu itu untuk memastikan proses kepada pelaku pengepungan (asrama mahasiswa Papua) itu dijalankan secara tegas," ucap Febionesta.
Massa berdemonstrasi di Jayapura untuk menentang tindakan rasialis terhadap mahasiswa Papua, Kamis, 29 Agustus 2019. Demonstrasi itu diwarnai pelemparan batu dan perusakan mobil aparat keamanan, perusakan fasilitas umum, dan pembakaran Kantor Majelis Rakyat Papua.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
