Ilustrasi: Medcom.id
Ilustrasi: Medcom.id

Menteri PPPA Ajak Publik Aktif Cegah Perkawinan Anak

Antara • 29 Oktober 2021 08:02
Jakarta: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengajak semua pihak mencegah perkawinan anak. Pernikahan usia dini berdampak buruk bagi mental dan fisik anak serta berpotensi melahirkan anak stunting. 
 
"Hanya kolaborasi, kerja sama, dan sinergi bersama yang membuat perkawinan anak dapat diakhiri," kata Bintang Puspayoga melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, 28 Oktober 2021.
 
Menurut dia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perkawinan anak tercatat menurun dari 10,82 persen di 2019 menjadi 10,35 persen pada 2020. Meski ada penurunan, pencegahan perkawinan anak masih menjadi tantangan besar.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Perkawinan anak, tekan dia, memberikan banyak dampak negatif. Hal ini mulai dari putusnya pendidikan anak yang bersangkutan, kesehatan, serta ekonomi yang dapat menyebabkan munculnya kemiskinan baru atau kemiskinan struktural.
 
Baca: Pemda Didorong Buat Aturan untuk Cegah Perkawinan Anak
 
Selain itu, ada potensi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam pernikahan usia dini. Perdagangan orang serta pola asuh yang salah terhadap anak sehingga seluruh hak anak bisa terenggut juga menjadi masalah yang muncul dari perkawinan anak.
 
"Mari kita lindungi dan selamatkan generasi penerus bangsa dari perkawinan anak," tegas Menteri Bintang.
 
Dalam Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA), pemerintah spesifik menargetkan penurunan angka perkawinan usia anak dari 11,21 persen pada 2018 menjadi 8,74 persen pada akhir 2024. Pencegahan perkawinan anak menjadi program prioritas Kementerian PPPA periode 2020-2024.
 
Upaya yang dilakukan Kementerian PPPA mulai dari membuat pakta integritas di 20 provinsi yang angka perkawinan anaknya di atas rata-rata angka nasional. Kementerian PPPA juga mendorong terbentuknya desa champion dalam pencegahan perkawinan anak.
 
“Kementerian PPPA selama ini sangat intensif melakukan kampanye gerakan bersama pencegahan perkawinan anak hingga ke tingkat desa," ujar Menteri Bintang.
 
Kementerian PPPA turut membuat nota kesepahaman (MoU) dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) soal deklarasi pendewasaan usia perkawinan. Selain itu, peran Forum Anak Nasional (FAN) sebagai pelopor dan pelapor pencegahan perkawinan anak diperkuat.
 
"Saat ini kami sedang mengupayakan percepatan penyelesaian rancangan peraturan pemerintah (RPP) terkait pencegahan perkawinan usia anak dan pemberian dispensasi kawin," Menteri Bintang.
 
RPP bertujuan menghambat praktik perkawinan usia anak. Perkawinan anak dicegah melalui peningkatan peran dan tanggung jawab pemerintah dan orang tua.
 
(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif