medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto, berharap semua pihak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa PHPU Pemilu Presiden 2014. Bambang menyebut, putusan itu harus menjadi dasar mandat untuk pemerintaah yang amanah.
"KPK berharap siapapun akan menghormati putusan MK karena sifat putusannya final dan mengikat sekaligus membuktikan tingkat maturitasnya sebagai negarawan sejati," kata Bambang melalui pesan singkat yang diterima Metrotvnews.com, Kamis (21/8/2014).
Dia mengatakan ada banyak tantangan yang kini tengah mengadang bangsa Indonesia ke depan. Putusan MK itu, kata Bambang, harus dijadikan sebagai titik tolak membangun gerakan pemerintahan bersih dan amanah.
"Gerakan itu berbasis pada sikap dan perilaku amanah dan berintegritas dalam menjalankan mandat kewenangannya sebagai penguasa," imbuh dia.
KPK pun berharap, warga negara aktif memantau kinerja pemerintah dalam menjaga akuntabilitasnya ketika menjalankan kekuasaan. "Rakyat harus terlibat aktif untuk memastikan agar akuntabiltas penggunaan kewenangan dari kekuasaan yang dijalankan hanya untuk kepentingan dan kemaslahatan rakyat saja," tegas dia.
medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto, berharap semua pihak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa PHPU Pemilu Presiden 2014. Bambang menyebut, putusan itu harus menjadi dasar mandat untuk pemerintaah yang amanah.
"KPK berharap siapapun akan menghormati putusan MK karena sifat putusannya final dan mengikat sekaligus membuktikan tingkat maturitasnya sebagai negarawan sejati," kata Bambang melalui pesan singkat yang diterima
Metrotvnews.com, Kamis (21/8/2014).
Dia mengatakan ada banyak tantangan yang kini tengah mengadang bangsa Indonesia ke depan. Putusan MK itu, kata Bambang, harus dijadikan sebagai titik tolak membangun gerakan pemerintahan bersih dan amanah.
"Gerakan itu berbasis pada sikap dan perilaku amanah dan berintegritas dalam menjalankan mandat kewenangannya sebagai penguasa," imbuh dia.
KPK pun berharap, warga negara aktif memantau kinerja pemerintah dalam menjaga akuntabilitasnya ketika menjalankan kekuasaan. "Rakyat harus terlibat aktif untuk memastikan agar akuntabiltas penggunaan kewenangan dari kekuasaan yang dijalankan hanya untuk kepentingan dan kemaslahatan rakyat saja," tegas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
