Anggota Komisi XI DPR RI Johnny G Plate (Foto:Medcom.id/Anggi Tondi Martaon)
Anggota Komisi XI DPR RI Johnny G Plate (Foto:Medcom.id/Anggi Tondi Martaon)

BPK Butuh Calon dengan Latar Belakang Beragam Ilmu

Nasional berita dpr
Anggi Tondi Martaon • 12 Juli 2019 18:39
Jakarta: Komisi XI DPR RI tengah melakukan rangkaian seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2019-2024. Diharapkan, pimpinan badan akuntan plat merah itu terdiri atas berbagai ilmu dan latar belakang.
 
Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi XI DPR RI Johnny G Plate dalam diskusi yang diselenggarakan di press room DPR di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat, 12 Juli 2019.
 
"BPK membutuhkan kompetensi yang bervariasi. Multidisiplin dari berbagai bidang, latar belakang keahlian, dan pengalaman," kata Johnny.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Politikus NasDem itu mengungkapkan, sarannya itu disampaikan untuk menunjang kinerja BPK ke depan. Mengingat, belanja dan pendapatan negara sangat kompleks.
 
Dia mencontohkan pemeriksaan keuangan Kementerian Pertahanan. "Memeriksa dokumen-dokumen terkait peralatan militer yang sarat teknologi di sini, bagaimana? Harus ada skill lain yang dibutuhkan," kata Johnny.
 
Oleh karena itu, diharapkan pimpinan BPK terpilih periode 2019-2024 memiliki kecakapan kemampuan di berbagai bidang. Tidak hanya sekadar auditor administrasi keuangan, sehingga pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara bisa dilakukan secara maksimal.
 
"Jadi, bukan hanya sekadar laporan keuangan," ucapnya.
 
Seperti diketahui, Komisi XI telah menentukan 32 dari 64 nama yang lolos dalam tahap seleksi awal calon anggota BPK periode 2019-2024. Selanjutnya, nama-nama tersebut akan diserahkan kepada DPD untuk dimintai pertimbangan.
 
Kemudian, 32 nama beserta pertimbangan dari DPD kembali diserahkan kepada Komisi XI DPR. Komisi keuangan itu akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan.
 
Dalam tahapan tersebut, Komisi XI juga akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan berbagai pihak. Seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Intelijen Negara atau bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
 
"Memeriksa integritas dan informasi tambahan calon," ujar Johnny.
 

(ROS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif