Junta Militer Thailand Siapkan Kebijakan Darurat Ekonomi

medcom.id, Bangkok: Junta militer Thailand membuat daftar kebijakan darurat seperti batasan harga bahan bakar dan garansi pinjaman perusahaan kecil demi menghidupkan kembali perekonomian negara yang terancam resesi di tengah ketegangan politik. Daftar rencana, yang dibuat Kepala Angkatan Udara Prajin Luntong, Ahad (1/6/2014) malam, juga membahas langkah jangka panjang seperti pengembangan zona ekonomi khusus di kawasan perbatasan dengan Myanmar, Laos dan Malaysia. Seiring dengan usaha menghidupkan perekonomian, dewan militer juga terus menekan pihak yang mengkritik kudeta. Siang kemarin, seperti diwartakan Reuters, junta militer mengirim 5.700 tentara dan polisi ke Bangkok untuk menghentikan unjuk rasa antikudeta. Sejak adanya kudeta, junta militer melarang pertemuan beraroma politis beranggotakan lima orang atau lebih. Sebelumnya junta militer Thailand juga berencana mendirikan sejumlah pusat rekonsiliasi untuk memulihkan ketegangan politik yang kerap berujung aksi kekerasan sejak enam bulan terakhir. Pusat rekonsiliasi ini diklaim akan menjadi bagian dari upaya militer mengembalikan demokrasi. "Model (pusat rekonsiliasi) ini merupakan ide Prayuth, dan bertujuan untuk membangun perdamaian," ucap Kolonel Banpot Poonpien, juru bicara militer Thailand divisi Internal Security Operation Command (ISOC), Jumat kemarin. "Kita harus bekerja sama dalam mengajarkan warga untuk hidup harmonis bersama-sama," tutur dia pada sejumlah jurnalis.