Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Medcom.id
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Medcom.id

Pemerintah Batal Menarik Kelebihan Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan

Nasional BPK kemenkes Tenaga Kesehatan Insentif Nakes Dobel Insentif Nakes
Renatha Swasty • 01 November 2021 23:26
Jakarta: Pemerintah memutuskan tidak menarik kelebihan pembayaran insentif tenaga kesehatan (nakes) yang telah dibayarkan di 2021. Kelebihan bayar diputuskan sebagai kompensasi insentif lanjutan sehingga kelebihan pembayaran terpenuhi.
 
"Keputusan yang kami ambil dari diskusi bersama teman-teman Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI adalah tidak menarik kembali kelebihan transfer ini, akan tetapi akan melakukan kompensasi" kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers bersama Ketua BPK Agung Firman Sampurna, di Kantor BPK, Senin, 1 November 2021.
 
Sebanyak 1.053.358 nakes menerima insentif pada periode Januari hingga Agustus 2021. Sebanyak 8.961 nakes (1,2 persen) menerima kelebihan pembayaran dengan jumlah bervariasi antara Rp178 ribu hingga Rp50 juta per orang.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Duplikasi data nakes ini hanya sekitar 1 persen dari total nilai insentif yang disalurkan" beber Budi.
 
Budi menjelaskan kelebihan pembayaran terjadi saat proses transisi mekanisme pemberian insentif nakes. Di mana terdapat proses pemadanan data (data cleansing) yang belum tuntas.
 
Pada 2020, pembayaran dilakukan kepada rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Kemudian, diubah sehingga pembayaran langsung kepada setiap nakes.
 
Ketua BPK Agung Firman Sampurna menjelaskan temuan BPK terhadap kelebihan pembayaran insentif nakes terjadi karena Kemenkes melewatkan langkah data cleansing ketika merotasi pembayaran insentif menjadi berbasis aplikasi. Sebagai ganti penarikan kelebihan bayar, kata Agung, nakes akan mendapatkan kompensasi.
 
Nakes tidak menerima insentif pada bulan-bulan berikutnya hingga nilai kelebihan pembayaran tercukupi. "Akan dilakukan kompensasi, kepada honor periode-periode berikutnya," ujar Agung.
 
Budi berharap dengan adanya pengawasan BPK, perbaikan mekanisme dapat mendorong penyaluran insentif nakes lebih baik dan tepat sasaran. Selain itu, tata kelola penggunaan dana terkait covid-19 menjadi lebih baik.
 
Baca: Wow! BPK Temukan Kelebihan Pembayaran Insentif 8.961 Tenaga Kesehatan
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif