Presiden Joko Widodo (Jokowi). Foto: Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo (Jokowi). Foto: Sekretariat Presiden

Buntut Peretasan Sistem PDNS, Jokowi Minta BPKP Audit

Kautsar Widya Prabowo • 28 Juni 2024 17:25
Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Hal ini buntut penyerangan virus ransomware terhadap sistem tersebut.
 
"Kita akan mengaudit, disuruh audit tata kelola PDN," ujar Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 28 Juni 2024.
 
Ateh mengatakan belum mengetahui kondisi terkini dari data PDNS. Pasalnya, BPKP belum pernah melakukan audit PDNS.

"Baru rapat tadi. Kan belum diaudit," ungkapnya.
 
Selain tata kelola, BPKP akan mengaudit finansial pengadaan proyek PDNS. Ia berharap proses audit dapat keluar secepatnya.
 
"Secepatnya, the sooner the better," kata dia.
 
Baca juga: Menkominfo dan Kepala BSSN Kabur dari Wartawan usai Ratas Soal Peretasan PDN

 
Sebelumnya, Kepala BSSN Letjen Hinsa Siburian menanggapi gangguan terhadap server PDN. Menurut dia, terganggunya server PDN adalah imbas serangan siber ransomware.
 
Hinsa menjelaskan ransomware adalah pengembangan terbaru dari Ransomware lockbit 3.0. Dampak dari serangan server PDN cukup luas dan layanan keimigrasian menjadi yang paling terdampak.
 
Layanan imigrasi di sejumlah bandara internasional sempat terganggu. Seluruh autogate sempat tidak berfungsi, namun kini berangsur pulih.
 
Menkominfo, Budi Arie Setiadi, menyebut penyerang Server PDN meminta uang tebusan. Jumlahnya tak main-main USD8 juta atau sekitar Rp131 miliar.
 
"Iya menurut tim (minta) USD8 juta," kata Budi kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan