Jakarta: Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan didukung. Bakal beleid itu diharapkan mampu meningkatkan pembangunan sumber daya manusia (SDM).
Hal itu disampaikan kata Kepala Pusat Studi Center of Human and Economic Development Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta (CHED ITB-AD) Roosita Meilani Dewi dalam konferensi pers dukungan penyusunan RPP Kesehatan.
"Selama ini, kesehatan dan ekonomi seringkali dianggap terpisah dalam kerangka pembangunan. Namun, dengan rancangan pembangunan jangka panjang pemerintah Indonesia yang menekankan peningkatan pembangunan manusia sebagai prioritas utama, sektor kesehatan menjadi pilar utama dalam pencapaian ini," kata Roosita melalui keterangan tertulis, Jumat, 13 Oktober 2023.
Dia menyinggung Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2020-2045 yang diumumkan Presiden Joko Widodo pada 15 Juni 2023. Di sana, disebutkan tiga pilar RPJMN, yaitu stabilitas bangsa yang terjamin, keberlanjutan dan kesinambungan, serta sumber daya manusia yang berkualitas.
"Dalam konteks ini, kesehatan menjadi fokus utama, mengingat tantangan yang dihadapi Indonesia, terutama dalam hal produktivitas dan masalah kesehatan masyarakat," ungkap dia
Menurut Roosita, salah satu tantangan utama yang dihadapi Indonesia adalah tingkat produktivitas yang rendah. Data Total Factor Productivity (TFP) selama periode 2005-2019, pertumbuhan produktivitas Indonesia tumbuh negatif sebesar 0,66.
Sedangkan negara-negara Asia lain seperti Korea Selatan mencapai 1,66 dan Tiongkok mencapai 1,61 dalam periode yang sama. Produktivitas yang rendah menjadi penyebab utama pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat.
"Tingkat kesehatan masyarakat juga menjadi perhatian utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Rancangan Peraturan Pemerintah Kesehatan yang digagas oleh Kementerian Kesehatan adalah upaya jangka panjang untuk mengatasi tantangan di bidang kesehatan, termasuk tingginya kematian ibu dan bayi, masalah stunting, penyakit tidak menular, obesitas, dan pandemi covid-19," sebut dia.
Selain itu, Roosita menyoroti prevalensi merokok yang tinggi. Menurut data The Indonesian Family Life Survey ke-5, prevalensi merokok di Indonesia mencapai 58 persen dengan mayoritas perokok adalah laki-laki.
Data tersebut menunjukkan rata-rata perokok mengkonsumsi 12 batang rokok per hari. Serta, pengeluaran rata-rata untuk merokok mencapai Rp56 ribu per minggu.
"Upaya seperti kenaikan harga rokok diharapkan dapat mengurangi prevalensi merokok, namun juga meningkatkan biaya yang harus ditanggung oleh negara. Oleh karena itu, kebijakan kesehatan yang berdampak jangka panjang menjadi sangat penting," ujar dia.
Jakarta: Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)
Kesehatan didukung. Bakal beleid itu diharapkan mampu meningkatkan pembangunan
sumber daya manusia (SDM).
Hal itu disampaikan kata Kepala Pusat Studi Center of Human and Economic Development Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta (CHED ITB-AD) Roosita Meilani Dewi dalam konferensi pers dukungan penyusunan RPP Kesehatan.
"Selama ini, kesehatan dan ekonomi seringkali dianggap terpisah dalam kerangka pembangunan. Namun, dengan rancangan pembangunan jangka panjang pemerintah Indonesia yang menekankan peningkatan pembangunan manusia sebagai prioritas utama, sektor kesehatan menjadi pilar utama dalam pencapaian ini," kata Roosita melalui keterangan tertulis, Jumat, 13 Oktober 2023.
Dia menyinggung
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2020-2045 yang diumumkan Presiden Joko Widodo pada 15 Juni 2023. Di sana, disebutkan tiga pilar RPJMN, yaitu stabilitas bangsa yang terjamin, keberlanjutan dan kesinambungan, serta sumber daya manusia yang berkualitas.
"Dalam konteks ini, kesehatan menjadi fokus utama, mengingat tantangan yang dihadapi Indonesia, terutama dalam hal produktivitas dan masalah kesehatan masyarakat," ungkap dia
Menurut Roosita, salah satu tantangan utama yang dihadapi Indonesia adalah tingkat produktivitas yang rendah. Data Total Factor Productivity (TFP) selama periode 2005-2019, pertumbuhan produktivitas Indonesia tumbuh negatif sebesar 0,66.
Sedangkan negara-negara Asia lain seperti Korea Selatan mencapai 1,66 dan Tiongkok mencapai 1,61 dalam periode yang sama. Produktivitas yang rendah menjadi penyebab utama pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat.
"Tingkat kesehatan masyarakat juga menjadi perhatian utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Rancangan Peraturan Pemerintah Kesehatan yang digagas oleh Kementerian Kesehatan adalah upaya jangka panjang untuk mengatasi tantangan di bidang kesehatan, termasuk tingginya kematian ibu dan bayi, masalah stunting, penyakit tidak menular, obesitas, dan pandemi covid-19," sebut dia.
Selain itu, Roosita menyoroti prevalensi merokok yang tinggi. Menurut data The Indonesian Family Life Survey ke-5, prevalensi merokok di Indonesia mencapai 58 persen dengan mayoritas perokok adalah laki-laki.
Data tersebut menunjukkan rata-rata perokok mengkonsumsi 12 batang rokok per hari. Serta, pengeluaran rata-rata untuk merokok mencapai Rp56 ribu per minggu.
"Upaya seperti kenaikan harga rokok diharapkan dapat mengurangi prevalensi merokok, namun juga meningkatkan biaya yang harus ditanggung oleh negara. Oleh karena itu, kebijakan kesehatan yang berdampak jangka panjang menjadi sangat penting," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ABK)
