Jakarta: Presiden Joko Widodo meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta dan Buku Kemajuan Infrastruktur Nasional di Jakarta. Dengan peluncuran ini, Indonesia memiliki satu peta terintegrasi.
"Dengan Kebijakan Satu Peta ini, masalah tumpang tindih pemanfaatan lahan bisa diselesaikan," kata Presiden Jokowi seperti dilansir Antara, Selasa, 11 Desember 2018.
Ia menyebutkan, dengan banyaknya pembangunan infrastruktur di berbagai daerah, tumpang tindih pemanfaatan lahan semakin terlihat. Ia mencontohkan di Kalimantan terdapat 19,3 persen lahan masih tumpang tindih.
Jokowi menyebut penyatuan peta merupakan kemajuan. Sebanyak 83 peta tematik dari 85 peta tematik sudah diintegrasikan dan dikompilasi.
Hadir dalam acara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Hasanuddin Zainal Abidin, para kepala daerah. Hadir juga Ketua DPR Bambang Soesatyo dan Ketua DPD Oesman Sapta Odang.
Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP) merupakan upaya perwujudan peta tematik yang berfungsi sebagai acuan perbaikan data masing-masing sektor. Peta ini juga sebagai acuan perencanaan pemanfaatan ruang skala luas yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Tata Ruang PKSP dimandatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 dan merupakan bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi VIII.
PKSP diyakini dapat menjadi solusi untuk menjawab berbagai tantangan dan hambatan selama proses pembangunan yang seringkali bermuara pada konflik tumpang tindih penggunaan lahan.
Baca: Satu Data Jadi Tantangan Revolusi Industri 4.0
Badan Informasi Geospasial bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menargetkan Kebijakan Satu Peta bisa keluar pada 2018. Konsep kebijakan satu peta meliputi satu referensi, satu standar, satu basis data dan satu geoportal.
Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta tidak hanya berdampak pada kepastian investasi, tapi juga pada pencegahan eksploitasi berlebih terhadap sumber daya alam, permasalahan kependudukan (transmigrasi), dan data lainnya yang harus mengacu pada satu peta.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/eN4O01rK" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Presiden Joko Widodo meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta dan Buku Kemajuan Infrastruktur Nasional di Jakarta. Dengan peluncuran ini, Indonesia memiliki satu peta terintegrasi.
"Dengan Kebijakan Satu Peta ini, masalah tumpang tindih pemanfaatan lahan bisa diselesaikan," kata Presiden Jokowi seperti dilansir
Antara, Selasa, 11 Desember 2018.
Ia menyebutkan, dengan banyaknya pembangunan infrastruktur di berbagai daerah, tumpang tindih pemanfaatan lahan semakin terlihat. Ia mencontohkan di Kalimantan terdapat 19,3 persen lahan masih tumpang tindih.
Jokowi menyebut penyatuan peta merupakan kemajuan. Sebanyak 83 peta tematik dari 85 peta tematik sudah diintegrasikan dan dikompilasi.
Hadir dalam acara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Hasanuddin Zainal Abidin, para kepala daerah. Hadir juga Ketua DPR Bambang Soesatyo dan Ketua DPD Oesman Sapta Odang.
Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP) merupakan upaya perwujudan peta tematik yang berfungsi sebagai acuan perbaikan data masing-masing sektor. Peta ini juga sebagai acuan perencanaan pemanfaatan ruang skala luas yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Tata Ruang PKSP dimandatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 dan merupakan bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi VIII.
PKSP diyakini dapat menjadi solusi untuk menjawab berbagai tantangan dan hambatan selama proses pembangunan yang seringkali bermuara pada konflik tumpang tindih penggunaan lahan.
Baca: Satu Data Jadi Tantangan Revolusi Industri 4.0
Badan Informasi Geospasial bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menargetkan Kebijakan Satu Peta bisa keluar pada 2018. Konsep kebijakan satu peta meliputi satu referensi, satu standar, satu basis data dan satu geoportal.
Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta tidak hanya berdampak pada kepastian investasi, tapi juga pada pencegahan eksploitasi berlebih terhadap sumber daya alam, permasalahan kependudukan (transmigrasi), dan data lainnya yang harus mengacu pada satu peta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
