Wapres Ingin Upaya Pemulihan Pascabencana Tak Terhambat

Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin memerintahkan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah beserta kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian (K/L) terkait segera menuntaskan hambatan pemulihan pascabencana di Palu. Khususnya, pembangunan hunian tetap (huntap) untuk para penyintas. "Karena ini sudah cukup lama, maka kami merasa perlu segera diselesaikan dan untuk menghilangkan berbagai handicap yang terjadi, khususnya masalah tersedianya lahan yang tidak bermasalah," kata Ma'ruf dilansir dari Antara, Jakarta, Jumat, 7 Januari 2021. Wapres mengatakan persoalan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana alam gempa bumi, likuefaksi, dan tsunami, pada 2018, belum terselesaikan. Lebih 3.000 orang masih belum mendapatkan hunian. "Itu masih belum terselesaikan, terutama yang ada di Tondo II," ujarnya. Pembangunan hunian terkendala pembebasan lahan. Sejumlah pihak mengeklaim sebagai pemilik lahan. "Ada masalah yang menyangkut klaim-klaim dari masyarakat. Kemudian adanya rencana membangun kota satelit," tutur Wapres. Ma'ruf menginstruksikan Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura dan Wali Kota Palu Hadianto Rasyid bersinergi menyelesaikan hambatan tersebut. Ma'ruf memberi target hingga Februari 2022. "Kami tunggu sampai Februari, mereka (Gubernur dan Wali Kota) akan negosiasi dan menyelesaikan aturan yang ada. Kalau tidak clean and clear, kan (lahan) tidak bisa dibangun. Maka disiapkan langkah alternatifnya di tempat yang sudah tersedia," kata Wapres. Baca: Wapres Perintahkan Pembangunan Huntap Korban Bencana Segera Diselesaikan