Pertama, informasi doa lintas agama yang digelar Polri dalam rangka HUT Ke-77 Bhayangkara. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono ikut menghadiri kegiatan tersebut.
"Kami bersama-sama TNI-Polri dan seluruh elemen masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP), Ormas dan seluruh perwakilan lintas agama bersama-sama melaksanakan doa bersama, doa lintas agama," kata Listyo kepada wartawan dikutip Sabtu, 1 Juli 2023.
Kegiatan ini diharapkan bisa mendorong seluruh anggota bisa melaksanakan penguatan di aspek kultural. Seluruh anggota diminta tak hanya mempedomani nilai-nilai Tri Brata dan Catur Prasetya, namun juga nilai-nilai agama.
"Nilai agama menjadi salah satu yang harus dipedomani sebagai suatu pegangan supaya bisa terus melakukan hal-hal yang bersifat baik dan menghindari hal-hal yang bersifat pelanggaran," ujar mantan Kapolda Banten itu.
Selengkapnya, baca di sini: HUT Ke-77 Polri, Kapolri dan Panglima TNI Gelar Doa Lintas Agama |
Kedua, informasi soal kegiatan HUT Ke-77 Bhayangkara di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta Pusat, yang terbuka untuk umum pada, Sabtu, 1 Juli 2023, sore. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ingin Polri lebih dekat dengan masyarakat.
"Jadi yang jelas semangat dari hari ulang tahun Bhayangkara kali ini adalah memang Polri hadir untuk masyarakat. Oleh karena itu, harapan kita Polri bisa lebih dekat dengan masyarakat, masyarakat juga lebih mencintai polisi. Sehingga, kita betul-betul bisa memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat," kata Kapolri di lokasi, Sabtu, 1 Juli 2023.
Listyo meminta dukungan dari masyarakat agar Polri bisa melayani, melindungi, dan mengayomi lebih maksimal. Menurut dia, kerja sama Polri bersama masyarakat dan seluruh elemen bangsa sangat penting. Khususnya, mengawal dan melaksanakan tugas bersama menuju ke Indonesia maju, Indonesia emas.
Selengkapnya, baca di sini: HUT Bhayangkara di GBK Terbuka untuk Umum, Kapolri: Biar Lebih Dekat dengan Masyarakat |
Artikel lain yang juga menarik minat masyarakat yaitu informasi soal penyanderaan Pilot Susi Air Kapten Philip Mark Merthens. Pemerintah Daerah (Pemda) Papua yang siap memberikan uang tebusan Rp5 miliar kepada penyandera Philips, yakni kelompok kriminal bersenjata (KKB).
Pengamat Papua Adriana Elisabeth setuju renaca dengan tersebut. Hal itu dinilai bukan tanda menyerah kepada kelompok separatis.
"Tawaran uang bukan tanda menyerah, tapi satu cara untuk membujuk KKB mau melepas sandera," kata Adriana kepada Medcom.id, Sabtu, 1 Juli 2023.
Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) itu mengatakan istilah teroris pada KKB masih bermasalah. Menurut dia, KKB lebih tepat disebut kelompok perlawanan atau pemberontak bersenjata.
Selengkapnya, baca di sini: Pengamat: Tawaran Tebusan Rp5 Miliar Bukan Tanda Menyerah ke KKB |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News