Potensi Kerugian Negara Akibat Kebutaan Mencapai Rp543 T
Ilustrasi. (Foto: MI/Atet Dwi)
Jakarta: Gangguan penglihatan sampai dengan kebutaan tidak hanya berdampak buruk secara langsung terhadap penderitanya. Lebih jauh gangguan penglihatan juga dapat memengaruhi kondisi ekonomi suatu negara.

Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan orang sering kali memandang gangguan penglihatan bukanlah persoalan serius lantaran tidak membahayakan jiwa. Namun di balik itu ada ancaman besar yang mengikutinya.

"Kebutaan akan mengganggu produktivitas seseorang, menurunkan. Artinya kalau seseorang dengan kebutaan dia tidak dapat bekerja (maksimal) ekonominya terganggu dan angka kemiskinan pasti meningkat," ujarnya dalam Kick Andy Metro TV, Jumat, 13 Oktober 2018.


Nila mengatakan salah satu faktor tingginya kasus kebutaan di Indonesia adalah dari jumlah penduduk. Saat ini, kata dia, jumlah penduduk di Indonesia mencapai 260 juta jiwa.

Dari jumlah tersebut kalangan lanjut usia mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Ia bahkan memprediksi suatu saat nanti jumlah lansia akan meningkat dua kali lipat mencapat 40 juta jiwa.

Faktor risiko kebutaan di Indonesia tidak berhenti sampai di sana. Nila juga memberi perhatian khusus pada anak-anak yang berpotensi mengalami kebutaan di tambah kondisi geografis Indonesia yang tropis membuat masyarakat lebih mudah terpapar sinar ultraviolet.

"Sinar ultraviolet ini cukup tinggi dan menjadi salah satu faktor yang mempercepat katarak. Jadi tugas kita mengatasi kebutaan ini cukup berat. Selain lansia, kondisi geografis, di tambah negara kita yang kepulauan ini menyumbang tingginya angka kebutaan," kata dia.

Terkait potensi kerugian ekonomi yang bisa ditimbulkan dari gangguan penglihatan, Community Ophtamology of National Eye Center membuat sebuah penelitian. Hasilnya potensi kerugian ekonomi dari gangguan penglihatan terutama kebutaan akibat katarak mencapai Rp543 triliun.

Sebagai contoh, seseorang melakukan operasi katarak dengan nilai investasi Rp2 triliun, potensi ekonomi yang bisa dikembalikan atau 'diselamatkan' dari asumsi tersebut bisa mencapai Rp200 triliun. 

"Makanya tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, kita harus kerja sama. Akademisi, bisnis, pemerintah, dan komunitas harus kerja sama. Pemerintah tidak sanggup (bekerja sendiri) apalagi kalau hanya fokus pada katarak tentu kita harus saling membantu," jelasnya.





(MEL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id