Jakarta: Wakil Ketua Komite Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Jenderal TNI Andika Perkasa dan Komjen Gatot Eddy Pramono, menemui Direktur Utama dan jajaran Direktur BPJS Kesehatan. Mereka meminta data masyarakat untuk menyusun prioritas proses vaksinasi covid-19 yang rencananya dilakukan akhir 2020.
"Data yang dibutuhkan dalam penyusunan prioritas memang bukan hanya dari BPJS Kesehatan, namun data dari BPJS kesehatan merupakan ujung tombak, dan ini harus kami akui, kami ingin meminta data," ujar Andika, Jakarta, Jumat, 23 Oktober 2020.
Gatot mengatakan BPJS akan menjadi basis data untuk penyusunan prioritas vaksinasi. Dia berharap Komite Penanganan Covid-19 bisa segera mendapatkan data tersebut.
"Semakin cepat dapat data, semakin cepat kita susun data prioritas," ungkapnya.
Baca: Bekasi Tetapkan 20 Kategori Penerima Vaksin Covid-19
Konsep basis data dibangun Dirjen SPDDI Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ismail, dengan sistem daring. Dia juga membutuhkan data fasilitas rumah sakit (RS) dan puskesmas untuk melihat calon yang siap memberikan vaksin.
"Mengingat vaksin yang akan diterima tidak langsung jumlahnya, maka perlu menggunakan proses prioritas, di sini diperlukan calon penerima prioritas yang akan kami susun," terangnya.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fahmi Idris, mendukungan langkah Komite Penanganan Covid-19 dalam menyusun prioritas masyarakat yang bakal diberikan vaksin. Dia memastikan akan memberikan data yang dibutuhkan.
"Ini bukan pertama kali kita share data. Jadi ada protokol yang kita sepakati bersama," ungkapnya.
Jakarta: Wakil Ketua Komite Pelaksana Penanganan
Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Jenderal TNI Andika Perkasa dan Komjen Gatot Eddy Pramono, menemui Direktur Utama dan jajaran Direktur BPJS Kesehatan. Mereka meminta data masyarakat untuk menyusun prioritas proses
vaksinasi covid-19 yang rencananya dilakukan akhir 2020.
"Data yang dibutuhkan dalam penyusunan prioritas memang bukan hanya dari BPJS Kesehatan, namun data dari BPJS kesehatan merupakan ujung tombak, dan ini harus kami akui, kami ingin meminta data," ujar Andika, Jakarta, Jumat, 23 Oktober 2020.
Gatot mengatakan BPJS akan menjadi basis data untuk penyusunan prioritas vaksinasi. Dia berharap Komite Penanganan Covid-19 bisa segera mendapatkan data tersebut.
"Semakin cepat dapat data, semakin cepat kita susun data prioritas," ungkapnya.
Baca: Bekasi Tetapkan 20 Kategori Penerima Vaksin Covid-19
Konsep basis data dibangun Dirjen SPDDI Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ismail, dengan sistem daring. Dia juga membutuhkan data fasilitas rumah sakit (RS) dan puskesmas untuk melihat calon yang siap memberikan vaksin.
"Mengingat vaksin yang akan diterima tidak langsung jumlahnya, maka perlu menggunakan proses prioritas, di sini diperlukan calon penerima prioritas yang akan kami susun," terangnya.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fahmi Idris, mendukungan langkah Komite Penanganan Covid-19 dalam menyusun prioritas masyarakat yang bakal diberikan vaksin. Dia memastikan akan memberikan data yang dibutuhkan.
"Ini bukan pertama kali kita
share data. Jadi ada protokol yang kita sepakati bersama," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)