Jakarta: Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sekaligus penulis buku Papua Road Map, Adriana Elisabeth, menawarkan konsep 'negative peace' atau perdamaian negatif untuk mengurai konflik yang menahun di Papua. Menurutnya, pendekatan 'negative peace' bisa menjadi jalan untuk membuat Papua damai tanpa menggunakan kekerasan.
"Papua memerlukan paradigma baru berbasis etnografi. Proses pembangunan perlu memberi ruang terjadinya pertukaran nilai secara baik dan tidak memaksakan sebuah perubahan," kata Adriana saat menjadi pembicara dalam webinar bertema Adakah Nasionalisme Ganda Orang Papua, yang diselenggarakan Keluarga Alumni Universitas Cendrawasih, Kamis, 10 September 2020.
Pendekatan 'negative peace' dipopulerkan oleh sosiolog asal Norwegia, Johan Vincent Galtung. Ia mendefinisikan 'negative peace' sebagai suatu keadaan damai tanpa adanya kekerasan kolektif yang terorganisasi.
"Yang utama adalah membangun nasionalisme Papua berbasis kesadaran dan kecintaan warganya kepada Indonesia. Caranya, dengan memahami pergulatan hidup orang Papua. Dengan demikian, nasionalisme ganda Papua tidak akan menjadi isu lagi," kata Adriana yang juga dipercaya menjadi koordinator Jaringan Damai Papua.
Baca: Hoaks soal Papua Banyak Disebar Melalui Media Sosial
Menurut dia, konflik di Papua tak berkesudahan karena seolah-olah masih ada benturan antara nasionalisme Indonesia dengan etnonasionalisme Papua. Hal ini terjadi karena Indonesia masih menghadapi tantangan adanya gerakan separatis Papua.
Sebaliknya, akar etnonasionalisme Papua tumbuh karena pengalaman sejarah yang penuh konflik, kekerasan, marginalisasi ekonomi, dan diskriminasi rasial.
"Menguatnya nasionalisme Papua juga dipengaruhi dinamika global. Hal ini menjadikan konflik Papua menjadi salah satu jenis intrastrate conflict (konflik internal) yang ada di dunia," ujar Adriana.
Makanya, lanjut dia, butuh proses perubahan yang panjang. Salah satu pendekatannya adalah dengan membangun konsep 'negative peace'.
"Pendekatan ini juga harus diikuti dengan perbaikan komunikasi yang setara tanpa memberikan stigma kepada masyarakat Papua," kata dia.
Jakarta: Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sekaligus penulis buku
Papua Road Map, Adriana Elisabeth, menawarkan konsep 'negative peace' atau perdamaian negatif untuk mengurai konflik yang menahun di
Papua. Menurutnya, pendekatan 'negative peace' bisa menjadi jalan untuk membuat
Papua damai tanpa menggunakan kekerasan.
"Papua memerlukan paradigma baru berbasis etnografi. Proses pembangunan perlu memberi ruang terjadinya pertukaran nilai secara baik dan tidak memaksakan sebuah perubahan," kata Adriana saat menjadi pembicara dalam webinar bertema Adakah Nasionalisme Ganda Orang Papua, yang diselenggarakan Keluarga Alumni Universitas Cendrawasih, Kamis, 10 September 2020.
Pendekatan 'negative peace' dipopulerkan oleh sosiolog asal Norwegia, Johan Vincent Galtung. Ia mendefinisikan 'negative peace' sebagai suatu keadaan damai tanpa adanya kekerasan kolektif yang terorganisasi.
"Yang utama adalah membangun nasionalisme Papua berbasis kesadaran dan kecintaan warganya kepada Indonesia. Caranya, dengan memahami pergulatan hidup orang Papua. Dengan demikian, nasionalisme ganda Papua tidak akan menjadi isu lagi," kata Adriana yang juga dipercaya menjadi koordinator Jaringan Damai Papua.
Baca:
Hoaks soal Papua Banyak Disebar Melalui Media Sosial
Menurut dia, konflik di Papua tak berkesudahan karena seolah-olah masih ada benturan antara nasionalisme Indonesia dengan etnonasionalisme Papua. Hal ini terjadi karena Indonesia masih menghadapi tantangan adanya gerakan separatis Papua.
Sebaliknya, akar etnonasionalisme Papua tumbuh karena pengalaman sejarah yang penuh konflik, kekerasan, marginalisasi ekonomi, dan diskriminasi rasial.
"Menguatnya nasionalisme Papua juga dipengaruhi dinamika global. Hal ini menjadikan konflik Papua menjadi salah satu jenis intrastrate conflict (konflik internal) yang ada di dunia," ujar Adriana.
Makanya, lanjut dia, butuh proses perubahan yang panjang. Salah satu pendekatannya adalah dengan membangun konsep 'negative peace'.
"Pendekatan ini juga harus diikuti dengan perbaikan komunikasi yang setara tanpa memberikan stigma kepada masyarakat Papua," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
