medcom.id, Jakarta: Putra mantan Pahlawan Revolusi Mayor Jenderal Anumerta Sutojo Siswomihardjo, Letnan Jenderal (Purn) Agus Widjojo meminta kepada salah satu kubu calon presiden untuk tidak membodohi rakyat Indonesia dengan isu komunisme.
"Tema-tema kampanye (hitam) harus dibuktikan dahulu. Kalau tidak, itu akan membodohi publik," kata Agus ketika dihubungi wartawan dari Jakarta, Sabtu (5/7/2014).
Agus mengatakan sampai saat ini ajaran komunisme masih dilarang di Indonesia. Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 ihwal pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) juga masih ada.
Menurut Agus, sisa-sisa gerakan komunis pada masa lalu sudah banyak yang diterima masyarakat dan bahkan menduduki jabatan-jabatan publik. Karena itu, mempersoalkan gerakan komunis yang pernah terlibat Peristiwa 1965 tidak relevan lagi pada masa kini.
"Kalau yang dimaksud terkait komunis dalam Peristiwa 1965, saya pikir sudah tidak relevan. Mereka tidak lagi dalam konteks melakukan kegiatan yang pernah dilakukan PKI pada 1965," ujarnya.
Sebelumnya, Anggota Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Pramono Edhie Wibowo, menyatakan bahwa paham komunisme tetap dapat tumbuh dan berkembang di era demokrasi seperti saat ini.
Edhie kemudian menyatakan ada pihak dari Jokowi-JK yang menyebutkan bakal mencabut Ketetapan (TAP) MPRS Nomor 25/1966 tentang Larangan Paham Komunisme di Indonesia.
Cawapres Jusuf Kalla sudah membantah isu tersebut. "Tidak benar itu. Tidak benar sama sekali. Yang bisa cabut itu hanya MPR. Tidak ada keputusan MPR yang bisa dicabut oleh presiden," tegas JK. (*)
medcom.id, Jakarta: Putra mantan Pahlawan Revolusi Mayor Jenderal Anumerta Sutojo Siswomihardjo, Letnan Jenderal (Purn) Agus Widjojo meminta kepada salah satu kubu calon presiden untuk tidak membodohi rakyat Indonesia dengan isu komunisme.
"Tema-tema kampanye (hitam) harus dibuktikan dahulu. Kalau tidak, itu akan membodohi publik," kata Agus ketika dihubungi wartawan dari Jakarta, Sabtu (5/7/2014).
Agus mengatakan sampai saat ini ajaran komunisme masih dilarang di Indonesia. Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 ihwal pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) juga masih ada.
Menurut Agus, sisa-sisa gerakan komunis pada masa lalu sudah banyak yang diterima masyarakat dan bahkan menduduki jabatan-jabatan publik. Karena itu, mempersoalkan gerakan komunis yang pernah terlibat Peristiwa 1965 tidak relevan lagi pada masa kini.
"Kalau yang dimaksud terkait komunis dalam Peristiwa 1965, saya pikir sudah tidak relevan. Mereka tidak lagi dalam konteks melakukan kegiatan yang pernah dilakukan PKI pada 1965," ujarnya.
Sebelumnya, Anggota Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Pramono Edhie Wibowo, menyatakan bahwa paham komunisme tetap dapat tumbuh dan berkembang di era demokrasi seperti saat ini.
Edhie kemudian menyatakan ada pihak dari Jokowi-JK yang menyebutkan bakal mencabut Ketetapan (TAP) MPRS Nomor 25/1966 tentang Larangan Paham Komunisme di Indonesia.
Cawapres Jusuf Kalla sudah membantah isu tersebut. "Tidak benar itu. Tidak benar sama sekali. Yang bisa cabut itu hanya MPR. Tidak ada keputusan MPR yang bisa dicabut oleh presiden," tegas JK. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NAV)
