medcom.id, Bandung - Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran harus dilakukan dengan pengintegrasikan pengelolaan dan pertanggungjawaban kinerja seluruh instansi pemerintah. Anggaran hanya diberikan kepada instansi yang memiliki sasaran strategis sesuai prioritas pemerintah.
“Bukan berdasarkan hasil negosiasi atau kolusi dan nepotisme,” tegas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi saat membuka Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Daerah (Forkompanda) dan Bimbingan Teknis Penerapan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan di STIA Lembaga Administrasi Negara (LAN), Bandung (24/11/2014).
Selama ini pengelolaan sumber daya keuangan Negara masih diwarnai dengan penyimpangan-penyimpangan, sejak tahap perencanaan dan penyusunan anggaran, pelaksanaan sampai dengan laporan pertanggungjawabannya. “Penetapan besaran anggaran lebih banyak didasari pada bagi-bagi kue semata,” imbuh Yuddy.
Ada pun pertanggungjawaban penggunaan anggaran, imbuhnya, hanya focus pada kemana uang itu dibelanjakan, tanpa dikaitkan dengan manfaat yang dihasilkan. Akibatnya, banyak sekali dana-dana yang dihamburkan untuk kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tidak menjadi prioritas, dan tidak berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah kini memberi prioritas program dan kegiatan strategis pemerintah harus ditetapkan berdasarkan apa yang dibutuhkan masyakarat. Dari situ ditetapkan sasaran strategis instansi masing-masing, dengan ukuran kinerja yang jelas. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), akan mampu memfokuskan kerja-kerja pada arah yang sama serta meingkatkan efektivitas dan efisiensi penggunana anggaran negara.
Ukuran prestasi kerja instansi penyelenggara negara tidak lagi dilihat dari besarnya penyerapan anggaran lagi. Melainkan kemampuan melakukan penghematan atau efisiensi anggaran tanpa mengurangi produktivitas target kerja yang ditentukan,
“Jadi tidak hanya menghabiskan anggaran semata. Jangan sampai anggaran habis tapi rakyat tidak merasakan apa-apa,” ujar politisi Partai Hanura ini.
Acara Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Daerah (Forkompanda) dan Bimbingan Teknis Penerapan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang akan berlangsung selama 24-25 November 2014 itu dihadiri oleh lebih dari 150 peserta, antara lain Sekretaris Daerah, Bapeda, Biro Organisasi dan Inspektorat dari 13 provinsi, se Sumatra, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten dan Provinsi DIY.
medcom.id, Bandung - Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran harus dilakukan dengan pengintegrasikan pengelolaan dan pertanggungjawaban kinerja seluruh instansi pemerintah. Anggaran hanya diberikan kepada instansi yang memiliki sasaran strategis sesuai prioritas pemerintah.
“Bukan berdasarkan hasil negosiasi atau kolusi dan nepotisme,” tegas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi saat membuka Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Daerah (Forkompanda) dan Bimbingan Teknis Penerapan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan di STIA Lembaga Administrasi Negara (LAN), Bandung (24/11/2014).
Selama ini pengelolaan sumber daya keuangan Negara masih diwarnai dengan penyimpangan-penyimpangan, sejak tahap perencanaan dan penyusunan anggaran, pelaksanaan sampai dengan laporan pertanggungjawabannya. “Penetapan besaran anggaran lebih banyak didasari pada bagi-bagi kue semata,” imbuh Yuddy.
Ada pun pertanggungjawaban penggunaan anggaran, imbuhnya, hanya focus pada kemana uang itu dibelanjakan, tanpa dikaitkan dengan manfaat yang dihasilkan. Akibatnya, banyak sekali dana-dana yang dihamburkan untuk kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tidak menjadi prioritas, dan tidak berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah kini memberi prioritas program dan kegiatan strategis pemerintah harus ditetapkan berdasarkan apa yang dibutuhkan masyakarat. Dari situ ditetapkan sasaran strategis instansi masing-masing, dengan ukuran kinerja yang jelas. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), akan mampu memfokuskan kerja-kerja pada arah yang sama serta meingkatkan efektivitas dan efisiensi penggunana anggaran negara.
Ukuran prestasi kerja instansi penyelenggara negara tidak lagi dilihat dari besarnya penyerapan anggaran lagi. Melainkan kemampuan melakukan penghematan atau efisiensi anggaran tanpa mengurangi produktivitas target kerja yang ditentukan,
“Jadi tidak hanya menghabiskan anggaran semata. Jangan sampai anggaran habis tapi rakyat tidak merasakan apa-apa,” ujar politisi Partai Hanura ini.
Acara Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Daerah (Forkompanda) dan Bimbingan Teknis Penerapan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang akan berlangsung selama 24-25 November 2014 itu dihadiri oleh lebih dari 150 peserta, antara lain Sekretaris Daerah, Bapeda, Biro Organisasi dan Inspektorat dari 13 provinsi, se Sumatra, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten dan Provinsi DIY.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LHE)
