Jakarta: Beberapa daerah seperti DKI Jakarta, Bogor, dan Bandung menerapkan kebijakan ganjil genap untuk menekan mobilitas masyarakat selama pandemi covid-19. Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai hal tersebut membuat masyarakat berpindah ke transportasi umum dan menciptakan klaster baru.
"Masyarakat berpindah moda transportasi publik. Transportasi publik belum ada pengawasan ketat terhadap penegakan protokol kesehatan. Maka potensi penularannya cukup tinggi," ujar Trubus dalam tayangan Newsline di Metro TV Jumat, 3 September 2021.
Trubus menilai kebijakan ganjil genap malah kontra produktif apabila tujuannya menekan penularan covid-19. Jika ingin menerapkan kebijakan ganjil genap, perlu dilakukan pengawasan terkait protokol kesehatan (prokes) di transportasi umum secara ketat. Pemberian sanksi yang tegas pun harus mulai diberlakukan terhadap masyarakat yang abai prokes.
Potensi penularan covid-19 saat ini dikatakan masih sangat tinggi. Penyedia transportasi umum dalam melakukan pengawasan harus berkolaborasi dengan instansi terkait dan stakeholder lainnya. Masyarakat perlu diedukasi mengenai penerapan prokes di transportasi umum agar tidak menimbulkan ledakan kasus covid-19.
"Harus disadari potensi penularan masih sangat tinggi, karena itu dalam pengawasan harus melibatkan dan berkolaborasi dengan instansi ataupun pihak stakeholder lainnya. Terutama kepada masyarakat pun perlu diedukasi," kata Trubus.
Trubus menekankan jumlah persebaran covid-19 yang melandai sifatnya hanyalah sementara. Untuk itu jangan sampai Pemerintah terlena dalam membuat kebijakan dan masyarakat tidak boleh abai terhadap prokes.
"Kelonggaran-kelonggaran ini harusnya diantisipasi secara baik terutama konteks pengawasan mengenai prokes. Jangan kita terlalu yakin bahwa dengan vaksin masyarakat istilahnya terbebas dari penularan covid-19" jelasnya. (Widya Finola Ifani Putri)
Jakarta: Beberapa daerah seperti DKI Jakarta, Bogor, dan Bandung menerapkan kebijakan ganjil genap untuk menekan mobilitas masyarakat selama pandemi covid-19. Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai hal tersebut membuat masyarakat berpindah ke transportasi umum dan menciptakan klaster baru.
"Masyarakat berpindah moda transportasi publik. Transportasi publik belum ada pengawasan ketat terhadap penegakan protokol kesehatan. Maka potensi penularannya cukup tinggi," ujar Trubus dalam tayangan Newsline di Metro TV Jumat, 3 September 2021.
Trubus menilai kebijakan ganjil genap malah kontra produktif apabila tujuannya menekan penularan covid-19. Jika ingin menerapkan kebijakan ganjil genap, perlu dilakukan pengawasan terkait protokol kesehatan (prokes) di transportasi umum secara ketat. Pemberian sanksi yang tegas pun harus mulai diberlakukan terhadap masyarakat yang abai prokes.
Potensi penularan covid-19 saat ini dikatakan masih sangat tinggi. Penyedia transportasi umum dalam melakukan pengawasan harus berkolaborasi dengan instansi terkait dan stakeholder lainnya. Masyarakat perlu diedukasi mengenai penerapan prokes di transportasi umum agar tidak menimbulkan ledakan kasus covid-19.
"Harus disadari potensi penularan masih sangat tinggi, karena itu dalam pengawasan harus melibatkan dan berkolaborasi dengan instansi ataupun pihak stakeholder lainnya. Terutama kepada masyarakat pun perlu diedukasi," kata Trubus.
Trubus menekankan jumlah persebaran covid-19 yang melandai sifatnya hanyalah sementara. Untuk itu jangan sampai Pemerintah terlena dalam membuat kebijakan dan masyarakat tidak boleh abai terhadap prokes.
"Kelonggaran-kelonggaran ini harusnya diantisipasi secara baik terutama konteks pengawasan mengenai prokes. Jangan kita terlalu yakin bahwa dengan vaksin masyarakat istilahnya terbebas dari penularan covid-19" jelasnya. (
Widya Finola Ifani Putri)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
