Jakarta: Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memperbaiki fasilitas umum hingga pemukiman di Papua dan Papua Barat yang rusak akibat kerusuhan. Pemerintah menganggarkan kurang lebih Rp100 miliar untuk perbaikan bumi Cendrawasih itu.
"Paling tidak sudah tersedia dana Rp100 miliar untuk membangun itu kembali. Sedangkan untuk membangun milik-milik perorangan yang kemarin juga keserempet rusak juga sedang dipikirkan," kata Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto di Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Senin, 9 September 2019.
Wiranto mengatakan proses perbaikan nantinya akan dibantu oleh anggota TNI-Polri yang sudah berjaga mengamankan wilayah Papua dan Papua Barat dari kericuhan. Pihaknya menampik 6.500 personel gabungan dikirim untuk memerangi masyarakat yang membuat kericuhan.
"Misi tambahannya ya bersihkan puing-puing akibat kebakaran, akibat kerusakan. Dibersihkan supaya bersih, sehingga PUPR segera bisa masuk dan membangun kembali," lanjutnya
Sebelumnya, massa berdemonstrasi di Jayapura menentang tindakan rasialisme terhadap mahasiswa Papua pada 29 Agustus 2019. Aksi berujung anarkisme, perusakan dan pembakaran.
Kerusuhan menyebabkan kerusakan kantor pemerintah, kantor bank, kantor perusahaan, rumah makan, toko, kios, kendaraan warga, mal, dealer mobil, dan anjungan tunai mandiri. Sejak Senin, 2 September 2019, situasi kemanan di Jayapura berangsur kondusif.
Warga mulai beraktivitas seperti biasa. Tapi aparat TNI dan Polri masih berjaga di beberapa bagian Kota Jayapura.
Jakarta: Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memperbaiki fasilitas umum hingga pemukiman di
Papua dan Papua Barat yang rusak akibat kerusuhan. Pemerintah menganggarkan kurang lebih Rp100 miliar untuk perbaikan bumi Cendrawasih itu.
"Paling tidak sudah tersedia dana Rp100 miliar untuk membangun itu kembali. Sedangkan untuk membangun milik-milik perorangan yang kemarin juga keserempet rusak juga sedang dipikirkan," kata Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto di Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Senin, 9 September 2019.
Wiranto mengatakan proses perbaikan nantinya akan dibantu oleh anggota TNI-Polri yang sudah berjaga mengamankan wilayah Papua dan Papua Barat dari kericuhan. Pihaknya menampik 6.500 personel gabungan dikirim untuk memerangi masyarakat yang membuat kericuhan.
"Misi tambahannya ya bersihkan puing-puing akibat kebakaran, akibat kerusakan. Dibersihkan supaya bersih, sehingga PUPR segera bisa masuk dan membangun kembali," lanjutnya
Sebelumnya, massa berdemonstrasi di Jayapura menentang tindakan rasialisme terhadap mahasiswa Papua pada 29 Agustus 2019. Aksi berujung anarkisme, perusakan dan pembakaran.
Kerusuhan menyebabkan kerusakan kantor pemerintah, kantor bank, kantor perusahaan, rumah makan, toko, kios, kendaraan warga, mal, dealer mobil, dan anjungan tunai mandiri. Sejak Senin, 2 September 2019, situasi kemanan di Jayapura berangsur kondusif.
Warga mulai beraktivitas seperti biasa. Tapi aparat TNI dan Polri masih berjaga di beberapa bagian Kota Jayapura.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)
