Menaker M Hanif Dhakiri (Foto:Dok.Kemenaker)
Menaker M Hanif Dhakiri (Foto:Dok.Kemenaker)

Menaker: Integritas Tidak Bisa Ditawar

Nasional berita kemenaker
Gervin Nathaniel Purba • 02 Juli 2019 08:26
Jakarta: Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri mengingatkan kepada para pejabat eselon III dan IV untuk tetap menjaga integritas. Para pejabat juga diingatkan untuk tetap menjaga sikap yang baik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
 
“Integritas itu wajib tidak bisa ditawar-tawar. Ini bicara keluarga, bukan bicara siapa-siapa. Pikirkan keluarga kita, kita jaga integritas sebaik-baiknya. Apalagi yang mau pensiun. Jangan sampai aneh-aneh. Repot nanti kalau sudah pensiun. Sebab di masa pensiun kita ingin hidup tenang, “ ujar Hanif, saat melantik 126 pejabat eselon III dan IV di ruang Tridharma, Kantor Pusat Kemenaker, Jakarta, Senin, 1 Juli 2019.
 
Selain itu, Menaker berpesan agar memperkuat sinergi dan koordinasi, kerja sama antar unit, dan mengurangi ego sektoral dan unit sektoral. Ego sektoral dan unit sektoral ditegaskan harus disingkirkan karena bersifat menular.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia juga berpesan kepada pejabat yang baru dilantik untuk bekerja dengan terobosan, terutama di bagian Program Evaluasi dan Pelaporan (PEP).
 
“Kalau buat program, jangan dikit-dikit copy paste. Tolong teman-temen PEP, gali ide-ide baru, hal-hal baru, ilmu-ilmu baru, untuk bener-benar ada inovasi di Kemenaker ini. Kuncinya yang penting buka diri, buka pikiran, dan saling membantu sama lain,“ kata Hanif.
 
Hanif menegaskan seluruh proses pelantikan kepada 126 pejabat eselon sudah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.
 
Adapun tiga tujuan pelantikan tersebut, pertama untuk mengisi kekosongan jabatan karena sudah banyak yang pensiun. Kedua, memberikan kesempatan promosi bagi pegawai yang layak dipromosikan. Ketiga, untuk penyegaran mutasi karena ada yang sudah lama berdiam di suatu tempat.
 
“Semakin lama pejabat ‘ngendon’ di suatu tempat, maka akan terjadi rezimentasi. Rezimentasi ini membuat organisasi dan kaderisasi menjadi tidak berkembang,“ katanya.
 
Hanif Dhakiri menilai pejabat administrator dan pejabat pengawas merupakan ujung tombak dari eksekusi kebijakan dan pelaksanan tugas di lapangan. Karena itu, selain bisa cepat menyesuaikan diri dengan bidang tugas dan jabatannya, sebagai ujung tombak harus mengikuti dengan garis kebijakan di atasnya.
 
“Saya minta betul pejabat administrator dan pengawas bisa menjadi ujung tombak dalam seluruh eksekusi program Kemenaker dalam rangka menggenjot program SDM yang akan makin tampak dari sisi pembiayaan pada 2020, “ ucap Hanif.
 

(ROS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif