Wapres Ma'ruf Amin hadiri Rapat Kerja Nasional Program Pembangunan Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Penurunan Stunting
Wapres Ma'ruf Amin hadiri Rapat Kerja Nasional Program Pembangunan Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Penurunan Stunting

Berita Terpopuler: Penanganan Stunting Hingga Polemik Nurul Ghufron

Anggi Tondi Martaon • 26 April 2024 05:59
Jakarta: Sejumlah artikel di kanal nasional Medcom.id banyak dikunjungi selama Kamis, 26 April 2024. Bahkan, beberapa di antaranya masuk ke dalam jajaran terpopuler.
 
Artikel pertama yang banyak diakses yaitu Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menghadiri Rapat Kerja Nasional Program Pembangunan Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Penurunan Stunting. Dalam arahannya, Wapres mengingatkan tanggung jawab bersama dalam mengawal kebijakan pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
 
“Dengan jumlah penduduk usia produktif diproyeksikan mendekati 70% dari total populasi, bisa dikatakan bahwa modal besar menuju Indonesia Emas 2045 sebetulnya sudah kita kantongi," kata Wapres dalam arahannya, di Auditorium Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Jakarta Timur.
 
Namun, kata Wapres, pekerjaan rumah selanjutnya adalah bagaimana memastikan potensi bonus demografi ini bisa terkelola dengan baik. Salah satu yang diinginkan adalah sumber daya manusia yang ada nantinya betul-betul menjadi aset dan kekuatan bangsa. 
 
"Apalagi, dihadapkan dengan dinamika dan beragam tantangan dunia yang harus kita antisipasi, strategi dan kebijakan pembangunan manusia yang tepat dan komprehensif menjadi semakin krusial,“ jelas Wapres.
 
Baca juga: Wapres Instruksikan Identifikasi Penghambat Penurunan Stunting

Artikek kedua yang berstatus terpopuler adalah penurunan stunting harus didorong oleh program sosial. Guru Besar di bidang Gizi Masyarakat dan Sumber daya Keluarga Institut Pertanian Bogor (IPB) Ali Khomsan mengatakan penurunan stunting pada 2023 yang masih jauh dari target perlu menjadi evaluasi bersama. Selain itu, program sosial perlu dikerahkan untuk diberikan kepada keluarga berisiko bencana.
 
"Program-program sosial harus menambah syarat kriteria adanya balita stunting untuk menjadi sasaran, bukan hanya kriteria kemiskinan," kata Ali saat dihubungi, Kamis, 25 April 2024.
 
Dengan begitu, kata dia, sasaran yang bisa dijangkau yakni keluarga layak huni, sanitasi yang layak, serta sumber mata air yang bersih. Keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) juga perlu diberikan bantuan.
Ia juga menilai perlu adanya perubahan target penurunan stunting di 2024. Penurunan angkat stunting hingga 14 persen dinilai sangat berat.
 
"Diperlukan juga perubahan target. Sangat perlu karena sangat-sangat sulit mencapai 14 persen. Angka 18-19% cukup realistis," ujar dia.
 
Baca juga: Jokowi Beberkan Sejumlah PR di Sektor Kesehatan Indonesia

Terakhir yaitu informasi seputar langkah Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menggugat Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Antirasuah ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Instansi pemantau itu diduga memproses aduan terkait penyalahgunaan kewenangan yang sudah kedaluwarsa.
 
“Secara hukum, daluwarsanya itu satu tahun. Jadi, kalau Maret 2022 itu mestinya ekspres di Maret 2023,” kata Ghufron di Kantor Dewas KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2024.
 
Ghufron menjelaskan permasalahan dugaan etik yang menimpa dirinya karena pernah berkomunikasi dengan pejabat di Kementerian Pertanian (Kementan). Dia mengeklaim pembahasan terjadi karena adanya pegawai instansi tersebut yang mutasinya mandek selama dua tahun.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ABK)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan