Aksi Teror di Prancis dan Pelajaran Penting Bagi Indonesia

medcom.id, Jakarta: Berbagai pihak mengecam aksi teror di Paris, Prancis, Jumat 13 Oktober malam waktu setempat. Aksi ini menewaskan lebih dari 150 orang. Anggota Komisi I DPR Tugabus Hasanuddin menilai, mudahnya Prancis diserang kelompok-kelompok radikal karena tak terlepas dengan keterbukaan yang mereka anut. "Prancis itu adalah negara yang menganut prinsip egalitarian. Semua orang dianggap sama. Itu bagian dari keyakinan mereka seperti termuat dalam kata-kata liberte, egalite, fraternite. Dari situ, itu sebabnya semua suku, semua etnis bangsa ada dan hidup di sana," ujar Hasanuddin kepada Metrotvnews.com, Minggu (15/11/2015). Kondisi itu lanjut Hasanuddin, menjadi sebuah kesempatan bagi kelompok teroris bisa masuk dan keluar Prancis dengan mudah. Bahkan, mereka bisa hidup dengan baik karena mendaptakan hak hidup sesuai prinsip liberte, egalite, fraternite. "Nah kasus serangan di Paris ini tak bisa lepas dari suasana keterbukaan itu. Lahirlah ratusan warga negara (WN) Prancis yang ikut ISIS (Islamic State of Iraq and Syria)," tegas dia. Sebaliknya, lanjut dia, karena keterbukaan dan egaliter (sederajat) itu, orang ISIS masih punya hubungan dengan warga di Prancis sendiri. Ikatan kuat memungkinkan ISIS melakukan serangan balasan di Prancis sendiri. "Saya yakin Prancis mampu menagatasinya. Tetapi memang tak semudah di AS (Amerika Serikat). Karena prinsip hidup mereka yang terbuka itu. Sepertiga WN Prancis itu pendatang. Tak mudah mengidentifikasi mana ISIS mana tidak," katanya. Ia menambahkan, "Kalau di AS, misalnya, lebih mudah diindentifikasi rasnya. Kalau di sana lebih susah karena multikultur dan multietnis. Itu konsekuensi keadaannya." Pelajaran Bagi Indonesia Peristiwa ini harus dijadikan pelajaran penting bagi Indonesia. Apalagi jumlah warga Indonesia yang bergabung dengan ISIS jumlah hampir sama. "Nah, yang paling penting kemudian, Indonesia harus belajar. Karena jumlah WNI sama dengan jumlah WN Prancis yang gabung ISIS. Sama-sama sekitar 600-an orang. WN Australia justru lebih banyak. Sehingga saya harap oleh Pemerintah, isu ini lebih di-manage dengan baik," tegas mantan Sekretaris Militer Kepresidenan 2001-2005. Anggota Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin,--Foto: MI/Sutanto Bahkan kata dia, tak menutup kemungkinan kelompok tersebut melakukan aksi serupa di Indonesia. "Bisa jadi mereka akan melakukan hal sama, melaksanakan serangan di Indonesia. Caranya, Pemerintah harus memotong komunikasi dan hubungan mereka ke Indonesia. Kalau bisa mereka disadap," imbuhnya. Kedua, lanjut dia, mengeliminasi ruang gerak mereka. Kerja intelijen harus bekerja keras. Ketiga, mendeteksi bahan-bahan kimia yang bisa digunakan jadi bahan peledak. "Ada ramuan yang bisa dibeli jadi bahan peledak. Lihatlah yang dipakai teroris di Alam Sutera, itu diramu sendiri. Bahan-bahan itu harus diawasi," tegas Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat ini. "Keempat, tetap dilakukan deradikalisasi supaya jangan ada yang mau masuk dan terlibat dengan kegiatan radikal," kata pria yang pernah menempuh Sesko dan Sekogab di Prancis ini.