Jakarta: Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi memegang peranan penting dalam permasalahan daerah tertinggal. Program tersebut menjadi bagian dari upaya menyelesaikan persoalan spesifik di daerah tertinggal.
Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal (Dirjen PDT) Samsul Widodo pada Rapat Konsultasi Persiapan Kegiatan Jembatan Gantung DAK Fisik Afirmatif Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2019, di Mercure Hotel Ancol, Jakarta, Kamis, 2 Agustus 2018. Acara ini diinisiasi oleh Direktorat Peningkatan Sarana dan Prasarana Direktorat Jenderal (Ditjen) PDT.
Lebih lanjut, Samsul menjelaskan keberadaan DAK Afirmasi belum berkontribusi signifikan dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal.
"Itu yang kami sering diskusikan dengan Pak Agus (Direktur Peningkatan Sarana dan Prasarana) agar DAK Afirmasi sifatnya tidak konvensial, tapi harus menjawab persoalan-persoalan khusus di daerah tertinggal," kata Samsul.
Salah satu contoh belum optimalnya DAK Afirmasi dapat dilihat dari pembangunan tol laut di Papua. Hal itu terungkap dalam rapat kerja di Komisi V DPR RI.
"Ternyata setelah mengamati di lapangan, tol laut juga belum bisa optimal dimanfaatkan," ujarnya.
Tidak optimalnya tol laut, kata Samsul, akibat hal mendasar yaitu kurangnya dukungan sarana dan prasarana. "Transportasi pendukung yang menjangkau daerah-daerah yang sulit dijangkau melalui tol laut," ujar dia.
Samsul berharap, rapat ini menjadi upaya untuk meningkatkan implementasi dan pengawasan DAK Afrimasi, sehingga dapat memberikan kontribusi signifikan dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal.
Rapat diikuti oleh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dari Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Rapat konsultasi diselenggarakan hingga Jumat, 3 Agustus 2018, dilanjutkan kegiatan meninjau langsung jembatan gantung di Banten untuk bahan pembelajaran bersama.
Jakarta: Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi memegang peranan penting dalam permasalahan daerah tertinggal. Program tersebut menjadi bagian dari upaya menyelesaikan persoalan spesifik di daerah tertinggal.
Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal (Dirjen PDT) Samsul Widodo pada Rapat Konsultasi Persiapan Kegiatan Jembatan Gantung DAK Fisik Afirmatif Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2019, di Mercure Hotel Ancol, Jakarta, Kamis, 2 Agustus 2018. Acara ini diinisiasi oleh Direktorat Peningkatan Sarana dan Prasarana Direktorat Jenderal (Ditjen) PDT.
Lebih lanjut, Samsul menjelaskan keberadaan DAK Afirmasi belum berkontribusi signifikan dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal.
"Itu yang kami sering diskusikan dengan Pak Agus (Direktur Peningkatan Sarana dan Prasarana) agar DAK Afirmasi sifatnya tidak konvensial, tapi harus menjawab persoalan-persoalan khusus di daerah tertinggal," kata Samsul.
Salah satu contoh belum optimalnya DAK Afirmasi dapat dilihat dari pembangunan tol laut di Papua. Hal itu terungkap dalam rapat kerja di Komisi V DPR RI.
"Ternyata setelah mengamati di lapangan, tol laut juga belum bisa optimal dimanfaatkan," ujarnya.
Tidak optimalnya tol laut, kata Samsul, akibat hal mendasar yaitu kurangnya dukungan sarana dan prasarana. "Transportasi pendukung yang menjangkau daerah-daerah yang sulit dijangkau melalui tol laut," ujar dia.
Samsul berharap, rapat ini menjadi upaya untuk meningkatkan implementasi dan pengawasan DAK Afrimasi, sehingga dapat memberikan kontribusi signifikan dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal.
Rapat diikuti oleh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dari Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Rapat konsultasi diselenggarakan hingga Jumat, 3 Agustus 2018, dilanjutkan kegiatan meninjau langsung jembatan gantung di Banten untuk bahan pembelajaran bersama.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ROS)
