Jakarta: Kasus keracunan akibat mengonsumsi minuman keras (miras) oplosan di berbagai daerah disebut sebagai fenomena gila. Meski sudah banyak korban berjatuhan, Polri belum mampu mengungkap motif di baliknya.
"Saya mengistilahkan kasus ini sebagai fenomena gila. Mau gaya-gayaan tapi gila," ungkap Wakapolri Komjen Syafruddin, melalui sambungan telepon dalam Metro Siang, Kamis, 12 April 2018.
Syafruddin menduga motif utama peredaran miras oplosan hingga menewaskan puluhan orang tak lain ingin menghancurkan Indonesia. Korban yang rata-rata masih dalam usia produktif menguatkan hipotesis tersebut.
Ia memastikan seluruh wilayah Indonesia rawan peredaran miras oplosan. Metode produksi yang sederhana dan bisa dilakukan di setiap rumah membuat siapa pun mampu menjangkau barang mematikan tersebut.
"Karena itu saya minta dituntaskan. Polda sampai tingkat Polsek adakan operasi besar-besaran, ungkap otak-otak yang mendesain dan berikan hukuman maksimal," lanjut Syafruddin.
"Juga stakeholder terkait, kementerian/lembaga, BPOM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, terutama pemda; camat, lurah, semua harus bergerak menghentikan. Jangan lama-lama karena ini sangat merusak," jelas dia.
Jakarta: Kasus keracunan akibat mengonsumsi minuman keras (miras) oplosan di berbagai daerah disebut sebagai fenomena gila. Meski sudah banyak korban berjatuhan, Polri belum mampu mengungkap motif di baliknya.
"Saya mengistilahkan kasus ini sebagai fenomena gila. Mau gaya-gayaan tapi gila," ungkap Wakapolri Komjen Syafruddin, melalui sambungan telepon dalam
Metro Siang, Kamis, 12 April 2018.
Syafruddin menduga motif utama peredaran miras oplosan hingga menewaskan puluhan orang tak lain ingin menghancurkan Indonesia. Korban yang rata-rata masih dalam usia produktif menguatkan hipotesis tersebut.
Ia memastikan seluruh wilayah Indonesia rawan peredaran miras oplosan. Metode produksi yang sederhana dan bisa dilakukan di setiap rumah membuat siapa pun mampu menjangkau barang mematikan tersebut.
"Karena itu saya minta dituntaskan. Polda sampai tingkat Polsek adakan operasi besar-besaran, ungkap otak-otak yang mendesain dan berikan hukuman maksimal," lanjut Syafruddin.
"Juga stakeholder terkait, kementerian/lembaga, BPOM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, terutama pemda; camat, lurah, semua harus bergerak menghentikan. Jangan lama-lama karena ini sangat merusak," jelas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
