medcom.id, Jakarta: Badan Intelijen Negara (BIN) diminta memaksimalkan fungsi koordinasi dengan lembaga intelijen lain. Peningkatan koordinasi untuk menyiasati keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran.
Apalagi, kata pengamat intelijen dan keamanan Universitas Indonesia Broto Wardoyo, tak mudah mendapatkan agen intelijen yang loyal pada negara dalam waktu singkat.
Broto memaparkan agen lapangan BIN lebih bertugas untuk mengumpulkan data-data strategis bagi keamanan negara. Bukan untuk mengurusi hal yang terlalu kecil cakupan kepentingan keamanannya. Penempatannya pun mesti memperhatikan kebutuhan wilayah.
"BIN itu intelijen strategis, tidak untuk (urusan) yang kecil-kecil itu. Kalau dibayangkan satu kabupaten satu agen ya mungkin ada yang butuhnya lebih dari satu. Misalnya, wilayah Natuna yang ada di depan (perbatasan Indonesia) barangkali butuh lebih banyak. Papua, Aceh juga perlu agen yang banyak. Tapi tak selalu butuh di satu kabupaten," tuturnya, saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (21/7/2015).
Broto menanggapi rencana Kepala BIN Sutiyoso yang ingin merekrut personel baru sebanyak seribu orang dalam waktu setahun. Ini mempertimbangkan kekurangan agen lapangan. Baginya, kondisi ideal adalah satu kabupaten memiliki satu agen BIN.
Saat ini, ungkap Bang Yos, formasinya baru satu agen menangani dua hingga tiga kabupaten. Itu disebutnya demi mengefektifkan fungsi deteksi dini intelejen di daerah, terutama jelang pilkada serentak 2015.
Menurut Broto, saat ini ada sejumlah lembaga negara yang memiliki fungsi intelijen sesuai kepentingan lembaganya. Misalnya, Badan Intelejen dan Keamanan Polri, Badan Intelejen Strategis TNI, Lembaga Sandi Negara, Intelijen Kejaksaan, hingga Intelijen Pajak serta Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu.
Di sisi lain UU No. 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara memberikan wewenang koordinasi lembaga-lembaga intelejen itu kepada BIN. Bagi dia, inilah celah bagi BIN untuk bisa kerja efektif tanpa mengeluarkan banyak tenaga dan biaya.
Data dari lembaga-lembaga itu bisa dikoordinasikan BIN untuk dilihat secara luas dalam sudut pandang strategis. Terlebih, sambungnya, tren intelejen saat ini lebih menggunakan teknologi ketimbang SDM.
"SDM bukan satu-satunya faktor penunjang efektifitas kinerja, kalau mau dilakukan (rekrutmen). Salah satu yang dibenahi, tapi bukan satu-satunya. Hal lainnya yang penting adalah koordinasi. Daripada ditambahkan sekarang, bangun kerjasama dengan lembaga intelejen lain," cetus Broto.
Saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, awal Juli lalu, Sutiyoso menyebut adanya kebutuhan penambahan personel BIN hingga 5 ribu orang. Saat ini, personel yang ada baru 1.975 anggota. Kekurangan itu akan disiasati lewat pola rekrutmen yang dipercepat. Yakni, seribu orang selama setahun. Lantaran agen perlu pendidikan lebih dulu, Sutiyoso menyebut bahwa pihaknya akan mengutamakan calon yang memiliki latar kesarjanaan.
medcom.id, Jakarta: Badan Intelijen Negara (BIN) diminta memaksimalkan fungsi koordinasi dengan lembaga intelijen lain. Peningkatan koordinasi untuk menyiasati keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran.
Apalagi, kata pengamat intelijen dan keamanan Universitas Indonesia Broto Wardoyo, tak mudah mendapatkan agen intelijen yang loyal pada negara dalam waktu singkat.
Broto memaparkan agen lapangan BIN lebih bertugas untuk mengumpulkan data-data strategis bagi keamanan negara. Bukan untuk mengurusi hal yang terlalu kecil cakupan kepentingan keamanannya. Penempatannya pun mesti memperhatikan kebutuhan wilayah.
"BIN itu intelijen strategis, tidak untuk (urusan) yang kecil-kecil itu. Kalau dibayangkan satu kabupaten satu agen ya mungkin ada yang butuhnya lebih dari satu. Misalnya, wilayah Natuna yang ada di depan (perbatasan Indonesia) barangkali butuh lebih banyak. Papua, Aceh juga perlu agen yang banyak. Tapi tak selalu butuh di satu kabupaten," tuturnya, saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (21/7/2015).
Broto menanggapi rencana Kepala BIN Sutiyoso yang ingin merekrut personel baru sebanyak seribu orang dalam waktu setahun. Ini mempertimbangkan kekurangan agen lapangan. Baginya, kondisi ideal adalah satu kabupaten memiliki satu agen BIN.
Saat ini, ungkap Bang Yos, formasinya baru satu agen menangani dua hingga tiga kabupaten. Itu disebutnya demi mengefektifkan fungsi deteksi dini intelejen di daerah, terutama jelang pilkada serentak 2015.
Menurut Broto, saat ini ada sejumlah lembaga negara yang memiliki fungsi intelijen sesuai kepentingan lembaganya. Misalnya, Badan Intelejen dan Keamanan Polri, Badan Intelejen Strategis TNI, Lembaga Sandi Negara, Intelijen Kejaksaan, hingga Intelijen Pajak serta Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu.
Di sisi lain UU No. 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara memberikan wewenang koordinasi lembaga-lembaga intelejen itu kepada BIN. Bagi dia, inilah celah bagi BIN untuk bisa kerja efektif tanpa mengeluarkan banyak tenaga dan biaya.
Data dari lembaga-lembaga itu bisa dikoordinasikan BIN untuk dilihat secara luas dalam sudut pandang strategis. Terlebih, sambungnya, tren intelejen saat ini lebih menggunakan teknologi ketimbang SDM.
"SDM bukan satu-satunya faktor penunjang efektifitas kinerja, kalau mau dilakukan (rekrutmen). Salah satu yang dibenahi, tapi bukan satu-satunya. Hal lainnya yang penting adalah koordinasi. Daripada ditambahkan sekarang, bangun kerjasama dengan lembaga intelejen lain," cetus Broto.
Saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, awal Juli lalu, Sutiyoso menyebut adanya kebutuhan penambahan personel BIN hingga 5 ribu orang. Saat ini, personel yang ada baru 1.975 anggota. Kekurangan itu akan disiasati lewat pola rekrutmen yang dipercepat. Yakni, seribu orang selama setahun. Lantaran agen perlu pendidikan lebih dulu, Sutiyoso menyebut bahwa pihaknya akan mengutamakan calon yang memiliki latar kesarjanaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)
