medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah tak setuju dengan instruksi Presiden Jokowi yang menginvestasikan dana haji untuk pembangunan infrastruktur. Sebagai Ketua Tim Pengawas Penyelenggaraan Ibadah Haji, Fahri menolak tegas dana sebesar Rp80 triliun hingga Rp90 triliun itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur.
"Jangan mentang-mentang ini uang mengumpul, uang dipakai untuk keperluan negara membangun infrastruktur. Salah," tegas Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 28 Juli 2017.
Dana haji sebaiknya untuk meningkatkan pelayanan ibadah haji yang lebih baik. Menurutnya, selama ini pemerintah zalim terhadap pelayanan haji. Pelayanan haji masih banyak bermasalah. Terutama saat masa persiapan.
Misalnya, banyak jemaah haji yang baru menunaikan rukun Islam ke-lima saat menginjak usia renta. Mereka perlu persiapan lebih matang untuk menunaikan ibadah haji lantaran tidak pernah naik mobil ataupun pesawat.
"Maka salah satu investasinya adalah mempersiapkan pusat-pusat pelatihan haji dan menyempurnakan wisma haji yang ada di seluruh Indonesia," tegas Fahri.
Contoh lainnya dengan pemutakhiran pusat pelatihan haji. Dengan menggunakan media video dan beragam cara lain dapat dimanfaatkan.
Beberapa usul disampaikan Fahri untuk perbaikan pengelolaan haji. Pertama, soal masa tunggu bagi jemaah yang belum pernah melaksanakan ibadah haji.
Dalam masa tunggu itu, jemaah yang sudah menyetor seharusnya diberikan satu kali umrah agar jemaah tersebut bisa melaksanakan ibadah haji dengan lancar. Dana umrah itu diambil dari dana Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH).
Sepasang umat muslim menyaksikan ribuan jamaah haji melaksanakan Tawaf Wada (perpisahan) sebelum kembali ke daerah asal masing-masing. Foto: MI/Adam Dwi
Usul Fahri yang kedua, dana haji dapat dipakai untuk membeli saham Garuda Indonesia. Bila saham dipegang penuh oleh pemerintah, maka jemaah bisa mendapat potongan harga, termasuk bisa memberi pelayanan khusus bagi para jemaah.
"Kemudian di Saudi-nya, kita ada masalah tempat penginapan. Kita bikin Kampung Indonesia di dekat Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Jeddah. Taruh pusat perbelanjaan, kuliner, restoran Indonesia, perhiasan dan suvenir," tuturnya.
Langkah tersebut dapat dimanfaatkan untuk menarik pemasukan. Dengan begitu, saat musim haji dan umrah orang Indonesia cukup datang ke tempat yang dikembangkan tersebut.
Terakhir, usulan Fahri soal fasilitas kesehatan untuk jemaah haji Indonesia. Dengan dana haji, seharusnya dinvestasikan untuk membangun rumah sakit dengan peralatan dan tenaga ahli medis yang berstandar internasional di Mekkah dan Madinah.
"Nah, ini selesaikan dulu hak-hak jemaah. Setelah selesai hak jemaah, baru kita lihat yang lain. Ini ada sisa uang nih, kan harus dikelola. Silakan diinvestasikan," tutup Fahri.
medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah tak setuju dengan instruksi Presiden Jokowi yang menginvestasikan dana haji untuk pembangunan infrastruktur. Sebagai Ketua Tim Pengawas Penyelenggaraan Ibadah Haji, Fahri menolak tegas dana sebesar Rp80 triliun hingga Rp90 triliun itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur.
"Jangan mentang-mentang ini uang mengumpul, uang dipakai untuk keperluan negara membangun infrastruktur. Salah," tegas Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 28 Juli 2017.
Dana haji sebaiknya untuk meningkatkan pelayanan ibadah haji yang lebih baik. Menurutnya, selama ini pemerintah zalim terhadap pelayanan haji. Pelayanan haji masih banyak bermasalah. Terutama saat masa persiapan.
Misalnya, banyak jemaah haji yang baru menunaikan rukun Islam ke-lima saat menginjak usia renta. Mereka perlu persiapan lebih matang untuk menunaikan ibadah haji lantaran tidak pernah naik mobil ataupun pesawat.
"Maka salah satu investasinya adalah mempersiapkan pusat-pusat pelatihan haji dan menyempurnakan wisma haji yang ada di seluruh Indonesia," tegas Fahri.
Contoh lainnya dengan pemutakhiran pusat pelatihan haji. Dengan menggunakan media video dan beragam cara lain dapat dimanfaatkan.
Beberapa usul disampaikan Fahri untuk perbaikan pengelolaan haji. Pertama, soal masa tunggu bagi jemaah yang belum pernah melaksanakan ibadah haji.
Dalam masa tunggu itu, jemaah yang sudah menyetor seharusnya diberikan satu kali umrah agar jemaah tersebut bisa melaksanakan ibadah haji dengan lancar. Dana umrah itu diambil dari dana Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH).
Sepasang umat muslim menyaksikan ribuan jamaah haji melaksanakan Tawaf Wada (perpisahan) sebelum kembali ke daerah asal masing-masing. Foto: MI/Adam Dwi
Usul Fahri yang kedua, dana haji dapat dipakai untuk membeli saham Garuda Indonesia. Bila saham dipegang penuh oleh pemerintah, maka jemaah bisa mendapat potongan harga, termasuk bisa memberi pelayanan khusus bagi para jemaah.
"Kemudian di Saudi-nya, kita ada masalah tempat penginapan. Kita bikin Kampung Indonesia di dekat Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Jeddah. Taruh pusat perbelanjaan, kuliner, restoran Indonesia, perhiasan dan suvenir," tuturnya.
Langkah tersebut dapat dimanfaatkan untuk menarik pemasukan. Dengan begitu, saat musim haji dan umrah orang Indonesia cukup datang ke tempat yang dikembangkan tersebut.
Terakhir, usulan Fahri soal fasilitas kesehatan untuk jemaah haji Indonesia. Dengan dana haji, seharusnya dinvestasikan untuk membangun rumah sakit dengan peralatan dan tenaga ahli medis yang berstandar internasional di Mekkah dan Madinah.
"Nah, ini selesaikan dulu hak-hak jemaah. Setelah selesai hak jemaah, baru kita lihat yang lain. Ini ada sisa uang nih, kan harus dikelola. Silakan diinvestasikan," tutup Fahri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(SUR)
