Mekkah: Pemerintah berupaya mempercepat penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) untuk persiapan dan peningkatan layanan penyelenggaraan haji tahun 2024. Langkah itu dilakukan setelah pemerintah Arab Saudi mengumumkan adanya perubahan kebijakan penentuan lokasi maktab di Arafah dan Mina (masyair), yakni bagi negara yang lunas lebih dahulu akan mendapat prioritas tempat strategis.
"Salah satu tantangan kita ke depan adalah bagaimana mempersiapkan haji menjadi lebih baik dari saat ini, bagaimana mengakselerasi semua proses-proses setelah puncak haji," kata Inspektur Jenderal Kementerian Agama Faisal Ali di Mekkah, Selasa, 4 Juli 2023.
Faisal mengatakan siklus setelah pelaksanaan haji 2023 adalah penyampaian laporan keuangan kepada DPR dan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kemudian dilakukan pembahasan BPIH 2024.
Dia mengatakan akselerasi yang dimaksud adalah penyusunan laporan keuangan haji 2023 dari sebelumnya 60 hari akan diperpendek menjadi 30 hari. Sehingga lebih mempercepat tahapan dalam persiapan.
"Laporan keuangan kalau menurut aturan itu 60 hari, nah kami akan akselerasi mungkin enggak kalau 30 hari, kemudian kami akan sampaikan ke DPR," kata dia.
Kemenag akan mengupayakan percepatan laporan keuangan, dan jika DPR menyetujui maka pembahasan BPIH tahun 2024 bisa lebih cepat. Dengan begitu, proses persiapan pelaksanaan haji, mulai pengadaan akomodasi, katering, hingga transportasi lebih terakselerasi.
"Sehingga nanti kita bisa memperbaiki layanan di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, Mina)," ujar dia.
Mengenai akomodasi, Faisal menjelaskan sudah ada penilaian dan evaluasi yang akan menjadi dasar untuk penyelenggaraan haji 2024.
"Hasil penilaian di lapangan, kami sudah bisa tetapkan sejumlah hotel yang bagus dan layak untuk dilanjutkan kerja samanya," ungkap dia.
Mekkah: Pemerintah berupaya mempercepat penetapan biaya penyelenggaraan
ibadah haji (BPIH) untuk persiapan dan peningkatan layanan penyelenggaraan haji tahun 2024. Langkah itu dilakukan setelah pemerintah Arab Saudi mengumumkan adanya perubahan kebijakan penentuan lokasi
maktab di Arafah dan Mina (masyair), yakni bagi negara yang lunas lebih dahulu akan mendapat prioritas tempat strategis.
"Salah satu tantangan kita ke depan adalah bagaimana mempersiapkan haji menjadi lebih baik dari saat ini, bagaimana mengakselerasi semua proses-proses setelah puncak haji," kata Inspektur Jenderal Kementerian Agama Faisal Ali di Mekkah, Selasa, 4 Juli 2023.
Faisal mengatakan siklus setelah pelaksanaan haji 2023 adalah penyampaian laporan keuangan kepada DPR dan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kemudian dilakukan pembahasan BPIH 2024.
Dia mengatakan akselerasi yang dimaksud adalah penyusunan laporan keuangan haji 2023 dari sebelumnya 60 hari akan diperpendek menjadi 30 hari. Sehingga lebih mempercepat tahapan dalam persiapan.
"Laporan keuangan kalau menurut aturan itu 60 hari, nah kami akan akselerasi mungkin enggak kalau 30 hari, kemudian kami akan sampaikan ke DPR," kata dia.
Kemenag akan mengupayakan percepatan laporan keuangan, dan jika DPR menyetujui maka pembahasan BPIH tahun 2024 bisa lebih cepat. Dengan begitu, proses persiapan pelaksanaan haji, mulai pengadaan akomodasi, katering, hingga transportasi lebih terakselerasi.
"Sehingga nanti kita bisa memperbaiki layanan di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, Mina)," ujar dia.
Mengenai akomodasi, Faisal menjelaskan sudah ada penilaian dan evaluasi yang akan menjadi dasar untuk penyelenggaraan haji 2024.
"Hasil penilaian di lapangan, kami sudah bisa tetapkan sejumlah hotel yang bagus dan layak untuk dilanjutkan kerja samanya," ungkap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
