Jakarta: Pemerintah berencana menghentikan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tahun depan. Alasannya, kasus covid-19 di Indonesia semakin terkendali.
Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo mendukung rencana itu. Selama, perencanaan itu sudah melalui kajian mendalam.
"DPR bisa memahami rencana itu. Tapi, ada beberapa catatan agar apa yang direncanakan itu bisa lebih baik lagi," kata Rahmad, Kamis, 22 Desember 2022.
Meski Indonesia akan menyudahi PPKM, Rahmad meminta gerakan disiplin protokol kesehatan, pola hidup sehat, dan vaksinasi harus tetap digelorakan. Dia meminta masyarakat tidak menjadi lengah.
"Jangan sampai kita menganggap covid-19 tidak berbahaya, sehingga kita tetap melindungi diri dengan protkes," kata dia.
Angka vaksinasi masih rendah
Rahmad mengatakan, suntikan vaksin dosis ketiga atau booster di Indonesia masih rendah. Padahal, di beberapa negara sudah menjalankan suntikan keempat atau booster kedua. Karena itu, gerakan vaksinasi covid-19 harus terus disampaikan ke publik.
"Meski langkah pemerintah bisa dipahami, saya kira tetap kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Silakan liburan akhir tahun, tapi tetap protokol kesehatan dipatuhi," ujar Rahmad.
Pemerintah sudah membatasi mobilitas masyarakat sejak covid-19 ditemukan di Indonesia pada 2020. Terakhir, pemerintah memutuskan memperpanjang PPKM berlevel hingga 9 Januari 2023.
Seiring semakin terkendalinya penanganan covid-19, Presiden Jokowi membuka peluang menyudahi PPKM. Dalam pekan ini, ia berharap bisa mendapatkan kajian dari Kementerian Kesehatan mengenai kondisi pandemi saat ini sebagai landasan untuk menerbitkan keputusan presiden tentang penghentian PPKM.
"Kemarin kasus harian kita berada di angka 1.200. Dan mungkin akhir tahun kita akan menyatakan berhenti PSBB-PPKM," kata Jokowi, dilansir dari Antara, Rabu, 21 Desember.
Baca: Jokowi Rencanakan Cabut PPKM Akhir Tahun Ini
Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani menyambut baik rencana Presiden menghentikan PPKM berlevel. Dia optimistis kebijakan itu akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
"Kalau nanti diumumkan menjadi endemi, tentu akan sangat baik. Ekonomi kita kemarin sempat turun sampai minus 5 persen lebih karena kegiatan masyarakat dihentikan PPKM," ujar Hariyadi.
Jakarta: Pemerintah berencana menghentikan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (
PPKM) tahun depan. Alasannya, kasus covid-19 di Indonesia semakin terkendali.
Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo mendukung rencana itu. Selama, perencanaan itu sudah melalui kajian mendalam.
"DPR bisa memahami rencana itu. Tapi, ada beberapa catatan agar apa yang direncanakan itu bisa lebih baik lagi," kata Rahmad, Kamis, 22 Desember 2022.
Meski Indonesia akan menyudahi PPKM, Rahmad meminta gerakan disiplin protokol kesehatan, pola hidup sehat, dan vaksinasi harus tetap digelorakan. Dia meminta masyarakat tidak menjadi lengah.
"Jangan sampai kita menganggap covid-19 tidak berbahaya, sehingga kita tetap melindungi diri dengan protkes," kata dia.
Angka vaksinasi masih rendah
Rahmad mengatakan, suntikan vaksin dosis ketiga atau
booster di Indonesia masih rendah. Padahal, di beberapa negara sudah menjalankan suntikan keempat atau
booster kedua. Karena itu, gerakan vaksinasi covid-19 harus terus disampaikan ke publik.
"Meski langkah pemerintah bisa dipahami, saya kira tetap kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Silakan liburan akhir tahun, tapi tetap protokol kesehatan dipatuhi," ujar Rahmad.
Pemerintah sudah membatasi mobilitas masyarakat sejak covid-19 ditemukan di Indonesia pada 2020. Terakhir, pemerintah memutuskan memperpanjang PPKM berlevel hingga 9 Januari 2023.
Seiring semakin terkendalinya penanganan covid-19, Presiden Jokowi membuka peluang menyudahi PPKM. Dalam pekan ini, ia berharap bisa mendapatkan kajian dari Kementerian Kesehatan mengenai kondisi pandemi saat ini sebagai landasan untuk menerbitkan keputusan presiden tentang penghentian PPKM.
"Kemarin kasus harian kita berada di angka 1.200. Dan mungkin akhir tahun kita akan menyatakan berhenti PSBB-PPKM," kata Jokowi, dilansir dari
Antara, Rabu, 21 Desember.
Baca:
Jokowi Rencanakan Cabut PPKM Akhir Tahun Ini
Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani menyambut baik rencana Presiden menghentikan PPKM berlevel. Dia optimistis kebijakan itu akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
"Kalau nanti diumumkan menjadi endemi, tentu akan sangat baik. Ekonomi kita kemarin sempat turun sampai minus 5 persen lebih karena kegiatan masyarakat dihentikan PPKM," ujar Hariyadi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
