Kesetiakawanan Sosial Jadi Senjata Atasi Intoleransi dan Kemiskinan

Banjarbaru: Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) diperingati setiap 20 Desember. Tahun ini, Puncak Peringatan HKSN 2019 diselenggarakan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat, 20 Desember, dengan dihadiri oleh Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara bersama Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin. Mensos Juliari mengupas makna kesetiakawanan sosial yaitu nilai dasar yang terwujud dalam bentuk pikiran, sikap, dan tindakan saling peduli dan berbagi yang dilandasi kerelaan, kesetiaan, kebersamaan, toleransi, dan kesetaraan guna meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri setiap warga negara Indonesia. “Kesetiakawanan sosial harus terus dikembangkan, direvitalisasi, dan didayagunakan dalam kehidupan berbangsa,” kata Mensos Juliari.  Saat ini, bangsa Indonesia masih berhadapan dengan berbagai masalah kesejahteraan sosial yang meliputi kemiskinan, keterlantaran, ketunaan, keterpencilan dan kebencanaan yang jumlahnya tidak kecil. “Kemampuan pemerintah terbatas, sehingga diperlukan peran serta masyarakat. Kesetiakawanan sosial masa kini menjadi instrumen menuju kesejahteraan masyarakat melalui gerakan peduli dan berbagi oleh, dari, dan untuk masyarakat baik sendiri-sendiri maupun secara bersamaan berdasarkan nilai kemanusiaan, kebersamaan, kegotongroyongan dan kekeluargaan yang dilakukan secara terencana, terarah dan berkelanjutan menuju terwujudnya Indonesia Sejahtera,” kata Mensos Juliari.    Tahun ini, HKSN dijadikan momentum dalam mengatasi dua tantangan besar bangsa, yakni intoleransi dan kemiskinan. Kedua persoalan tersebut jika tidak segera diatasi, dapat mengoyak keutuhan bangsa.  "Sikap intoleransi semakin hari semakin menguat. Intoleransi bila dibiarkan bisa menjadi bibit tumbuhnya radikalisme. Bahkan, dalam bentuk ekstrem bisa menjadi bibit terorisme," kata Wapres KH Ma'ruf Amin.   Hadir didamping istri Wury Ma’ruf Amin, Wapres menyatakan, nilai kesetiakawanan sosial bisa mengikis intoleransi dengan mengembangkan sikap saling menghargai perbedaan, baik perbedaan agama, etnisitas, perbedaan pendapat, maupun perbedaan sikap politik.  “Dengan semangat toleransi, bisa memperkuat dan menjaga karakter masyarakat Indonesia yang majemuk,” katanya. Masalah kedua ialah kemiskinan dan ketimpangan sosial. Menurut Wapres, selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, angka kemiskinan sudah berhasil ditekan di bawah satu digit, hingga mencapai 9,41 persen. Namun, angka itu setara dengan 25 juta jiwa masyarakat kurang mampu. Di lain pihak, angka ketimpangan antara yang kaya dan miskin juga masih cukup lebar. “Banyak kasus konflik sosial yang akarnya sebenarnya adalah lebarnya ketimpangan pendapatan. Usaha peningkatan pendapatan dengan program pemberdayaan masyarakat hanya bisa terlaksana jika dalam jiwa masyarakat memiliki rasa kesetiakawanan sosial yang tinggi,” kata Wapres.  Rasa kesetiakawanan sosial bisa menumbuhkan kerelaan untuk membantu. Usaha besar membantu usaha kecil, kelompok kaya membantu yang kurang mampu. “Maka akan terjadi transfer kapasitas ekonomi untuk menutup ketimpangan ekonomi,” kata Wapres.   Peringatan HKSN diharapkan dapat menjadi pemantik untuk menggerakkan kembali nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang ada di masyarakat, yang dilaksanakan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Masih dalam rangkaian acara Puncak Peringatan HKSN 2019, dilakukan penyerahan pataka HKSN dari Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor kepada Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, yang akan menjadi tuan rumah HKSN 2020.  Pada puncak Peringatan HSKN 2019 yang dihadiri sekitar seribu orang tersebut, dilakukan pula penganugerahan Satya Lencana Kebhaktian Sosial oleh Presiden RI Joko Widodo kepada sejumlah pihak. Hadir pula sejumlah kepala daerah dari berbagai penjuru Tanah Air. Acara dimeriahkan dengan tarian rakyat yang diperagakan secara kolosal, dan iringan Paduan Suara SMA 3 Banjarbaru.