Jakarta: Petani NasDem menggelar kuliah umum pada rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Akademi Bela Negara (ABN), Jakarta pada Jumat, 23 Oktober 2026. Kegiatan ini membedah langsung distribusi perhutanan sosial dan implementasi ekonomi biru (blue economy), dan sektor pertanian bersama perwakilan pemerintah.
Hadir sebagai narasumber, Bambang Supriyanto, Analis Kebijakan Ahli Utama di lingkungan Kementerian Kehutanan, memaparkan bahwa program perhutanan sosial merupakan instrumen reforma agraria untuk menjawab isu ketimpangan akses lahan. Dari target 12,7 juta hektare hutan produksi yang dialokasikan, pemerintah kini telah memberikan akses legal seluas 8,4 juta hektare yang melibatkan 1,4 juta jiwa melalui lima skema pengelolaan.
Bambang menegaskan, pemberian hak kelola lanskap selama 35 tahun kepada kelompok masyarakat harus diikuti dengan pengawasan yang ketat. "Setelah akses diberikan, persoalan selanjutnya adalah pendampingan. Sumber daya hutan kalau tidak dikelola dengan baik akan jadi masalah. Kita mendorong kearifan lokal masyarakat menjadi tata kelola utama," paparnya.
Untuk memastikan lahan bernilai ekonomi, pemerintah mengerahkan 11 ribu tenaga pendamping, termasuk 3.000 pendamping dari unsur pemerintah. Pengawalan ini dilakukan dari fase pra-persetujuan hingga pengelolaan pasca-izin guna mencegah konflik sosial di lapangan. Masyarakat juga didorong berinvestasi jangka panjang pada 10 komoditas unggulan bernilai jual tinggi, seperti kopi, kakao, kelapa, aren, lada, pala, kemiri, cengkeh, dan jambu mete.
Transformasi Kampung Nelayan Merah Putih
Pada sesi selanjutnya, Kepala Biro Perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Rudi Alek Wahyudin, memaparkan arah pembangunan maritim yang kini menempatkan kelestarian ekosistem sebagai prioritas. Rudi menegaskan pentingnya prinsip "ekologi sebagai panglima" guna menyeimbangkan kepentingan politik dan ekonomi di sektor kelautan.
Pendekatan ekonomi biru ini ditopang oleh lima pilar, yang mencakup Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota, Pembangunan Budi Daya Laut, Pesisir, dan Darat yang Berkelanjutan, Perluasan Kawasan Konservasi Laut, Pengawasan dan Pengendalian Pesisir serta Pulau-Pulau Kecil dan Pembersihan Sampah Plastik di Laut.
Sebagai langkah intervensi ekonomi di tingkat tapak, KKP tengah menjalankan program prioritas nasional bernama "Kampung Nelayan Merah Putih". Pemerintah menargetkan transformasi ekosistem di 2.000 kampung nelayan di seluruh Indonesia hingga tahun 2029.
Program ini membawa semangat restorasi untuk mengubah citra kawasan pesisir yang kerap diidentikkan dengan lingkungan kumuh dan serba terbatas. Melalui program ini, masyarakat nelayan diedukasi untuk mengubah kebiasaan menjadi lebih profesional, membangun budaya menabung, serta menciptakan ekosistem bisnis pesisir yang terintegrasi.
Baca Juga :
Petani NasDem Gelar Rakernas, Siapkan Program Berdampak bagi Petani dan Nelayan
Antisipasi Iklim dan Modernisasi Pertanian
Di sektor pertanian, Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementerian Pertanian, Iim Mucharam, menyoroti pentingnya kedaulatan pangan di tengah ancaman perubahan iklim dan dinamika geopolitik global. Ia menyebutkan pemerintah terus memitigasi dampak cuaca ekstrem seperti El Nino, serta imbas konflik global—seperti di Selat Hormuz—yang sempat mempengaruhi rantai pasok pupuk impor.
Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementerian Pertanian, Iim Mucharam. Foto: Medcom.id/Syahrul Ramadhan
Iim menekankan bahwa kunci untuk bertahan adalah menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan melalui teknologi dan transformasi dari pertanian tradisional ke modern. Secara ekonomi, subsektor ini sangat menjanjikan, terbukti dari Nilai Tukar Petani (NTP) tanaman perkebunan yang menjadi penyumbang tertinggi dibandingkan hortikultura.
Iim juga mengungkap masih ada tantangan di tingkat tapak. Di antaranya adalah sikap fanatik sebagian petani terhadap satu jenis benih, padahal pemerintah telah merekomendasikan varietas unggul yang lebih adaptif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, bantuan alat mekanisasi dan adopsi pertanian presisi berbasis digital—seperti aplikasi pemetaan cuaca dan tata kelola air—harus selalu dibarengi dengan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas SDM petani.
“Petani kalau sudah fanatik dengan satu benih satu varietas sudah itu saja bertahun-tahun. Padahal kami sudah memberikan rekomendasi untuk penggantian. Apalagi untuk wilayah-wilayah tertentu yang ada kekeringan, kebanjiran itu dibutuhkan benih yang adaptif dengan lingkungan,” jelas Iim.
Kuliah umum pada rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dengan topik pertanian, kelautan dan kehutanan ini sejalan dengan program kerja yang diusung Ketua DPP Petani NasDem Arif Rahman. Pertama demplot 2 hektar di 35 provinsi. Demplot ini menjadi laboratorium untuk membuat pertanian terintegrasi.
“Memaksimalkan pertanian terintegrasi. Supaya para petani juga bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Karena petani di Indonesia ini harus diberdayakan an harus bagaimana juga dicarikan pasarnya. Nah itu yang kita lakukan dengan program Kebun NasDem,” jelasnya.
Program kedua terkait dengan nelayan, yakni Kampung Nelayan Merah Putih. Arif menyebut program ini sekaligus mengawal program pemerintah. Program ketiga adalah terkait hutan dengan memanfaatkan program dari Kementerian Kehutanan, yaitu Perhutanan Sosial dan kawasan hutan dengan pengelolaan khusus (KHDPK).
“Perhutanan sosial itu nanti setiap petani dapat 2 hektare. 2 hektare itu mengajukan. Jadi kalau kita nanti mau memberdayakan potensi aren misalnya seperti kami di Banten itu sedang memberdayakan 50 hektare kelompok petani untuk penanaman aren. Jadi nanti masyarakat per orang dapat 2 hektare,” bebernya.
Jakarta: Petani NasDem menggelar
kuliah umum pada rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Akademi Bela Negara (ABN), Jakarta pada Jumat, 23 Oktober 2026. Kegiatan ini membedah langsung distribusi perhutanan sosial dan implementasi ekonomi biru (blue economy), dan sektor pertanian bersama perwakilan pemerintah.
Hadir sebagai narasumber, Bambang Supriyanto, Analis Kebijakan Ahli Utama di lingkungan Kementerian Kehutanan, memaparkan bahwa program perhutanan sosial merupakan instrumen reforma agraria untuk menjawab isu ketimpangan akses lahan. Dari target 12,7 juta hektare hutan produksi yang dialokasikan, pemerintah kini telah memberikan akses legal seluas 8,4 juta hektare yang melibatkan 1,4 juta jiwa melalui lima skema pengelolaan.
Bambang menegaskan, pemberian hak kelola lanskap selama 35 tahun kepada kelompok masyarakat harus diikuti dengan pengawasan yang ketat. "Setelah akses diberikan, persoalan selanjutnya adalah pendampingan. Sumber daya hutan kalau tidak dikelola dengan baik akan jadi masalah. Kita mendorong kearifan lokal masyarakat menjadi tata kelola utama," paparnya.
Untuk memastikan lahan bernilai ekonomi, pemerintah mengerahkan 11 ribu tenaga pendamping, termasuk 3.000 pendamping dari unsur pemerintah. Pengawalan ini dilakukan dari fase pra-persetujuan hingga pengelolaan pasca-izin guna mencegah konflik sosial di lapangan. Masyarakat juga didorong berinvestasi jangka panjang pada 10 komoditas unggulan bernilai jual tinggi, seperti kopi, kakao, kelapa, aren, lada, pala, kemiri, cengkeh, dan jambu mete.
Transformasi Kampung Nelayan Merah Putih
Pada sesi selanjutnya, Kepala Biro Perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Rudi Alek Wahyudin, memaparkan arah pembangunan maritim yang kini menempatkan kelestarian ekosistem sebagai prioritas. Rudi menegaskan pentingnya prinsip "ekologi sebagai panglima" guna menyeimbangkan kepentingan politik dan ekonomi di sektor kelautan.
Pendekatan ekonomi biru ini ditopang oleh lima pilar, yang mencakup Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota, Pembangunan Budi Daya Laut, Pesisir, dan Darat yang Berkelanjutan, Perluasan Kawasan Konservasi Laut, Pengawasan dan Pengendalian Pesisir serta Pulau-Pulau Kecil dan Pembersihan Sampah Plastik di Laut.
Sebagai langkah intervensi ekonomi di tingkat tapak, KKP tengah menjalankan program prioritas nasional bernama "Kampung Nelayan Merah Putih". Pemerintah menargetkan transformasi ekosistem di 2.000 kampung nelayan di seluruh Indonesia hingga tahun 2029.
Program ini membawa semangat restorasi untuk mengubah citra kawasan pesisir yang kerap diidentikkan dengan lingkungan kumuh dan serba terbatas. Melalui program ini, masyarakat nelayan diedukasi untuk mengubah kebiasaan menjadi lebih profesional, membangun budaya menabung, serta menciptakan ekosistem bisnis pesisir yang terintegrasi.
Antisipasi Iklim dan Modernisasi Pertanian
Di sektor pertanian, Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementerian Pertanian, Iim Mucharam, menyoroti pentingnya kedaulatan pangan di tengah ancaman perubahan iklim dan dinamika geopolitik global. Ia menyebutkan pemerintah terus memitigasi dampak cuaca ekstrem seperti El Nino, serta imbas konflik global—seperti di Selat Hormuz—yang sempat mempengaruhi rantai pasok pupuk impor.
Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementerian Pertanian, Iim Mucharam. Foto: Medcom.id/Syahrul Ramadhan
Iim menekankan bahwa kunci untuk bertahan adalah menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan melalui teknologi dan transformasi dari pertanian tradisional ke modern. Secara ekonomi, subsektor ini sangat menjanjikan, terbukti dari Nilai Tukar Petani (NTP) tanaman perkebunan yang menjadi penyumbang tertinggi dibandingkan hortikultura.
Iim juga mengungkap masih ada tantangan di tingkat tapak. Di antaranya adalah sikap fanatik sebagian petani terhadap satu jenis benih, padahal pemerintah telah merekomendasikan varietas unggul yang lebih adaptif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, bantuan alat mekanisasi dan adopsi pertanian presisi berbasis digital—seperti aplikasi pemetaan cuaca dan tata kelola air—harus selalu dibarengi dengan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas SDM petani.
“Petani kalau sudah fanatik dengan satu benih satu varietas sudah itu saja bertahun-tahun. Padahal kami sudah memberikan rekomendasi untuk penggantian. Apalagi untuk wilayah-wilayah tertentu yang ada kekeringan, kebanjiran itu dibutuhkan benih yang adaptif dengan lingkungan,” jelas Iim.
Kuliah umum pada rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dengan topik pertanian, kelautan dan kehutanan ini sejalan dengan program kerja yang diusung Ketua DPP Petani NasDem Arif Rahman. Pertama demplot 2 hektar di 35 provinsi. Demplot ini menjadi laboratorium untuk membuat pertanian terintegrasi.
“Memaksimalkan pertanian terintegrasi. Supaya para petani juga bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Karena petani di Indonesia ini harus diberdayakan an harus bagaimana juga dicarikan pasarnya. Nah itu yang kita lakukan dengan program Kebun NasDem,” jelasnya.
Program kedua terkait dengan nelayan, yakni Kampung Nelayan Merah Putih. Arif menyebut program ini sekaligus mengawal program pemerintah. Program ketiga adalah terkait hutan dengan memanfaatkan program dari Kementerian Kehutanan, yaitu Perhutanan Sosial dan kawasan hutan dengan pengelolaan khusus (KHDPK).
“Perhutanan sosial itu nanti setiap petani dapat 2 hektare. 2 hektare itu mengajukan. Jadi kalau kita nanti mau memberdayakan potensi aren misalnya seperti kami di Banten itu sedang memberdayakan 50 hektare kelompok petani untuk penanaman aren. Jadi nanti masyarakat per orang dapat 2 hektare,” bebernya.
(RUL)
