Jakarta: Presiden RI Prabowo Subianto mengakui masih terdapat persoalan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan ketidaksinkronan kerja di berbagai institusi pemerintahan. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah membentuk Universitas Republik Indonesia (URI) sebagai tempat menyiapkan calon pemimpin dan administrator negara berdasarkan kemampuan serta sistem merit.
Menurut Presiden Prabowo, pembentukan URI, pembaruan LAN, serta rencana akademi bagi pejabat pemerintahan menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem dan menyiapkan SDM yang profesional. Melalui langkah tersebut, pemerintah ingin memastikan institusi negara diisi oleh pejabat yang kompeten, dapat dievaluasi, dan mampu bekerja selaras untuk kepentingan masyarakat.
“Kita harus memperbaiki semua institusi kita. Kalau ada ketidaksinkronan antara lembaga dan ada gap yang Anda katakan, ya itu tantangan kita. Itu harus kita perbaiki,” kata Prabowo dalam program Presiden Prabowo Menjawab, Rabu, 16 September 2026.
Presiden Prabowo menegaskan pemerintah harus menyiapkan langkah yang konkret untuk mengatasi persoalan tersebut. Perbaikan tidak cukup hanya dilakukan melalui perubahan struktur, tetapi juga harus menyentuh kualitas orang-orang yang bekerja di dalam institusi.
“Langkah apa untuk memperbaiki rekrutmen, evaluasi, pembinaan, persiapan, itu yang kita lakukan. Makanya, antara lain saya bentuk Universitas Republik Indonesia,” ujar Presiden Prabowo.
PresidenPrabowo menjelaskan, URI dirancang memiliki sejumlah lembaga yang berfokus pada pengembangan kepemimpinan dan administrasi pemerintahan. Salah satunya adalah Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang rencananya diperbarui dan ditempatkan dalam ekosistem URI.
“URI ini nanti akan punya lembaga-lembaga, antara lain LAN. Lembaga Administrasi Negara ini mau kita revamp di bawah URI,” ungkap Presiden Prabowo.
Baca Juga :
Prabowo: Sistem Pendidikan Harus Diperbaiki, Pemerintah Bahas Rencana Rekrutmen Guru Kembali ke Pusat
Presiden Prabowo menilai tujuan awal pembentukan LAN sangat baik, yakni menyiapkan administrator negara yang kompeten. Namun, dalam perkembangannya, lembaga tersebut dinilai cenderung menjadi bagian dari pemenuhan persyaratan formal dalam perjalanan karier birokrasi.
“Dulu Bung Karno (Presiden pertama RI Soekarno) juga sudah mau mengacu ke situ, jadi dibentuklah LAN. Tapi lama-lama LAN pun juga jadi formalitas. Itu hanya untuk karier. Nah, ini saya mau perbaiki dan ini sudah kita lakukan,” tegasnya.
Presiden Prabowo merujuk pada model pendidikan administrator publik di Prancis melalui École Nationale d’Administration (ENA). Menurut Presiden Prabowo, lembaga pendidikan administrator negara harus memiliki proses seleksi yang ketat dan menjunjung sistem merit.
Melalui URI, pemerintah ingin menjaring lulusan terbaik dari berbagai perguruan tinggi. Peserta terpilih selanjutnya akan disiapkan untuk mengisi kebutuhan kepemimpinan dan administrasi pemerintahan.
“Kita testing yang terbaik dari setiap lulusan semua universitas. Tiap tahun, IQ yang tertinggi itu yang kita kumpulkan dan ini yang akan kita siapkan di situ, jadi ini salah satu upaya kita,” kata Presiden Prabowo.
Rancang Pembentukan Akademi untuk Kepala Daerah
Pengembangan URI juga dirancang mencakup pendidikan khusus bagi calon pemimpin pemerintahan. Presiden Prabowo mempertimbangkan pembentukan akademi untuk gubernur, bupati, hingga direktur jenderal.
Menurut Presiden Prabowo, setiap pejabat yang akan menduduki posisi strategis perlu dibekali kemampuan kepemimpinan, administrasi, dan pemahaman terhadap tanggung jawabnya sebelum menjalankan jabatan.
“Akademi Gubernur, Akademi Bupati, dan sebagainya mungkin di bawah URI juga. Dan juga mungkin Akademi Dirjen. Sebelum dia masuk jabatan harus digembleng,” ujar Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo menginginkan proses pengisian jabatan di pemerintahan semakin berorientasi pada kemampuan, integritas, dan kesiapan. Pendidikan sebelum menduduki jabatan dinilai penting agar pejabat memahami tugas serta dapat menyelaraskan pekerjaannya dengan kebijakan pemerintah.
Presiden Prabowo juga menegaskan tidak boleh ada pejabat birokrasi yang merasa tidak dapat dievaluasi atau ditindak. Seluruh aparat negara harus bekerja sesuai aturan dan arah kebijakan pemerintah.
“Kita harus berani, dalam arti jangan ada birokrat yang untouchable. Kemarin-kemarin ada, entah dia sinkron sama menteri, penguasa, dan sebagainya, ada dirjen yang tidak bisa disentuh,” kata Presiden Prabowo.
Fenomena Deep State
Presiden Prabowo juga menceritakan adanya sebagian birokrat yang telah bekerja puluhan tahun di suatu kementerian dan menguasai seluk-beluk institusi, tetapi tidak selalu sejalan dengan kepemimpinan serta kebijakan pemerintah.
Presiden Prabowo menyebut fenomena birokrasi yang tidak mau diatur sebagai bentuk “deep state”. Ia menggambarkan oknum pejabat seperti itu sebagai “raja kecil” di dalam institusinya.
“Nah, itu dirjen-dirjen yang kita sebut deep state. Jadi, birokrasi yang tidak mau diatur, raja kecil, raja kecil,” ujar Presiden Prabowo.
Presiden menjelaskan, seorang pemimpin politik memiliki batas masa jabatan, sedangkan aparatur sipil negara dapat bekerja dalam satu kementerian selama puluhan tahun. Pengalaman panjang tersebut seharusnya menjadi kekuatan institusi, tetapi dapat memunculkan persoalan apabila tidak disertai akuntabilitas dan keselarasan kerja.
“Pemimpin politik maksimal lima tahun. Kalau PNS, birokrat ini, dia bisa 20 tahun di kementerian itu dan dia mengerti seluk-beluknya,” kata Presiden Prabowo.
Meski mengakui adanya persoalan tersebut, Presiden menegaskan kondisi itu tidak terjadi pada semua aparatur negara. Kritiknya ditujukan kepada oknum dan sistem yang membuat koordinasi antarkementerian dan lembaga tidak berjalan optimal.
“Ini tidak semua, tapi pengalaman saya, benar yang Anda katakan, tidak sinkron antara kementerian dan lembaga karena dia merasa dirinya, ya, raja atau apa. Itu benar,” kata Presiden.
Jakarta: Presiden RI Prabowo Subianto mengakui masih terdapat persoalan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan ketidaksinkronan kerja di berbagai institusi pemerintahan. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah membentuk
Universitas Republik Indonesia (URI) sebagai tempat menyiapkan calon pemimpin dan administrator negara berdasarkan kemampuan serta sistem merit.
Menurut Presiden Prabowo, pembentukan URI, pembaruan LAN, serta rencana akademi bagi pejabat pemerintahan menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem dan menyiapkan SDM yang profesional. Melalui langkah tersebut, pemerintah ingin memastikan institusi negara diisi oleh pejabat yang kompeten, dapat dievaluasi, dan mampu bekerja selaras untuk kepentingan masyarakat.
“Kita harus memperbaiki semua institusi kita. Kalau ada ketidaksinkronan antara lembaga dan ada gap yang Anda katakan, ya itu tantangan kita. Itu harus kita perbaiki,” kata Prabowo dalam program Presiden Prabowo Menjawab, Rabu, 16 September 2026.
Presiden Prabowo menegaskan pemerintah harus menyiapkan langkah yang konkret untuk mengatasi persoalan tersebut. Perbaikan tidak cukup hanya dilakukan melalui perubahan struktur, tetapi juga harus menyentuh kualitas orang-orang yang bekerja di dalam institusi.
“Langkah apa untuk memperbaiki rekrutmen, evaluasi, pembinaan, persiapan, itu yang kita lakukan. Makanya, antara lain saya bentuk Universitas Republik Indonesia,” ujar Presiden Prabowo.
PresidenPrabowo menjelaskan, URI dirancang memiliki sejumlah lembaga yang berfokus pada pengembangan kepemimpinan dan administrasi pemerintahan. Salah satunya adalah Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang rencananya diperbarui dan ditempatkan dalam ekosistem URI.
“URI ini nanti akan punya lembaga-lembaga, antara lain LAN. Lembaga Administrasi Negara ini mau kita revamp di bawah URI,” ungkap Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo menilai tujuan awal pembentukan LAN sangat baik, yakni menyiapkan administrator negara yang kompeten. Namun, dalam perkembangannya, lembaga tersebut dinilai cenderung menjadi bagian dari pemenuhan persyaratan formal dalam perjalanan karier birokrasi.
“Dulu Bung Karno (Presiden pertama RI Soekarno) juga sudah mau mengacu ke situ, jadi dibentuklah LAN. Tapi lama-lama LAN pun juga jadi formalitas. Itu hanya untuk karier. Nah, ini saya mau perbaiki dan ini sudah kita lakukan,” tegasnya.
Presiden Prabowo merujuk pada model pendidikan administrator publik di Prancis melalui École Nationale d’Administration (ENA). Menurut Presiden Prabowo, lembaga pendidikan administrator negara harus memiliki proses seleksi yang ketat dan menjunjung sistem merit.
Melalui URI, pemerintah ingin menjaring lulusan terbaik dari berbagai perguruan tinggi. Peserta terpilih selanjutnya akan disiapkan untuk mengisi kebutuhan kepemimpinan dan administrasi pemerintahan.
“Kita testing yang terbaik dari setiap lulusan semua universitas. Tiap tahun, IQ yang tertinggi itu yang kita kumpulkan dan ini yang akan kita siapkan di situ, jadi ini salah satu upaya kita,” kata Presiden Prabowo.
Rancang Pembentukan Akademi untuk Kepala Daerah
Pengembangan URI juga dirancang mencakup pendidikan khusus bagi calon pemimpin pemerintahan. Presiden Prabowo mempertimbangkan pembentukan akademi untuk gubernur, bupati, hingga direktur jenderal.
Menurut Presiden Prabowo, setiap pejabat yang akan menduduki posisi strategis perlu dibekali kemampuan kepemimpinan, administrasi, dan pemahaman terhadap tanggung jawabnya sebelum menjalankan jabatan.
“Akademi Gubernur, Akademi Bupati, dan sebagainya mungkin di bawah URI juga. Dan juga mungkin Akademi Dirjen. Sebelum dia masuk jabatan harus digembleng,” ujar Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo menginginkan proses pengisian jabatan di pemerintahan semakin berorientasi pada kemampuan, integritas, dan kesiapan. Pendidikan sebelum menduduki jabatan dinilai penting agar pejabat memahami tugas serta dapat menyelaraskan pekerjaannya dengan kebijakan pemerintah.
Presiden Prabowo juga menegaskan tidak boleh ada pejabat birokrasi yang merasa tidak dapat dievaluasi atau ditindak. Seluruh aparat negara harus bekerja sesuai aturan dan arah kebijakan pemerintah.
“Kita harus berani, dalam arti jangan ada birokrat yang untouchable. Kemarin-kemarin ada, entah dia sinkron sama menteri, penguasa, dan sebagainya, ada dirjen yang tidak bisa disentuh,” kata Presiden Prabowo.
Fenomena Deep State
Presiden Prabowo juga menceritakan adanya sebagian birokrat yang telah bekerja puluhan tahun di suatu kementerian dan menguasai seluk-beluk institusi, tetapi tidak selalu sejalan dengan kepemimpinan serta kebijakan pemerintah.
Presiden Prabowo menyebut fenomena birokrasi yang tidak mau diatur sebagai bentuk “deep state”. Ia menggambarkan oknum pejabat seperti itu sebagai “raja kecil” di dalam institusinya.
“Nah, itu dirjen-dirjen yang kita sebut deep state. Jadi, birokrasi yang tidak mau diatur, raja kecil, raja kecil,” ujar Presiden Prabowo.
Presiden menjelaskan, seorang pemimpin politik memiliki batas masa jabatan, sedangkan aparatur sipil negara dapat bekerja dalam satu kementerian selama puluhan tahun. Pengalaman panjang tersebut seharusnya menjadi kekuatan institusi, tetapi dapat memunculkan persoalan apabila tidak disertai akuntabilitas dan keselarasan kerja.
“Pemimpin politik maksimal lima tahun. Kalau PNS, birokrat ini, dia bisa 20 tahun di kementerian itu dan dia mengerti seluk-beluknya,” kata Presiden Prabowo.
Meski mengakui adanya persoalan tersebut, Presiden menegaskan kondisi itu tidak terjadi pada semua aparatur negara. Kritiknya ditujukan kepada oknum dan sistem yang membuat koordinasi antarkementerian dan lembaga tidak berjalan optimal.
“Ini tidak semua, tapi pengalaman saya, benar yang Anda katakan, tidak sinkron antara kementerian dan lembaga karena dia merasa dirinya, ya, raja atau apa. Itu benar,” kata Presiden.
(ANN)
