“Ya, seluruh sistem pendidikan itu harus diperbaiki. Mulai dari rekrutmen guru yang paling utama,” kata Prabowo saat ditanya soal masih minimnya kemampuan numerasi murid kelas 4 sekolah dasar (SD) , pada program Presiden Prabowo Menjawab, Rabu (16/9).
Baca juga: Tertibkan Underinvoicing, Prabowo: Ini Bukan soal Berani atau Tidak, Ini soal Kewajiban |
Presiden Prabowo menjelaskan, desentralisasi merupakan bagian dari semangat demokratisasi yang bertujuan baik. Namun, dalam pelaksanaannya, penyerahan kewenangan rekrutmen guru kepada pemerintah daerah menghadirkan tantangan tersendiri, terutama dalam menjaga objektivitas dan kualitas tenaga pendidik.
Menurut Prabowo, pemerintah perlu berani melihat kenyataan di lapangan. Proses pengangkatan guru harus dipastikan berjalan berdasarkan kemampuan, kebutuhan sekolah, dan standar kualitas, bukan atas dasar kedekatan pribadi atau kepentingan politik.
“Tapi pelaksanaannya, kalau diserahkan kepada pemerintah kabupaten, pemerintah (provinsi) gubernur, rekrutmen guru apakah kita yakini kualitasnya itu? Kita harus bicara realita. Apakah bupati itu objektif atau dia angkat saudara-saudara dia jadi guru? Tim sukses dia? Dan sebagainya. Ini yang jadi dilema bagi kita,” kata Prabowo.
Untuk menjawab persoalan kualitas guru yang belum merata, pemerintah mempertimbangkan langkah sementara seperti pelaksanaan kursus, penataran, hingga program peningkatan kemampuan bagi tenaga pendidik. Langkah itu diperlukan agar guru dapat mengikuti perkembangan metode pembelajaran dan teknologi pendidikan.
“Sekarang, ya terpaksa mungkin kita harus bikin kursus-kursus, penataran-penataran, upgrading guru-guru itu,” ujar Prabowo.
Digitalisasi untuk Kurangi Kesenjangan Kualitas
Selain memperbaiki rekrutmen dan pendidikan guru, Presiden menempatkan digitalisasi ruang kelas sebagai salah satu langkah percepatan untuk mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan.Melalui fasilitas pembelajaran digital, guru dapat meningkatkan kemampuan mengajar, sementara siswa memperoleh materi yang lebih menarik dan mudah dipahami. Pembelajaran digital juga diharapkan membantu sekolah yang masih kekurangan tenaga pengajar berkualitas.
“Karena itulah saya mau lompat. Ini kesulitan, makanya saya taruh digitalisasi kelas-kelas itu semua, supaya nanti guru-guru yang kurang mampu bisa juga belajar dari situ. Dan anak-anak yang kurang mampu, tertarik belajar dari situ. Berhitung, aritmatika, dan sebagainya. Ini salah satu langkah saya untuk lompat,” kata Presiden.
Meski demikian, Prabowo mengingatkan bahwa digitalisasi tidak dapat menggantikan peran guru. Menurutnya, perbaikan mendasar pendidikan tetap harus dilakukan melalui rekrutmen yang objektif dan pendidikan guru yang berkualitas.
“Tetapi di ujungnya, perbaikan yang sebenarnya hanya dengan rekrutmen dan pendidikan guru. Hanya dengan itu,” tegasnya.
Rekrut Sarjana Terbaik Jadi Guru
Kemudian Presiden Prabowo juga mengungkapkan sedang mendesain rencana program percepatan dengan merekrut lulusan perguruan tinggi terbaik dari berbagai disiplin ilmu untuk membantu sekolah-sekolah yang paling tertinggal.“Salah satu langkah yang sedang saya pikirkan untuk mengatasi masalah ini adalah crash program, mungkin saya akan rekrut sarjana-sarjana dari semua fakultas yang terbaik untuk menjadi guru-guru. Katakanlah guru-guru darurat yang kita terjunkan ke sekolah ” kata Prabowo.
“Umpamanya kita punya 300 ribu sekolah. Ya, mungkin kita mulai dari SD dulu, kita rekrut mungkin 30 ribu sarjana. Kita terjunkan ke sekolah-sekolah yang paling ketinggalan untuk crash program,” sambungnya.
Alternatif lainnya adalah melibatkan aparatur sipil negara yang telah bekerja untuk mengikuti penugasan singkat membantu sekolah tertentu. Penugasan dapat dilakukan selama dua atau tiga minggu dengan menyesuaikan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah.
“Kita juga bisa berpikir, kita bisa nanti rekrut dari pejabat-pejabat PNS yang sudah bekerja. Kita terjunkan, apakah dua minggu, tiga minggu,” jelas Presiden.
Prabowo menegaskan pembenahan pendidikan tidak boleh hanya berfokus pada kemampuan mengajar. Pemerintah juga harus memastikan kesejahteraan guru terus diperbaiki.
“Yang penting ini kita harus memperbaiki kesejahteraan guru dan kita sudah banyak lakukan dalam banyak hal,” tegasnya.
Sebagai bagian dari pembenahan jangka panjang, pemerintah kini membahas kemungkinan menarik kembali kewenangan pengangkatan guru ke tingkat pusat. Pembahasan tersebut diharapkan melahirkan sistem rekrutmen yang lebih objektif, terukur, dan berorientasi pada kualitas.
“Tapi sekarang kalau tidak salah, ya, kita sedang bicarakan hak mengangkat guru kembali ke pemerintah pusat,” ujarnya.
