medcom.id, Jakarta: DPD RI baru saja menggelar Eksekutif Brief bersama Komnas HAM, Aktivis UNHCR, dan Akademisi Universitas Indonesia, di Komplek Parlemen, Senin 11 September 2017. Pertemuan tersebut digelar guna menanggapi persoalan kemanusiaan etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar.
Guna mendapatkan informasi lebih dalam tentang fakta, latar belakang, dan tinjauan kemungkinan pada masa depan, DPD RI berniat meninjau langsung kondisi para pengungsi Rohingya di Rakhine, Myanmar.
"Kami di DPD akan menentukan sikap selanjutnya, mungkin nanti kita pergi langsung ke sana ke tempat-tempat pengungsian. Di mana, setelah selesai, kita merangkum semua dan menyampaikan ke Presiden. Intinya, kita berharap di Indonesia aman dari kejadian serupa, jadi di sana terselesaikan, dan tidak berdampak ke lainnya, sehingga isu kemanusiaan ini bisa dihentikan," ucap Darmayanti Lubis.
Senada dengan Darmayanti, Nono Sampono juga mengatakan bahwa Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (Oso) dalam waktu dekat akan bertemu dengan Presiden RI guna membahas beberapa hal, salah satunya terkait konflik Rohingya.
"Kita ketahui bersama, Pak Oso akan bertemu dengan Presiden, salah satu di antaranya membahas Myanmar. Selain membahas Freeport dan wilayah perbatasan. Karena ini kewajiban kontitusi, Indonesia bukan hanya pemerintah, harus terlibat untuk cari solusi untuk Rohingya. Karena itu, sedikit info, ketua sudah minta waktu lagi, kita akan ke lapangan. Karena hampir setiap hari kita berkomunikasi dengan dubes setempat, untuk menghindari terjadinya simpang siur," kata dia.
Nono juga menyampaikan bahwa permasalahhan Etnis Rohingya jangan dijadikan sebagai masalah trans nasional yang mengakibatkan dampak di negara lain.
"DPD RI dapat mendorong pemerintah untuk lebih terlibat jangan sampai dampak di sana akan mengakibatkan dampak lainnya di Indonesia. Saya kira hadirnya Indonesia di Myanmar memperlihatkan dimana posisi Indonesia bahwa kita juga mempunyai peranan penting menjaga perdamaian di kawasan ASEAN,” ucap Nono.
Setuju dengan pernyataan tersebut, menurut Maneger Nasution, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, meskipun ini persoalan negara lain tetapi sekecil apapun jangan sampai berimbas ke Indonesia.
“Latar belakang kemanusiaan akan menjadi perhatian oleh kami Komns HAM. Khusus Indonesia bisa punya agenda untuk leading di ASEAN dalam hal ini menjadi problem solver, dan sesuai peran fungsinya DPD RI dapat membantu mengedukasi masyarakat di daerah untuk bijak melihat permasalahan ini jangan cepat panas," papar Maneger Nasution.
medcom.id, Jakarta: DPD RI baru saja menggelar Eksekutif Brief bersama Komnas HAM, Aktivis UNHCR, dan Akademisi Universitas Indonesia, di Komplek Parlemen, Senin 11 September 2017. Pertemuan tersebut digelar guna menanggapi persoalan kemanusiaan etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar.
Guna mendapatkan informasi lebih dalam tentang fakta, latar belakang, dan tinjauan kemungkinan pada masa depan, DPD RI berniat meninjau langsung kondisi para pengungsi Rohingya di Rakhine, Myanmar.
"Kami di DPD akan menentukan sikap selanjutnya, mungkin nanti kita pergi langsung ke sana ke tempat-tempat pengungsian. Di mana, setelah selesai, kita merangkum semua dan menyampaikan ke Presiden. Intinya, kita berharap di Indonesia aman dari kejadian serupa, jadi di sana terselesaikan, dan tidak berdampak ke lainnya, sehingga isu kemanusiaan ini bisa dihentikan," ucap Darmayanti Lubis.
Senada dengan Darmayanti, Nono Sampono juga mengatakan bahwa Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (Oso) dalam waktu dekat akan bertemu dengan Presiden RI guna membahas beberapa hal, salah satunya terkait konflik Rohingya.
"Kita ketahui bersama, Pak Oso akan bertemu dengan Presiden, salah satu di antaranya membahas Myanmar. Selain membahas Freeport dan wilayah perbatasan. Karena ini kewajiban kontitusi, Indonesia bukan hanya pemerintah, harus terlibat untuk cari solusi untuk Rohingya. Karena itu, sedikit info, ketua sudah minta waktu lagi, kita akan ke lapangan. Karena hampir setiap hari kita berkomunikasi dengan dubes setempat, untuk menghindari terjadinya simpang siur," kata dia.
Nono juga menyampaikan bahwa permasalahhan Etnis Rohingya jangan dijadikan sebagai masalah trans nasional yang mengakibatkan dampak di negara lain.
"DPD RI dapat mendorong pemerintah untuk lebih terlibat jangan sampai dampak di sana akan mengakibatkan dampak lainnya di Indonesia. Saya kira hadirnya Indonesia di Myanmar memperlihatkan dimana posisi Indonesia bahwa kita juga mempunyai peranan penting menjaga perdamaian di kawasan ASEAN,” ucap Nono.
Setuju dengan pernyataan tersebut, menurut Maneger Nasution, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, meskipun ini persoalan negara lain tetapi sekecil apapun jangan sampai berimbas ke Indonesia.
“Latar belakang kemanusiaan akan menjadi perhatian oleh kami Komns HAM. Khusus Indonesia bisa punya agenda untuk leading di ASEAN dalam hal ini menjadi problem solver, dan sesuai peran fungsinya DPD RI dapat membantu mengedukasi masyarakat di daerah untuk bijak melihat permasalahan ini jangan cepat panas," papar Maneger Nasution.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ROS)
