medcom.id, Jakarta: Puluhan mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya melakukan aksi damai di depan Istana Negara. Mereka menagih janji Presiden Joko Widodo yang tertuang di dalam Nawacita Nomor 9 butir ke-4 tentang penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu.
Koordinator aksi Bimo Surya mengatakan, sudah 18 tahun kasus dugaan pelanggaran HAM pada peristiwa Semanggi belum terungkap. Dia menilai, pemerintah menganggap remeh kasus pelanggaran HAM.
"Sampai saat ini tidak bisa dibuktikan," kata Bimo kepada Metrotvnews.com di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (14/11/2016).
Baca: Mahasiswa dan Rumah Gerakan 98 Tabur Bunga Peringati Tragedi Semanggi
Apalagi, lanjut Bimo, Presiden Jokowi justru mengangkat Jenderal TNI Wiranto sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam). Padahal Wiranto diduga terlibat masalah HAM pada 1999.
"Bagaimana mau menyelesaikan pelanggaran HAM, sedangkan dia (Wiranto) diduga terlibat pelanggaran HAM. PBB menyebut Wiranto bertanggungjawab atas pelanggaran HAM di Timor Timur," ucap mahasiswa berambut gondrong ini.
Koordinator aksi Bimo Surya-- Metrotvnews.com/Wanda Indana
Bimo menerangkan, aksi damai ini sebelumnya dilakukan di depan Gedung Kemenkopolhukam. Di sana, mereka berorasi menuntut pengusutan kasus pelanggaran HAM. Karena tak mendapat respons, peserta aksi bergerak ke depan Istana.
Di depan Istana, peserta menggelar upacara bendera setengah tiang sebagai simbol ketidakadilan. Mereka juga memajang spanduk berisi banyak tuntutan.
Puluhan mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya melakukan aksi damai di depan Istana Negara--Metrotvnews.com/Wanda Indana
Aksi damai itu mendapat pengawalan dari sekitar 20 personel keamanan. Aksi berjalan damai dan lancar, tidak mengganggu arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka. Sekitar pukul 1700 WIB, peserta membubarkan diri dengan tertib.
medcom.id, Jakarta: Puluhan mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya melakukan aksi damai di depan Istana Negara. Mereka menagih janji Presiden Joko Widodo yang tertuang di dalam Nawacita Nomor 9 butir ke-4 tentang penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu.
Koordinator aksi Bimo Surya mengatakan, sudah 18 tahun kasus dugaan pelanggaran HAM pada peristiwa Semanggi belum terungkap. Dia menilai, pemerintah menganggap remeh kasus pelanggaran HAM.
"Sampai saat ini tidak bisa dibuktikan," kata Bimo kepada Metrotvnews.com di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (14/11/2016).
Baca: Mahasiswa dan Rumah Gerakan 98 Tabur Bunga Peringati Tragedi Semanggi
Apalagi, lanjut Bimo, Presiden Jokowi justru mengangkat Jenderal TNI Wiranto sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam). Padahal Wiranto diduga terlibat masalah HAM pada 1999.
"Bagaimana mau menyelesaikan pelanggaran HAM, sedangkan dia (Wiranto) diduga terlibat pelanggaran HAM. PBB menyebut Wiranto bertanggungjawab atas pelanggaran HAM di Timor Timur," ucap mahasiswa berambut gondrong ini.
Koordinator aksi Bimo Surya-- Metrotvnews.com/Wanda Indana
Bimo menerangkan, aksi damai ini sebelumnya dilakukan di depan Gedung Kemenkopolhukam. Di sana, mereka berorasi menuntut pengusutan kasus pelanggaran HAM. Karena tak mendapat respons, peserta aksi bergerak ke depan Istana.
Di depan Istana, peserta menggelar upacara bendera setengah tiang sebagai simbol ketidakadilan. Mereka juga memajang spanduk berisi banyak tuntutan.
Puluhan mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya melakukan aksi damai di depan Istana Negara--Metrotvnews.com/Wanda Indana
Aksi damai itu mendapat pengawalan dari sekitar 20 personel keamanan. Aksi berjalan damai dan lancar, tidak mengganggu arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka. Sekitar pukul 1700 WIB, peserta membubarkan diri dengan tertib.
(YDH)
