medcom.id, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta jajaran pemerintah daerah Sulawesi Utara (Sulut), Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) segera mencari solusi agar para nelayan di Bitung bisa kembali melaut. Pasalnya, selama moratorium diberlakukan, pendapatan daerah dari sektor perikanan di Bitung turun drastis. Kemiskinan pun meningkat.
"Aturannya harus disinkronkan. Jangan karena penyesuaian itu maka menghambat secara keseluruhan, mengakibatkan pendapatan negara dan daerah turun, pengangguran tinggi, kemiskinan naik," ujar Kalla di Bitung, Sulawesi Utara, Jumat (19/3/2016).
Seperti diberitakan, sektor perikanan di Bitung terpukul sejak moratorium penangkapan ikan dan pengetatan bongkar muat kapal di dalam negeri (transhipment) diberlakukan KKP, tahun lalu. Pasalnya, jumlah kapal yang ukurannya memenuhi standar di Bitung hanya sedikit. Akibatnya, banyak kapal nelayan yang tidak melaut.
"Memang kita harus menjaga lingkungan tapi harus dipercepat juga ini kapal harus diukur ulang. Tapi dikasih waktu, katakanlah 6 bulan menyelesaikannya, sesuai kapasitas Syahbandar dan Perhubungan. Jangan karena Syahbandar dan Perhubungan ngukurnya lama, mereka tidak produksi," ujar Kalla.
Total terdapat sekitar 1.500 kapal dan 53 pabrik pengolahan ikan di Bitung. Dengan jumlah sebesar ini, menurut Wapres, seharusnya sektor perikanan di Bitung bisa menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah.
"Intinya bagaimana agar 1500 kapal ini bisa berjalan. Kalau tidak ada produksi, bagaimana pungutan hasil perikanan bisa naik? Harus produksi maksimal," cetusnya.
Ketua AKPN Bitung Rudi Walukow mengatakan, setidaknya terdapat 10.800 pekerja unit pengolahan ikan (UPI) yang dirumahkan karena produksi ikan menurun. Selain itu, sebanyak 3200 anak buah kapal juga menganggur karena kapal mereka tidak melaut.
"Penurunannya sampai 80-85%. Kapal-kapal yang melaut itu jumlahnya paling hanya 15-20%. Rata-rata nongkrong di dermaga. Turunnya benar-benar drastis sejak transhipment dan moratorium itu," ungkap dia.
Wakil General Manager PT Delta Pasific Indotuna Cholid Alkatiri mengatakan, kapasitas terpasang di pabrik pengolahan ikan hanya sebesar 30%. Hal ini lantaran jumlah pasokan ikan yang diolah menurun drastis sejak moratorium. Sehari, pihaknya hanya bisa mengolah 3 ton.
"Itu pun kadang malah ikannya impor. Ikan banyak, tapi nelayan yang nangkep enggak ada karena moratorium dan kebijakan transhipment itu," ujarnya.
medcom.id, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta jajaran pemerintah daerah Sulawesi Utara (Sulut), Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) segera mencari solusi agar para nelayan di Bitung bisa kembali melaut. Pasalnya, selama moratorium diberlakukan, pendapatan daerah dari sektor perikanan di Bitung turun drastis. Kemiskinan pun meningkat.
"Aturannya harus disinkronkan. Jangan karena penyesuaian itu maka menghambat secara keseluruhan, mengakibatkan pendapatan negara dan daerah turun, pengangguran tinggi, kemiskinan naik," ujar Kalla di Bitung, Sulawesi Utara, Jumat (19/3/2016).
Seperti diberitakan, sektor perikanan di Bitung terpukul sejak moratorium penangkapan ikan dan pengetatan bongkar muat kapal di dalam negeri (
transhipment) diberlakukan KKP, tahun lalu. Pasalnya, jumlah kapal yang ukurannya memenuhi standar di Bitung hanya sedikit. Akibatnya, banyak kapal nelayan yang tidak melaut.
"Memang kita harus menjaga lingkungan tapi harus dipercepat juga ini kapal harus diukur ulang. Tapi dikasih waktu, katakanlah 6 bulan menyelesaikannya, sesuai kapasitas Syahbandar dan Perhubungan. Jangan karena Syahbandar dan Perhubungan ngukurnya lama, mereka tidak produksi," ujar Kalla.
Total terdapat sekitar 1.500 kapal dan 53 pabrik pengolahan ikan di Bitung. Dengan jumlah sebesar ini, menurut Wapres, seharusnya sektor perikanan di Bitung bisa menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah.
"Intinya bagaimana agar 1500 kapal ini bisa berjalan. Kalau tidak ada produksi, bagaimana pungutan hasil perikanan bisa naik? Harus produksi maksimal," cetusnya.
Ketua AKPN Bitung Rudi Walukow mengatakan, setidaknya terdapat 10.800 pekerja unit pengolahan ikan (UPI) yang dirumahkan karena produksi ikan menurun. Selain itu, sebanyak 3200 anak buah kapal juga menganggur karena kapal mereka tidak melaut.
"Penurunannya sampai 80-85%. Kapal-kapal yang melaut itu jumlahnya paling hanya 15-20%. Rata-rata nongkrong di dermaga. Turunnya benar-benar drastis sejak transhipment dan moratorium itu," ungkap dia.
Wakil General Manager PT Delta Pasific Indotuna Cholid Alkatiri mengatakan, kapasitas terpasang di pabrik pengolahan ikan hanya sebesar 30%. Hal ini lantaran jumlah pasokan ikan yang diolah menurun drastis sejak moratorium. Sehari, pihaknya hanya bisa mengolah 3 ton.
"Itu pun kadang malah ikannya impor. Ikan banyak, tapi nelayan yang nangkep enggak ada karena moratorium dan kebijakan transhipment itu," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(Des)
