Senator RI Awasi Pelaksanaan UU PPMI di Qatar
Delegasi DPD RI yang dipimpin Wakil Ketua Komite III Abdul Aziz melakukan kunjungan kerja ke penampungan KBRI Doha, Qatar (Foto:Dok)
Jakarta: Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komite III Abdul Aziz melakukan kunjungan kerja ke penampungan KBRI Doha, Qatar. Di sana, mereka memantau implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).

Kunjungan juga diikuti Rosti Uli Purba, GKR Ayu Koes Indriyah, Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna, Habib Hamid Abdullah, Rafli Kande, Muslihuddin Abdurrasyid, dan Abd Jabbar Toba.

Menurut Abdul Aziz, sebagai salah satu alat kelengkapan DPD di bidang Ketenagakerjaan, DPD berkomitmen melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU. Pemantauan yang dilakukan berbarengan dengan buka puasa bersama itu bertujuan menggali informasi mengenai permasalahan yang dihadapi Pekerja Migran Indonesia (PMI).


"Kunjungan ini merupakan wujud bentuk perhatian negara terhadap PMI di luar negeri," kata Abdul, dalam keterangan tertulis, Senin, 28 Mei 2018.

Kunjungan tersebut disambut antusias oleh para PMI yang berada di penampungan. Turut hadir Ketua DWP Andi Una Sidehabi, dan keluarga besar KBRI Doha.

Anggota DPD RI Rafli Kande mengatakan, pertemuan dengan PMI bermasalah merupakan bagian dari rasa empati terhadap penderitaan yang dialami PMI, pahlawan devisa yang mempertaruhkan nyawa guna menghidupi keluarganya di Tanah Air. 

Menurutnya, pertemuan tersebut merupakan salah satu wujud solidaritas dengan PMI di penampungan agar merasakan persaudaraan sesama anak bangsa. 

"Kita ingin berbagi dengan saudara kita yang nasibnya kurang beruntung agar bisa merasakan kasih sayang sebagai saudara yang jauh dari Tanah Air," ujar Senator asal Aceh tersebut.

Sementara itu, Duta Besar Indonesia untuk Qatar, Marsekal Madya TNI (Purn) Muhammad Basri Sidehabi mengatakan, kehadiran anggota DPD RI dianggap sebagai bentuk kehadiran negara bagi PMI. "Ini merupakan salah satu wujud dari pelindungan dan keberpihakan pemerintah terhadap PMI," ujarnya.

Seperti diketahui, jumlah PMI bermasalah di penampungan KBRI Doha saat ini mencapai 40 orang yang terdiri atas 36 wanita, dua pria, dan dua anak-anak. 

Menurut Atase Tenaga Kerja KBRI Doha Muhammad Yusuf, berdasarkan data pemerintah setempat, jumlah WNI di Qatar mencapai 43 ribu WNI. Jumlah pekerja domestik yang resmi terdaftar 7.125 orang,  dan 2.000 orang yang tidak mengikuti prosedur resmi (unprosedural). 

"Sementara untuk jumlah PMI professional mencapai  sekitar 13.500 Sisanya, merupakan keluarga PMI. Ditambahkan lebih dari 95 persen kasus yang tercatat di KBRI merupakan dampak dari pengiriman PMI yang unprosedural," kata Muhammad Yusuf.

Menurut Minister Consellor KBRI Doha, Boy Dharmawan, pengiriman PMI ilegal ke Qatar masih marak terjadi. Akibatnya, PMI rentan terhadap berbagai tindakan kekerasan, penipuan.

"Upah tidak dibayar dan pelanggaran hak asasi pekerja migran di negara penempatan," kata Boy.

Selain mengunjungi penampungan KBRI Doha, para senator juga melakukan pertemuan dengan Menteri  Administrasi Pembangunan, Buruh dan Urusan Sosial Qatar, Dr. Issa Al Jafali Al Nuaimi dan Ketua Majlis Shura Qatar, Ahmed Bin Abdullah Al-Mahmoud. 

Tak hanya itu, para senator juga bertemu dengan komunitas diaspora Indonesia di beberapa kota seperti Alkhor dan Wakrah guna mengawasi secara langsung pelaksanaan UU PPMI.



(ROS)