Mendes PDTT Yakinkan Pemdes Jangan Takut Kelola Dana Desa

Anggi Tondi Martaon 09 Mei 2018 16:11 WIB
Berita Kemendes PDTT
Mendes PDTT Yakinkan Pemdes Jangan Takut Kelola Dana Desa
Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo menghadiri Rakornas Percepatan Penyaluran Dana Desa Tahun 2018, di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu, 9 Mei (Foto:Dok)
Jakarta: Tak semua program pemerintah diterima masyarakat dengan tangan terbuka. Salah satunya, dana desa. Sebagain masyarakat khawatir jika menerima dana desa akan berurusan dengan hukum atau dikriminalisasi.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo pun meyakinkan agar pemerintah desa (pemdes) tak perlu takut mengelola dana desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjamin akan membantu dan mengawal pengelolaan dana desa.

"Kepala desa tidak perlu takut. Sebab, komitmen yang dibuat antara Kemendes PDTT dengan Polri dan Kejaksaan Agung kuat," kata Eko, usai menghadiri Rakornas Percepatan Penyaluran Dana Desa Tahun 2018 di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu, 9 Mei.


Politikus PKB itu menyebutkan, jaminan yang diberikan adalah menindak oknum yang berupaya mengkriminalisasi pengelolaan dana desa. Sanksi bisa berupa pemindahan, atau bahkan ditahan.

"Itu komitmen luar biasa dan itu sudah ada beberapa kasus yang atasannya ditangkap karena ada masalah (upaya kriminalisasi)," ungkap dia.

Selain itu, suksesor Marwan Jafar itu juga menjamin pemerintahan desa tidak akan ditindak jika kesalahan yang dibuat sebatas pelanggaran administrasi. Namun, jika ada indikasi korupsi, maka Kemendes PDTT tidak akan memberikan bantuan.

"Kalau korupsi, bulan madu pasti selesai. Tapi kalau kesalahan administrasi tidak berhak dikriminalisasi," ujarnya.

Saat ditanya bentuk evaluasi jika ditemukan kesalahan administrasi, Eko menjawab pihaknya akan memberikan pendampingan kepada pemerintahan desa. Pihaknya juga akan memberikan bantuan kepada aparat desa yang dikriminalisasi akibat kesalahan administrasi.

"Kalau ada sifatnya kesalahan administrasi yang dikriminalisasi, tinggal lapor ke Satgas Dana Desa melalui (call center) 150040. Dalam waktu 3x24 jam kita kirim tim lengkap dari kepolisian, Kejaksaan, dan Kemendagri dan Kemendes," ucapnya.

Selain itu, dia juga meminta agar pemerintahan kabupaten/kota memberikan pendampingan dan penyuluhan kepada aparat desa. Harapannya, pemerintahan desa tidak lagi khawatir dan bisa mengelola desa dengan baik.

"Kalau pemerintah kabupaten kesulitan, laporkan saja ke kami. Kami akan mengirim tim untuk mendampingi pemkab/pemkot untuk meyakinkan kepala desa tersebut," ujar Menteri Eko.



(ROS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id