Harus Gercep, Sri Mulyani Diminta Tak Berbalas Pantun dengan Mahfud MD

Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani diminta bergerak cepat (gercep) mengusut polemik transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun. Jangan sampai Sri hanya fokus merespons pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. "Jadi tidak perlu berbalas pantun dengan Pak Mahfud, yang penting bagaimana tindak lanjutnya," kata mantan Kabareskrim Polri Komjen (Purn) Susno Duadji dalam diskusi virtual Crosscheck Medcom.id bertajuk ‘Maling Pajak Triliunan Rupiah Tak Bisa Punah, Ini Sebabnya!' Minggu, 12 Maret 2023. Susno mengatakan publik tengah menantikan aksi nyata Sri membersihkan jajarannya. Kepercayaan publik terhadap Kementerian Keuangan dikhawatirkan semakin anjlok bila tidak ada langkah konkret. Menurut Susno, pelacakan harta dan kekayaan pejabat semakin mudah. Data terkait sumber pendapatan bisa dihitung secara kasar dan dibandingkan dengan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). "Anda eselon III, gaji sekian, tunjangan sekian, kok bisa mengoleksi harta sekian? Dari mana? Kalau warisan, dicek nenek moyangnya sekaya apa, transfer ke mana, beli apa," ujar dia. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meluruskan polemik transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ia mengatakan isu tersebut merupakan tindak pidana pencucian uang (TPPU). "Jadi tidak benar kalau isu berkembang di Kemenkeu ada korupsi Rp300 triliun, bukan korupsi (tapi) pencucian uang," kata Mahfud usai rapat bersama Wamenkeu Suahasil Nazara di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat, 10 Maret 2023. Mahfud meyakini setiap nilai tindak pidana pencucian uang selalu besar dibanding pidana korupsi. Selain itu, ia juga menepis bahwa soal transaksi senilai Rp300 triliun diambil dari uang pajak. Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id