Jakarta: Kehadiran simbol negara dan aktivitas di perairan Laut Natuna Utara dinilai perlu terus ditingkatkan untuk mempertahankan hak berdaulat Indonesia di zona ekonomi kkslusif (ZEE) dan landas kontinen. Pengamanan Laut Natuna Utara akan terus diprioritaskan Badan Keamanan Laut (Bakamla).
"Kita sudah menyusun strategi menghadapi situasi di Laut Natuna Utara. Pertama, simbol-simbol negara harus selalu hadir di sana baik itu Bakamla maupun Angkatan Laut," kata Kepala Bakamla Laksamana Madya (Laksdya) Aan Kurnia dalam konferensi pers di Markas Bakamla, Jakarta Pusat, Rabu, 22 Desember 2021.
Bakamla juga mendorong peningkatan aktivitas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di Laut Natuna Utara. Salah satu contohnya, yakni pengeboran di rig noble dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sejak Juni hingga November 2021.
Baca: Panglima Andika Perkasa Ingatkan Prajurit Tak Sembarangan Menembak di Natuna
Laksdya Aan menjelaskan Bakamla bersama TNI Angkatan Laut berhasil mengamankan operasi pengeboran rig noble yang dimulai Juni dan selesai November lalu. Selama aktivitas pengeboran memang ada tindakan shadowing dari kapal coast guard Tiongkok, tetapi tidak sampai menghentikan kegiatan.
"Intinya mereka tidak mengganggu hingga fisik dan selesai. Memang situasinya turun naik, tetapi secara garis besar pengamanan di Laut Natuna Utara itu berhasil," imbuh dia.
Bakamla memetakan Laut Natuna Utara masih menjadi hotspot pelanggaran batas wilayah. Selama 2021, pelanggaran terbanyak antara lain oleh kapal Vietnam dan Tiongkok.
Pihaknya mendorong ke depan peningkatan aktivitas nelayan diperlukan untuk memperkukuh kehadiran Indonesia di perairan Natuna Utara. Bakamla mendorong kerja sama dengan kementerian terkait agar kapal-kapal ikan Indonesia berlayar di Natuna Utara.
"Eksplorasi dan ekspoitasi ini, drilling sudah dilakukan. Seharusnya kemudian yang bermain kapal-kapal ikan kita di sana sehingga ada effective occupation di wilayah kita," ujar dia.
Jakarta: Kehadiran simbol negara dan aktivitas di perairan
Laut Natuna Utara dinilai perlu terus ditingkatkan untuk mempertahankan hak berdaulat Indonesia di zona ekonomi kkslusif (ZEE) dan landas kontinen. Pengamanan Laut Natuna Utara akan terus diprioritaskan Badan Keamanan Laut (
Bakamla).
"Kita sudah menyusun strategi menghadapi situasi di Laut Natuna Utara. Pertama, simbol-simbol negara harus selalu hadir di sana baik itu Bakamla maupun
Angkatan Laut," kata Kepala Bakamla Laksamana Madya (Laksdya) Aan Kurnia dalam konferensi pers di Markas Bakamla, Jakarta Pusat, Rabu, 22 Desember 2021.
Bakamla juga mendorong peningkatan aktivitas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di Laut Natuna Utara. Salah satu contohnya, yakni pengeboran di
rig noble dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sejak Juni hingga November 2021.
Baca:
Panglima Andika Perkasa Ingatkan Prajurit Tak Sembarangan Menembak di Natuna
Laksdya Aan menjelaskan Bakamla bersama TNI Angkatan Laut berhasil mengamankan operasi pengeboran
rig noble yang dimulai Juni dan selesai November lalu. Selama aktivitas pengeboran memang ada tindakan
shadowing dari kapal coast guard Tiongkok, tetapi tidak sampai menghentikan kegiatan.
"Intinya mereka tidak mengganggu hingga fisik dan selesai. Memang situasinya turun naik, tetapi secara garis besar pengamanan di Laut Natuna Utara itu berhasil," imbuh dia.
Bakamla memetakan Laut Natuna Utara masih menjadi
hotspot pelanggaran batas wilayah. Selama 2021, pelanggaran terbanyak antara lain oleh kapal Vietnam dan Tiongkok.
Pihaknya mendorong ke depan peningkatan aktivitas nelayan diperlukan untuk memperkukuh kehadiran Indonesia di perairan Natuna Utara. Bakamla mendorong kerja sama dengan kementerian terkait agar kapal-kapal ikan Indonesia berlayar di Natuna Utara.
"Eksplorasi dan ekspoitasi ini, drilling sudah dilakukan. Seharusnya kemudian yang bermain kapal-kapal ikan kita di sana sehingga ada
effective occupation di wilayah kita," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)