Jakarta: Organisasi Masyarakat (Ormas) bentrok di sekitar kantor Wali Kota Bekasi, Jawa Barat. Bentrok dipicu rasa tersinggung saat menggelar unjuk rasa terkait tudingan korupsi retribusi parkir oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi.
Kapolrestro Bekasi Kota, Kombes Pol Indarto mengatakan, petugas sebenarnya sudah berkoordinasi dengan Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) terkait rencana unjuk rasa. Massa GMBI pun telah memberikan surat pemberitahuan ke polisi.
"Mereka dalam kapasitas legal beraspirasi," kata Indarto di kantor Wali Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis 25 Januari 2018.
Namun, kata Indarto, datang sejumlah ormas lainnya ke lokasi unjuk rasa. Kedatangan ormas selain GMBI ini tidak terendus petugas. "Massa kubu aliansi tidak terdeteksi. Karena berpakaian preman dan tidak sekaligus berkumpul dalam gedung," ungkap Indarto.
Mulanya, kata Indarto, polisi dan GMBI mengira ormas lain yang datang itu hendak datang bergabung melakukan unjuk rasa. Namun, entah apa musababnya, unjuk rasa massa GMBI pun berujung bentrol dengan sejumlah ormas yang datang belakangan.
"Namun kita terus kembangkan unsur apa yang terjadi. Kenapa ada ormas (aliansi) di dalam," ucapnya.
Menurut perwakilan salah satu ormas yang bentrok dengan GMBI, Syahrul Ghozali, ricuh dipicu perasaan tak senang dengan etika para pengunjuk rasa dari massa GMBI. Mereka tersinggung lantaran GMBI membawa massa dari luar daerah.
"Boleh berunjuk rasa, tetapi hanya GMBI anggota lokal. Jangan bawa-bawa masa dari luar daerah. Jangan sampai mereka (daerah) mengacak-acak kampung kelahiran kita," ucapnya Ghozali di Gedung Wali Kota Bekasi.
Bentrok yang terjadi mengakibatkan lima orang terluka dan tiga mobil rusak. Dua orang yang terluka merupakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja, tiga lainnya anggota Ormas. Polisi memeriksa lima orang sebagai saksi kericuhan itu.
Jakarta: Organisasi Masyarakat (Ormas) bentrok di sekitar kantor Wali Kota Bekasi, Jawa Barat. Bentrok dipicu rasa tersinggung saat menggelar unjuk rasa terkait tudingan korupsi retribusi parkir oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi.
Kapolrestro Bekasi Kota, Kombes Pol Indarto mengatakan, petugas sebenarnya sudah berkoordinasi dengan Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) terkait rencana unjuk rasa. Massa GMBI pun telah memberikan surat pemberitahuan ke polisi.
"Mereka dalam kapasitas legal beraspirasi," kata Indarto di kantor Wali Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis 25 Januari 2018.
Namun, kata Indarto, datang sejumlah ormas lainnya ke lokasi unjuk rasa. Kedatangan ormas selain GMBI ini tidak terendus petugas. "Massa kubu aliansi tidak terdeteksi. Karena berpakaian preman dan tidak sekaligus berkumpul dalam gedung," ungkap Indarto.
Mulanya, kata Indarto, polisi dan GMBI mengira ormas lain yang datang itu hendak datang bergabung melakukan unjuk rasa. Namun, entah apa musababnya, unjuk rasa massa GMBI pun berujung bentrol dengan sejumlah ormas yang datang belakangan.
"Namun kita terus kembangkan unsur apa yang terjadi. Kenapa ada ormas (aliansi) di dalam," ucapnya.
Menurut perwakilan salah satu ormas yang bentrok dengan GMBI, Syahrul Ghozali, ricuh dipicu perasaan tak senang dengan etika para pengunjuk rasa dari massa GMBI. Mereka tersinggung lantaran GMBI membawa massa dari luar daerah.
"Boleh berunjuk rasa, tetapi hanya GMBI anggota lokal. Jangan bawa-bawa masa dari luar daerah. Jangan sampai mereka (daerah) mengacak-acak kampung kelahiran kita," ucapnya Ghozali di Gedung Wali Kota Bekasi.
Bentrok yang terjadi mengakibatkan lima orang terluka dan tiga mobil rusak. Dua orang yang terluka merupakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja, tiga lainnya anggota Ormas. Polisi memeriksa lima orang sebagai saksi kericuhan itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
