medcom.id, Jakarta: Komite II DPD RI menyambut baik Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018 yang telah disahkan dalam Paripurna DPR RI. Sebab, pemerintah memperlihatkan komitmen melanjutkan pembangunan infrastruktur.
Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba menyebutkan, ada beberapa masukan yang disampaikannya terhadap sektor infrastruktur. Salah satunya, soal biaya pemeliharaan.
"Yang sangat dibutuhkan lagi untuk infrastruktur ini adalah pemeliharaan (infrastruktur)," kata Parlindungan, saat dihubungi di Jakarta, Kamis, 26 Oktober 2017.
Meski tidak sebesar biaya pembangunan, anggaran pemeliharaan tetap harus dialokasikan oleh pemerintah. Hal itu diperlukan agar infrastruktur yang dibangun tetap dalam kondisi baik.
"Saya pikir itu sudah dianggarkan di APBN. Harus kreatif dong, jangan sampai rusak sekali jalan. Jalan rusak akan menyebabkan macet. Contohnya di perlintasan kereta api, kan macet sekali itu," ucapnya.
Selain anggaran, senator asal daerah pemilihan Sumatera Utara itu juga menyarankan agar pemerintah pusat melibatkan pemerintah daerah. Menurutnya, sinergi antara pusat dan daerah harus ditingkatkan dalam merawat infrastruktur.
"Harus sedemikian rupa melibatkan tiga pemerintahan, antara kabupaten/kota, provinsi dan pusat," ucapnya.
Pemerintah dan DPR RI telah mengesahkan ABPN tahun 2018 sebanyak Rp 2220 triliun. Anggaran untuk belanja infrastruktur tahun 2018 sebanyak Rp410,7 triliun.
Anggatan sebesar itu nantinya akan dialokasikan ke dalam beberapa bentuk, di antaranya pembangunan jalan (865 kilometer), pembangunan irigasi (781 kilometer), rasio elektrifikasi atau perbandingan antara jumlah penduduk yang mendapatkan listrik terhadap total jumlah penduduk (95,15 persen) dan pembangunan rumah susun Rusun (14.405 unit).
medcom.id, Jakarta: Komite II DPD RI menyambut baik Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018 yang telah disahkan dalam Paripurna DPR RI. Sebab, pemerintah memperlihatkan komitmen melanjutkan pembangunan infrastruktur.
Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba menyebutkan, ada beberapa masukan yang disampaikannya terhadap sektor infrastruktur. Salah satunya, soal biaya pemeliharaan.
"Yang sangat dibutuhkan lagi untuk infrastruktur ini adalah pemeliharaan (infrastruktur)," kata Parlindungan, saat dihubungi di Jakarta, Kamis, 26 Oktober 2017.
Meski tidak sebesar biaya pembangunan, anggaran pemeliharaan tetap harus dialokasikan oleh pemerintah. Hal itu diperlukan agar infrastruktur yang dibangun tetap dalam kondisi baik.
"Saya pikir itu sudah dianggarkan di APBN. Harus kreatif dong, jangan sampai rusak sekali jalan. Jalan rusak akan menyebabkan macet. Contohnya di perlintasan kereta api, kan macet sekali itu," ucapnya.
Selain anggaran, senator asal daerah pemilihan Sumatera Utara itu juga menyarankan agar pemerintah pusat melibatkan pemerintah daerah. Menurutnya, sinergi antara pusat dan daerah harus ditingkatkan dalam merawat infrastruktur.
"Harus sedemikian rupa melibatkan tiga pemerintahan, antara kabupaten/kota, provinsi dan pusat," ucapnya.
Pemerintah dan DPR RI telah mengesahkan ABPN tahun 2018 sebanyak Rp 2220 triliun. Anggaran untuk belanja infrastruktur tahun 2018 sebanyak Rp410,7 triliun.
Anggatan sebesar itu nantinya akan dialokasikan ke dalam beberapa bentuk, di antaranya pembangunan jalan (865 kilometer), pembangunan irigasi (781 kilometer), rasio elektrifikasi atau perbandingan antara jumlah penduduk yang mendapatkan listrik terhadap total jumlah penduduk (95,15 persen) dan pembangunan rumah susun Rusun (14.405 unit).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ROS)
