Jakarta: Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) berkolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk membersihkan gerakan radikal dan terorisme yang berkembang di kampus. Dosen dan mahasiswa harus mendaftarkan dan mencatatkan seluruh nomor telepon selular juga medsosnya untuk dipantau lalu lintas informasinya.
"Sekarang saya berkolaborasi dengan BNPT," ungkap Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir di Jakarta, Selasa, 5 Juni 2018.
Sebagai upaya preventif, Nasir juga memperketat pengawasan di kampus, dengan melakukan pendataan nomor telepon dan media sosial seluruh dosen dan mahasiswa. "Dosen harus mencatatkan seluruh nomor telepon selular yang dimiliki dosen. Mahasiswa juga, medsosnya dicatat semua. Untuk memantau, lalu lintas informasinya seperti apa," paparnya
Ditanya tentang kerja sama dengan BNPT, menurut Nasir sudah terjalin sejak 2015. Kerja sama ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman yang berlanjut dengan keluarnya Peraturan Pemerintah (PP).
Dalam hal ini, Nasir menegaskan bahwa BNPT diperkenankan masuk ke dalam kampus jika memang dibutuhkan. "Tidak ada istilah kampus steril dari pemeriksaan, itu tidak boleh. Kampus dalam hal ini jika mengganggu keamanan pemeriksaan harus dilakukan," tegasnya.
Nasir juga mengatakan akan kembali menghidupkan wawasan kebangsaan dan bela negara di dalam kurikulum. Sebab menurutnya, Perguruan Tinggi harus steril dari radikalisme dan terorisme agar tetap mendapat kepercayaan dari dunia.
"Karena kita sedang fokus pada persaingan global," tutup Nasir.
Seperti diberitakan sebelumnya, aparat kepolisian menangkap tiga terduga teroris di kampus Universitas Riau (Unri), serta dua buah bom pipa besi dan bahan peledak triacetone triperoxide (TATP). Di sejumlah kampus juga tengah mempersiapkan digelarnya sidang kode etik terhadap beberapa dosen yang diduga radikal.
Jakarta: Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) berkolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk membersihkan gerakan radikal dan terorisme yang berkembang di kampus. Dosen dan mahasiswa harus mendaftarkan dan mencatatkan seluruh nomor telepon selular juga medsosnya untuk dipantau lalu lintas informasinya.
"Sekarang saya berkolaborasi dengan BNPT," ungkap Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir di Jakarta, Selasa, 5 Juni 2018.
Sebagai upaya preventif, Nasir juga memperketat pengawasan di kampus, dengan melakukan pendataan nomor telepon dan media sosial seluruh dosen dan mahasiswa. "Dosen harus mencatatkan seluruh nomor telepon selular yang dimiliki dosen. Mahasiswa juga, medsosnya dicatat semua. Untuk memantau, lalu lintas informasinya seperti apa," paparnya
Ditanya tentang kerja sama dengan BNPT, menurut Nasir sudah terjalin sejak 2015. Kerja sama ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman yang berlanjut dengan keluarnya Peraturan Pemerintah (PP).
Dalam hal ini, Nasir menegaskan bahwa BNPT diperkenankan masuk ke dalam kampus jika memang dibutuhkan. "Tidak ada istilah kampus steril dari pemeriksaan, itu tidak boleh. Kampus dalam hal ini jika mengganggu keamanan pemeriksaan harus dilakukan," tegasnya.
Nasir juga mengatakan akan kembali menghidupkan wawasan kebangsaan dan bela negara di dalam kurikulum. Sebab menurutnya, Perguruan Tinggi harus steril dari radikalisme dan terorisme agar tetap mendapat kepercayaan dari dunia.
"Karena kita sedang fokus pada persaingan global," tutup Nasir.
Seperti diberitakan sebelumnya, aparat kepolisian menangkap tiga terduga teroris di kampus Universitas Riau (Unri), serta dua buah bom pipa besi dan bahan peledak
triacetone triperoxide (TATP). Di sejumlah kampus juga tengah mempersiapkan digelarnya sidang kode etik terhadap beberapa dosen yang diduga radikal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(CEU)
