JK Beberkan 6 'Dosa' Nadiem Makarim selama Jadi Mendikbud

Jakarta: Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), secara terbuka menyentil kinerja Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim. Setelah hampir lima tahun menjabat, Nadiem dianggap tidak menunjukkan gebrakan signifikan dalam dunia pendidikan.  Apalagi di tengah isu bahwa anggaran pendidikan tahun 2023 sebesar Rp111 triliun tidak terserap dengan baik. Temuan dari Badan Anggaran (Banggar) DPR menunjukkan bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan dan meningkatkan kualitas layanan justru dibiarkan menganggur. JK mengungkapkan sejumlah ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Nadiem, termasuk jarangnya turun ke lapangan, jarangnya hadir di kantor, hingga sikap beraninya yang meminta pertemuan di apartemen alih-alih di kantor. Baca juga: JK Kritik Nadiem: Tak Berpengalaman, Jarang ke Kantor, Jangan Lagi Pilih yang Begini 1. Jarang mengecek permasalahan di daerah JK menyoroti kebiasaan Nadiem yang jarang mengecek langsung kondisi pendidikan di daerah-daerah. Idealnya, seorang pemimpin yang baik harus terjun langsung ke lapangan untuk memahami masalah dari akar rumput.  Namun, Nadiem lebih sering terlihat jauh dari permasalahan yang dihadapi oleh guru-guru dan siswa di berbagai daerah.  "Ada kemudian Mas Nadiem, yang tidak punya pengalaman guru, bidang pendidikan, tidak pernah datang ke daerah," kata JK dalam acara Menggugat Kebijakan Anggaran Pendidikan di Jakarta, Sabtu 6 September 2024. Banyak wilayah di Indonesia, terutama daerah terpencil, masih menghadapi masalah serius dalam infrastruktur pendidikan. Dengan jarangnya Nadiem melakukan kunjungan ke daerah, berbagai masalah ini terabaikan, mulai dari kekurangan guru, fasilitas yang buruk, hingga akses pendidikan yang sulit.  2. Jarang 'ngantor' Selain jarang turun ke lapangan, JK juga menyinggung Nadiem yang jarang hadir di kantor Kemendikbudristek. Hal ini menimbulkan pertanyaan dan sebuah ironi. Pasalnya jika jarang datang ke kantor, sudah selayaknya Nadiem berada di daerah atau di tengah permasalahan yang dihadapi para guru dan siswa. Namun ternyata Nadiem tidak berada di daerah. “Ini kementerian, namanya sekarang panjang, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi, luas sekali, banyak sekali, dipimpin orang yang jarang ke kantor,” kritik JK. Ia menekankan bahwa seorang pemimpin seharusnya memberikan contoh dengan berada di garis depan dalam menggerakkan kementerian, bukan bekerja dari jauh. 3. Tak punya pengalaman di sektor pendidikan JK juga menyoroti latar belakang Nadiem yang minim pengalaman di bidang pendidikan. JK membandingkan Nadiem dengan para tokoh pendidikan dan pendahulu Nadiem di Kemendikbudristek. “Mas Nadiem, yang tidak punya pengalaman guru, bidang pendidikan," ujarnya.  Padahal, menteri-menteri pendidikan sebelumnya seperti Ki Hajar Dewantara, Daoed Joesoef, hingga Anies Baswedan memiliki latar belakang yang kuat di dunia pendidikan. 5. Gagal ciptakan program seperti menteri sebelumnya JK membandingkan Nadiem dengan para pendahulunya yang memiliki rekam jejak kuat di dunia pendidikan, seperti Juwono Sudarsono, Abdul Malik Fadjar, hingga Anies Baswedan.  Para menteri sebelumnya tidak hanya ahli di bidangnya tetapi juga berdedikasi dalam menjalankan tugasnya dengan turun langsung ke lapangan dan berkomunikasi secara aktif dengan semua pemangku kepentingan. Sebagai seorang menteri, Nadiem dianggap gagal mengikuti jejak para pendahulunya dalam memberikan kontribusi nyata bagi dunia pendidikan Indonesia. JK menekankan bahwa seorang pemimpin harus hadir, baik secara fisik maupun dalam keputusan-keputusan yang berdampak luas, terutama di sektor krusial seperti pendidikan. 6. Pertemuan di apartemen, bukan di kantor Salah satu poin yang sangat disayangkan oleh JK adalah ketika meminta pertemuan dengan Nadiem. Bukan di kantor Kemendikbudristek, Nadiem malah menyediakan waktu di apartemennya. "Minta maaf ya, karena saya minta ketemu tapi ketemu di apartemen. Saya katakan aja supaya yang ke depan jangan begitu pilih menteri,” ungkap JK dengan nada kesal. Pernyataan JK ini menunjukkan bentuk ketidakseriusan dan kurangnya rasa tanggung jawab Nadiem sebagai seorang menteri. Pertemuan resmi, seharusnya dilakukan di kantor kementerian untuk menjaga profesionalisme dan integritas.