Jakarta: Belakangan publik Tanah Air digegerkan dengan isi pemberitaan media Wall Street Journal yang menyebut Pemerintah Tiongkok memberikan dana ke sejumlah ormas Islam di Indonesia. Dengan tujuan, ormas-ormas tak bersuara soal masalah minoritas etnis Uighur di Xinjiang, Tiongkok.
Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta memberikan klarifikasi terkait pemberitaan tersebut. Pemberitaan Wall Street Journal dianggap fitnah. Adapun apa yang dilakukan Pemerintah Tiongkok di Xinjiang adalah upaya mempertahankan kedaulatan negara, menegakkan HAM, serta menjalankan program anti-teror dan deradikalisasi.
"Laporan itu sengaja menyampaikan penafsiran keliru terhadap kontak dan aktivitas normal antara Kedutaan Besar Tiongkok di Indonesia dengan NU, Muhammadiyah, MUI, serta berbagai kalangan lainnya di Indonesia. Kami menyatakan kecaman keras dan penolakan tegas terhadap laporan tersebut," kata juru bicara Kedutaan Besar Tiongkok dalam keterangan resminya, Jumat, 20 Desember 2019.
Dalam pernyataannya, Kedubes Tiongkok menegaskan persahabatan kedua negara Indonesia-Tiongkok senantiasa saling mendukung. Bukan hanya antarpemerintah kedua negara, pun dengan hubungan baik antara rakyat kedua negara. Menurut Kedubes Tiongkok ada upaya untuk merusak persahabatan sejati antara rakyat Tiongkok dan Indonesia. Dan dipastikan hal itu tidak akan pernah berhasil.
"Kami akan terus bekerja sama dengan berbagai kalangan di Indonesia untuk meningkatkan pertukaran dan memajukan kerja sama agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada bangsa dan rakyat kedua negara," jelasnya.
Kedubes Tiongkok menjelaskan negaranya multietnik dan multiagama. Undang-undang Dasar maupun hukum Tiongkok memberikan perlindungan seutuhnya untuk menjamin kesetaraan antar-etnik, kebebasan beragama dan kepercayaan, serta hak asasi manusia (HAM). Xinjiang merupakan salah satu daerah otonomi etnis minoritas di Tiongkok.
Termasuk hak dasar bagi 25 juta warga Xinjiang yang terdiri dari berbagai etnis. Namun, beberapa tahun belakangan Xinjiang mengalami berbagai aksi kekerasan, radikalisme, bahkan terorisme. Dari tahun 1990 hingga 2016, telah terjadi ribuan kasus kekerasan dan terorisme di Xinjiang. Kasus-kasus ini melibatkan serangan bahkan pembunuhan terhadap banyak warga tidak berdosa, termasuk warga Muslim Uighur dan pemuka agama.
Menyikapi hal itu, pemerintah Daerah Otonom Xinjiang telah mengambil serangkaian tindakan tegas memberantas aksi kekerasan dan aktivitas terorisme, ditinndaklanjuti dengan program deradikalisasi. Dalam tiga tahun terakhir, tidak satu pun kasus serangan terorisme yang terjadi di Xinjiang.
Adapun pemberitaannya justru menyebutkan telah terjadi pelanggaran HAM di Xinjiang. Isu yang berhubungan dengan Xinjiang pada dasarnya bukan isu HAM, etnis, ataupun agama, melainkan masalah pemberantasan separatisme dan terorisme. Ada propaganda dari media-media barat berupaya mengadu-domba hubungan persahabatan antara Tiongkok dan dunia Muslim.
"Demi membantu masyarakat internasional dalam memahami fakta yang sebenarnya, Tiongkok sejak akhir 2018 telah mengundang lebih dari seribu pejabat pemerintahan maupun organisasi internasional, awak media, ormas agama, dan akademisi dari 70 lebih negara, termasuk Indonesia, untuk mengunjungi Xinjiang," tutupnya.
Jakarta: Belakangan publik Tanah Air digegerkan dengan isi pemberitaan media
Wall Street Journal yang menyebut Pemerintah Tiongkok memberikan dana ke sejumlah ormas Islam di Indonesia. Dengan tujuan, ormas-ormas tak bersuara soal masalah minoritas etnis Uighur di Xinjiang, Tiongkok.
Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta memberikan klarifikasi terkait pemberitaan tersebut. Pemberitaan
Wall Street Journal dianggap fitnah. Adapun apa yang dilakukan Pemerintah Tiongkok di Xinjiang adalah upaya mempertahankan kedaulatan negara, menegakkan HAM, serta menjalankan program anti-teror dan deradikalisasi.
"Laporan itu sengaja menyampaikan penafsiran keliru terhadap kontak dan aktivitas normal antara Kedutaan Besar Tiongkok di Indonesia dengan NU, Muhammadiyah, MUI, serta berbagai kalangan lainnya di Indonesia. Kami menyatakan kecaman keras dan penolakan tegas terhadap laporan tersebut," kata juru bicara Kedutaan Besar Tiongkok dalam keterangan resminya, Jumat, 20 Desember 2019.
Dalam pernyataannya, Kedubes Tiongkok menegaskan persahabatan kedua negara Indonesia-Tiongkok senantiasa saling mendukung. Bukan hanya antarpemerintah kedua negara, pun dengan hubungan baik antara rakyat kedua negara. Menurut Kedubes Tiongkok ada upaya untuk merusak persahabatan sejati antara rakyat Tiongkok dan Indonesia. Dan dipastikan hal itu tidak akan pernah berhasil.
"Kami akan terus bekerja sama dengan berbagai kalangan di Indonesia untuk meningkatkan pertukaran dan memajukan kerja sama agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada bangsa dan rakyat kedua negara," jelasnya.
Kedubes Tiongkok menjelaskan negaranya multietnik dan multiagama. Undang-undang Dasar maupun hukum Tiongkok memberikan perlindungan seutuhnya untuk menjamin kesetaraan antar-etnik, kebebasan beragama dan kepercayaan, serta hak asasi manusia (HAM). Xinjiang merupakan salah satu daerah otonomi etnis minoritas di Tiongkok.
Termasuk hak dasar bagi 25 juta warga Xinjiang yang terdiri dari berbagai etnis. Namun, beberapa tahun belakangan Xinjiang mengalami berbagai aksi kekerasan, radikalisme, bahkan terorisme. Dari tahun 1990 hingga 2016, telah terjadi ribuan kasus kekerasan dan terorisme di Xinjiang. Kasus-kasus ini melibatkan serangan bahkan pembunuhan terhadap banyak warga tidak berdosa, termasuk warga Muslim Uighur dan pemuka agama.
Menyikapi hal itu, pemerintah Daerah Otonom Xinjiang telah mengambil serangkaian tindakan tegas memberantas aksi kekerasan dan aktivitas terorisme, ditinndaklanjuti dengan program deradikalisasi. Dalam tiga tahun terakhir, tidak satu pun kasus serangan terorisme yang terjadi di Xinjiang.
Adapun pemberitaannya justru menyebutkan telah terjadi pelanggaran HAM di Xinjiang. Isu yang berhubungan dengan Xinjiang pada dasarnya bukan isu HAM, etnis, ataupun agama, melainkan masalah pemberantasan separatisme dan terorisme. Ada propaganda dari media-media barat berupaya mengadu-domba hubungan persahabatan antara Tiongkok dan dunia Muslim.
"Demi membantu masyarakat internasional dalam memahami fakta yang sebenarnya, Tiongkok sejak akhir 2018 telah mengundang lebih dari seribu pejabat pemerintahan maupun organisasi internasional, awak media, ormas agama, dan akademisi dari 70 lebih negara, termasuk Indonesia, untuk mengunjungi Xinjiang," tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WHS)
