Ilustrasi- Gedung Mahkamah Konstitusi. ANT/Hafidz Mubarak.
Ilustrasi- Gedung Mahkamah Konstitusi. ANT/Hafidz Mubarak.

Ma'ruf Harap MK Melindungi Hak Sosial dan Ekonomi Rakyat

Nasional mk kebijakan pemerintah
Emir Chairullah • 04 November 2019 12:10
Jakarta: Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyebut perlindungan hak sosial dan ekonomi masyarakat tak hanya menjadi tanggung jawab eksekutif. Menurut Ma'ruf, lembaga peradilan tertinggi seperti Mahkamah Konstitusi (MK) juga perlu ambil bagian dalam hal ini.
 
"Dengan koridor kewenangan yang dimiliki, MK tidak bisa tinggal diam sekiranya terjadi dan melihat hak-hak sosial dan ekononi warga negara dinafikan atau dilanggar," kata Wapres ketika membuka Simposium Internasional Mahkamah Konstitusi yang ke-3 di Nusa Dua, Bali, Senin, 11 November 2019.
 
Menurut dia, semua unsur trias politika bertanggung jawab memajukan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Tidak hanya dalam hasil akhir atau obligation of result, namun juga dalam bentuk aturan main atau obligation of conduct.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Artinya, ketika negara merancang suatu kebijakan, maka MK harus menimbang aspek konstitusionalitas dan aspek hasilnya. Ma'ruf minta Mahkamah memastikan kebijakan yang dibuat optimal melindungi hak warga negara.
 
Atas dasar itu, elemen yudikatif dituntut lebih siap dan sigap dalam menyikapi perkembangan zaman. Sebab ide dan gagasan besar di tengah perkembangan yang cepat, sangat dibutuhkan.
 
"Semuanya dilakukan hanya untuk menegaskan kembali tugas paling utama institusi negara, yakni melayani, melindungi, dan menyejaterakan rakyat," tegasnya.
 
Ma'ruf melihat, tantangan bernegara ke depan akan makin kompleks. Mengingat informasi dan perubahan yang sangat cepat akan berdampak pada pengetahuan warga negara atas hak sosial dan ekonominya.
 
Makna dan tafsiran hak sosial dan ekonomi dapat semakin berkembang dan meluas. Bisa saja yang sekarang belum menjadi sebuah hak, ke depan akan menjadi hak warga.
 
"Yang kemudian dituntut warga negara untuk dipenuhi oleh negara," kata dia.
 
Sementara itu, Ketua MK Anwar Usman menambahkan, sebelumnya perlindungan terhadap hak sosial dan ekonomi warga negara lebih didominasi pemerintah. "Namun kini situasinya berubah di mana lembaga peradilan juga bertanggung jawab atas perlindungan hak ekonomi dan sosial," kata dia.
 

(ADN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif