medcom.id, Jakarta: Kementerian Sosial telah menyiapkan langhkah preventif saat terjadi bencana alam. Satu di antaranya menyiapkan Kampung Siaga Bencana (KSB) di daerah rawan terkena dampak.
"Harapannya adalah berbasis kampung, bisa satu desa bisa lebih dari satu desa. Di situ akan ada lumbung logistik. Kemarin baru kita bentuk 97 Kampung siaga bencana," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa usai melantik pejabat eselon III di gedung Aneka Bhakti, Kemensos RI, Jakarta Pusat, Rabu (17/2/2016)
Mensos mengatakan, koordinasi dengan kemeterian dan lembaga lain terkait penanganan bencana alam telah dilakukan di kantor Wakil Presiden. Kemensos, kata dia, berada dalam posisi menyiapkan suplai logistik.
"Kalau ada di daerah itu bencana alam, seperti saat ini ada 63 daerah yang terkena longsor dan 103 daerah yang terkena bencana banjir 103 kabupaten/kota. Asal Bupati/Walikota mengeluarkan SK (surat keputusan) darurat boleh mengeluarkan cadangan beras pemerintah sampai 100 ton," tuturnya.
Menurut Mensos, masing-masing pejabat daerah harus tanggap dan cepat merespons ketika terjadi bencana alam. Sebab, bila tidak mencukupi cadangan logistik lain milik pemerintah bisa segera disalurkan.
"Ini yang harus ada percepatan mencari solusi dari cadangan beras pemerintah yang mestinya 100 ton itu bisa disampaikan secara cepat kepada seluruh masyarakat korban bencana termasuk banjir. Kalau itu sudah terpakai semua maka melalui SK darurat Gubernur bisa mengeluarkan sampai 200 ton. Seandainya 200 ton juga sudah terpakai, di atas 200 ton baru melapor Mensos," jelasnya.
Menurut Khofifah penyaluran logistik ke daerah bencana yang berada di pelosok memang tidak melulu mulus. Ia mengalaminya saat menyalurkan logistik melalui sungai Kampar. Jembatan putus menjadi kendala besar di wilayah ini. Logistik yang hanya bisa dibawa dengan perahu karet tentu terbatas muatannya.
"Jadi ini memang membutuhkan kecepatan sekaligus keberanian ketika ada daerah-daerah yang terisolasi karena arus deras lalu jembatan putus misalnya atau airnya terlalu tinggi," paparnya.
Mensos menambahkan, saat ini permintaan logistik belum ada yang langsung hingga Kementerian Sosial. Hal tersebut menandakan kebutuhan logistik masih mencukupi.
"Alhamdulillah sejauh ini baru cadangan beras pemerintah oleh SK Gubernur, sehingga belum ada penggunaan oleh Kementerian Sosial di atas 200 ton, kecuali untuk beras reguler yang diantar pada saat memang emergency tertentu," kata Mensos.
medcom.id, Jakarta: Kementerian Sosial telah menyiapkan langhkah preventif saat terjadi bencana alam. Satu di antaranya menyiapkan Kampung Siaga Bencana (KSB) di daerah rawan terkena dampak.
"Harapannya adalah berbasis kampung, bisa satu desa bisa lebih dari satu desa. Di situ akan ada lumbung logistik. Kemarin baru kita bentuk 97 Kampung siaga bencana," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa usai melantik pejabat eselon III di gedung Aneka Bhakti, Kemensos RI, Jakarta Pusat, Rabu (17/2/2016)
Mensos mengatakan, koordinasi dengan kemeterian dan lembaga lain terkait penanganan bencana alam telah dilakukan di kantor Wakil Presiden. Kemensos, kata dia, berada dalam posisi menyiapkan suplai logistik.
"Kalau ada di daerah itu bencana alam, seperti saat ini ada 63 daerah yang terkena longsor dan 103 daerah yang terkena bencana banjir 103 kabupaten/kota. Asal Bupati/Walikota mengeluarkan SK (surat keputusan) darurat boleh mengeluarkan cadangan beras pemerintah sampai 100 ton," tuturnya.
Menurut Mensos, masing-masing pejabat daerah harus tanggap dan cepat merespons ketika terjadi bencana alam. Sebab, bila tidak mencukupi cadangan logistik lain milik pemerintah bisa segera disalurkan.
"Ini yang harus ada percepatan mencari solusi dari cadangan beras pemerintah yang mestinya 100 ton itu bisa disampaikan secara cepat kepada seluruh masyarakat korban bencana termasuk banjir. Kalau itu sudah terpakai semua maka melalui SK darurat Gubernur bisa mengeluarkan sampai 200 ton. Seandainya 200 ton juga sudah terpakai, di atas 200 ton baru melapor Mensos," jelasnya.
Menurut Khofifah penyaluran logistik ke daerah bencana yang berada di pelosok memang tidak melulu mulus. Ia mengalaminya saat menyalurkan logistik melalui sungai Kampar. Jembatan putus menjadi kendala besar di wilayah ini. Logistik yang hanya bisa dibawa dengan perahu karet tentu terbatas muatannya.
"Jadi ini memang membutuhkan kecepatan sekaligus keberanian ketika ada daerah-daerah yang terisolasi karena arus deras lalu jembatan putus misalnya atau airnya terlalu tinggi," paparnya.
Mensos menambahkan, saat ini permintaan logistik belum ada yang langsung hingga Kementerian Sosial. Hal tersebut menandakan kebutuhan logistik masih mencukupi.
"Alhamdulillah sejauh ini baru cadangan beras pemerintah oleh SK Gubernur, sehingga belum ada penggunaan oleh Kementerian Sosial di atas 200 ton, kecuali untuk beras reguler yang diantar pada saat memang emergency tertentu," kata Mensos.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
