Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidp dan Kehutanan (KLHK) berencana menerapkan teknologi modifikasi cuaca (TMC). Rencana tersebut merespons temuan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terdeteksi di Sumatra Utara dan Riau.
“Dalam rangka pencegahan karhutla, rencana TMC akan dilaksanakan mulai Februari hingga nanti Oktober tahun 2024. Selain melalui TMC, pencegahan karhutla berupa patroli dan penyadartahuan sebagai antisipasi pengendalian karhutla pada bulan Ramadhan,” kata Siti dalam keterangan terulis, Minggu, 18 Februari 2024.
Siti menyebut karhutla di Sumatera Utara dan Riau terdeteksi pada Februari 2024. Hal itu terjadi karena wilayah tersebut sudah memasuki musim kering periode pertama.
“Ini menjadi penting untuk dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap kejadian karhutla di daerah rawan,” tekan Siti.
Siti mengingatkan potensi El Nino tahun 2024 ini masih berada pada level moderat. Sehingga upaya pengendalian karhutla harus terus ditingkatkan. Kesiapsiagaan harus sudah dimulai serta perlunya langkah cepat di lapangan.
Karhutla yang disebabkan El Nino pada 2019 menurun jika dibandingkan dengan 2019. Padahal, kondisi El Nino 2023 dinilai lebih kuat.
Berdasarkan data yang dihimpun dari laman Sipongi.menlhk.go.id, karhutla terjadi di 1,1 juta hektare lahan pada 2023. Angka itu menurun signifikan dibanding 2019 yakni 1,6 juta hektare.
“Berdasarkan dari pengalaman sejak tahun 2015, upaya pencegahan karhutla melalui solusi permanen yang terdiri dari tiga langkah yaitu analisis iklim dan langkah, pengendalian operasional, serta pengelolaan lanskap telah menunjukkan keberhasilan penurunan karhutla,” terang Siti.
Direktur Jenderal Pengendalian perubahan Iklim, Laksmi Dhewanthi, memaparkan penurunan titik panas atau hotspot 2023 sebesar 59,92 persen dibandingan dengan 2019. Penurunan hotspot ini juga berbanding lurus dengan penurunan luas karhutla sebesar 29,59 persen dan penurunan emisi sebesar 69,74 persen.
Penurunan angka ini sebagai bentuk keberhasilan upaya pengendalian karhutla bersama para pihak. “Upaya-upaya pengendalian karhutla 2023 dilaksanakan melalui kegiatan patroli, operasi TMC, peningkatan kapasitas Manggala Agni dan Masyarakat Peduli Api (MPA), serta penetapan status siaga darurat,” kata Laksmi.
Laksmi menjelaskan rencana kegiatan pengendalian karhutla tahun 2024 melalui monitoring, penetapan peta rawan dan sasaran pencegahan, TMC, patroli, dan pemadaman tepat waktu sebelum terjadi krisis karhutla. Pada penanganan tahu lalu, KLHK bakal fokus pada timing pengambilan keputusan dan pelaksanaan operasional lapangan seperti pelaksanaan TMC.
“Pelaksanaan TMC tahun 2024 direncanakan akan dilaksanakan di Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan pada Februari hingga Oktober. Pelaksanaan TMC ini dilakukan untuk tujuan pembasahan lahan dan fire suppression,” ujar dia.
Laksmi menekankan pentingnya peningkatan upaya pengendalian karhutla dengan meningkatkan pengawasan, merevitalisasi sarana dan prasarana, meningkatkan kapasitas sumber daya, mengoptimalkan penggunaan anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT), serta meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat.
Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidp dan Kehutanan (
KLHK) berencana menerapkan teknologi modifikasi cuaca (TMC). Rencana tersebut merespons temuan
kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terdeteksi di Sumatra Utara dan Riau.
“Dalam rangka pencegahan karhutla, rencana TMC akan dilaksanakan mulai Februari hingga nanti Oktober tahun 2024. Selain melalui TMC, pencegahan karhutla berupa patroli dan penyadartahuan sebagai antisipasi pengendalian karhutla pada bulan Ramadhan,” kata Siti dalam keterangan terulis, Minggu, 18 Februari 2024.
Siti menyebut karhutla di
Sumatera Utara dan
Riau terdeteksi pada Februari 2024. Hal itu terjadi karena wilayah tersebut sudah memasuki musim kering periode pertama.
“Ini menjadi penting untuk dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap kejadian karhutla di daerah rawan,” tekan Siti.
Siti mengingatkan potensi El Nino tahun 2024 ini masih berada pada level moderat. Sehingga upaya pengendalian
karhutla harus terus ditingkatkan. Kesiapsiagaan harus sudah dimulai serta perlunya langkah cepat di lapangan.
Karhutla yang disebabkan El Nino pada 2019 menurun jika dibandingkan dengan 2019. Padahal, kondisi El Nino 2023 dinilai lebih kuat.
Berdasarkan data yang dihimpun dari laman Sipongi.menlhk.go.id, karhutla terjadi di 1,1 juta hektare lahan pada 2023. Angka itu menurun signifikan dibanding 2019 yakni 1,6 juta hektare.
“Berdasarkan dari pengalaman sejak tahun 2015, upaya pencegahan karhutla melalui solusi permanen yang terdiri dari tiga langkah yaitu analisis iklim dan langkah, pengendalian operasional, serta pengelolaan lanskap telah menunjukkan keberhasilan penurunan karhutla,” terang Siti.
Direktur Jenderal Pengendalian perubahan Iklim, Laksmi Dhewanthi, memaparkan penurunan titik panas atau hotspot 2023 sebesar 59,92 persen dibandingan dengan 2019. Penurunan hotspot ini juga berbanding lurus dengan penurunan luas karhutla sebesar 29,59 persen dan penurunan emisi sebesar 69,74 persen.
Penurunan angka ini sebagai bentuk keberhasilan upaya pengendalian karhutla bersama para pihak. “Upaya-upaya pengendalian karhutla 2023 dilaksanakan melalui kegiatan patroli, operasi TMC, peningkatan kapasitas Manggala Agni dan Masyarakat Peduli Api (MPA), serta penetapan status siaga darurat,” kata Laksmi.
Laksmi menjelaskan rencana kegiatan pengendalian karhutla tahun 2024 melalui monitoring, penetapan peta rawan dan sasaran pencegahan, TMC, patroli, dan pemadaman tepat waktu sebelum terjadi krisis karhutla. Pada penanganan tahu lalu, KLHK bakal fokus pada timing pengambilan keputusan dan pelaksanaan operasional lapangan seperti pelaksanaan TMC.
“Pelaksanaan TMC tahun 2024 direncanakan akan dilaksanakan di Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan pada Februari hingga Oktober. Pelaksanaan TMC ini dilakukan untuk tujuan pembasahan lahan dan fire suppression,” ujar dia.
Laksmi menekankan pentingnya peningkatan upaya pengendalian karhutla dengan meningkatkan pengawasan, merevitalisasi sarana dan prasarana, meningkatkan kapasitas sumber daya, mengoptimalkan penggunaan anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT), serta meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ABK)
