Bogor: Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) melayangkan sembilan tuntutan kepada Presiden Joko Widodo. Tuntutan itu disebut SENTURI atau sembilan tuntutan rakyat Indonesia.
"Kalau misalkan, kenapa SENTURI? Jawabannya kemudian lain nanti. Jangan kemudian tendensi dengan makna dan bahasa," kata Ketua Umum PB HMI Respiratori Saddam Al Jihad di Kompleks Istana Kepresiden Bogor, Jawa Barat, Jumat, 5 Oktober 2018.
Tuntutan pertama yakni pemerintah harus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan melibatkan stakeholder. Menekankan agar Indonesia tidak berhutang kepada IMF dan World Bank. Sehingga, negara tak memiliki hutang budi.
"Kita menjadi bangsa dengan kedaulatan ekonominya yang kata Bung Karno, harus kita bangkitkan bersama-sama," ucap dia.
Kedua, pemerintah harus membangun kembali penguatan reformasi sistem keamanan untuk menangkal radikalisme dan terorisme. Itu tentunya harus bekerja sama antara stakeholder negara dan stakeholder bangsa.
Ketiga, pemerintah harus menelaah ulang kebijakan terkait berkembangnya tenaga kerja asing (TKA). Dengan begitu, jumlah TKA dapat seimbang dengan tenaga lokal.
"Keseimbangan ini tentunya menjadi harga diri tenaga kerja lokal di Indonesia," tegas dia.
Keempat, menekankan kepada pemerintah dalam penguatan kedaulatan energi terhadap perusahaan-perusahaan asing di Indonesia.
Kelima, menekankan terciptanya holding pangan di Indonesia. Sehingga, kedaulatan pangan dapat terjaga dengan keberlanjutan pangan Indonesia.
Keenam, pemerintah harus membuat aparat keamanan betul-betul menegakkan supremasi hukum dan HAM. Baik di KPK, Kejaksaan dan Polisi demi menjaga marwah NKRI.
Ketujuh, memperkuat pemerataan pendidikan demi menghasilkan peningkatan sumber daya manusia (SDA), demi terciptanya nation character building.
"Sebuah gagasan bersama yang kemudian dielaborasikan Bapak Presiden dengan revolusi mental, kami sangat bersepakat untuk sama-sama membangun bangsa ini melalui pendidikan," ucap dia.
Kedelapan, pemerintah harus melakukan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Sehingga, Indonesia bisa menjadi bangsa yang lebih maju pada 2030 dan 2045.
Kesembilan, mendorong terciptanya open government untuk keterbukaan informasi publik di setiap instansi pemerintah dan politik.
Saddam menambahkan ada satu gagasan besar dari HMI, yakni youth government atau pemerintahan pemuda. Dia berharap gagasan itu bisa memberikan kontribusi positif buat kemajuan bangsa.
"Mudah-mudahan gagasan besar ini bersama-sama untuk keberlanjutan bangsa ini, untuk bagaimana menantang bonus demografi ini supaya anak-anak muda dapat berkontribusi aktif dan positif demi keberlanjutan bangsa dan negaranya di NKRI ke depan," pungkas dia.
Bogor: Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) melayangkan sembilan tuntutan kepada Presiden Joko Widodo. Tuntutan itu disebut SENTURI atau sembilan tuntutan rakyat Indonesia.
"Kalau misalkan, kenapa SENTURI? Jawabannya kemudian lain nanti. Jangan kemudian tendensi dengan makna dan bahasa," kata Ketua Umum PB HMI Respiratori Saddam Al Jihad di Kompleks Istana Kepresiden Bogor, Jawa Barat, Jumat, 5 Oktober 2018.
Tuntutan pertama yakni pemerintah harus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan melibatkan stakeholder. Menekankan agar Indonesia tidak berhutang kepada IMF dan World Bank. Sehingga, negara tak memiliki hutang budi.
"Kita menjadi bangsa dengan kedaulatan ekonominya yang kata Bung Karno, harus kita bangkitkan bersama-sama," ucap dia.
Kedua, pemerintah harus membangun kembali penguatan reformasi sistem keamanan untuk menangkal radikalisme dan terorisme. Itu tentunya harus bekerja sama antara stakeholder negara dan stakeholder bangsa.
Ketiga, pemerintah harus menelaah ulang kebijakan terkait berkembangnya tenaga kerja asing (TKA). Dengan begitu, jumlah TKA dapat seimbang dengan tenaga lokal.
"Keseimbangan ini tentunya menjadi harga diri tenaga kerja lokal di Indonesia," tegas dia.
Keempat, menekankan kepada pemerintah dalam penguatan kedaulatan energi terhadap perusahaan-perusahaan asing di Indonesia.
Kelima, menekankan terciptanya holding pangan di Indonesia. Sehingga, kedaulatan pangan dapat terjaga dengan keberlanjutan pangan Indonesia.
Keenam, pemerintah harus membuat aparat keamanan betul-betul menegakkan supremasi hukum dan HAM. Baik di KPK, Kejaksaan dan Polisi demi menjaga marwah NKRI.
Ketujuh, memperkuat pemerataan pendidikan demi menghasilkan peningkatan sumber daya manusia (SDA), demi terciptanya nation character building.
"Sebuah gagasan bersama yang kemudian dielaborasikan Bapak Presiden dengan revolusi mental, kami sangat bersepakat untuk sama-sama membangun bangsa ini melalui pendidikan," ucap dia.
Kedelapan, pemerintah harus melakukan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Sehingga, Indonesia bisa menjadi bangsa yang lebih maju pada 2030 dan 2045.
Kesembilan, mendorong terciptanya open government untuk keterbukaan informasi publik di setiap instansi pemerintah dan politik.
Saddam menambahkan ada satu gagasan besar dari HMI, yakni youth government atau pemerintahan pemuda. Dia berharap gagasan itu bisa memberikan kontribusi positif buat kemajuan bangsa.
"Mudah-mudahan gagasan besar ini bersama-sama untuk keberlanjutan bangsa ini, untuk bagaimana menantang bonus demografi ini supaya anak-anak muda dapat berkontribusi aktif dan positif demi keberlanjutan bangsa dan negaranya di NKRI ke depan," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)
