Prabowo Telusuri Dugaan Penyadapan, Syahganda Sebut Ada Ancaman Keamanan Negara

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto meminta penelusuran lebih lanjut terhadap dugaan penyadapan yang melibatkan sejumlah pejabat kepolisian. Persoalan tersebut menjadi pembahasan setelah Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan dipanggil ke kediaman Presiden pada Rabu, 11 November 2026. Syahganda mengatakan Prabowo ingin mengetahui pihak-pihak yang diduga memanfaatkan informasi hasil penyadapan yang dilakukan oleh tersangka berinisial Jenderal LSP dan sejumlah petinggi Polri lainnya. Menurut Syahganda, Presiden berupaya memastikan aktivitas penyadapan tersebut tidak berkaitan dengan upaya konspirasi yang melibatkan kelompok tertentu di sekitar pihak yang diduga terlibat.   Baca Juga : Dari Habibie hingga Prabowo, Ini Deretan Kasus Penyadapan yang Menyeret Presiden RI "Ini saya lihat sendiri bahwa beliau ingin memastikan bahwa sadapan-sadapan dari Bapak Listyo Sigit itu bukan merupakan konspirasi-konspirasi besar yang terkait dengan kekuatan-kekuatan yang ada di sekitar dia," ujar Syahganda di Jakarta, dikutip dari Metrotvnews.  Ia menilai persoalan tersebut telah menimbulkan kekhawatiran di lingkungan Presiden, terutama menyangkut aspek keselamatan kepala negara. Pemerintah sebelumnya juga menyampaikan dugaan penyadapan tersebut mengarah pada tindakan makar. Syahganda menyebut kasus ini turut memengaruhi hubungan Prabowo dengan kelompok yang memiliki kedekatan dengan LSP. Situasi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian karena persoalannya tidak sebatas dugaan pelanggaran hukum. Menurut dia, penyadapan terhadap Presiden menyangkut keamanan negara dan keselamatan kepala negara yang juga menjadi simbol negara. Dalam upaya mengungkap perkara tersebut, Prabowo disebut telah beberapa kali memanggil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo Budi, bersama sejumlah pejabat lainnya. Keterlibatan lembaga intelijen dan keamanan siber tersebut dinilai penting untuk menelusuri kemungkinan adanya keterkaitan antara hasil penyadapan dengan kelompok atau kekuatan politik tertentu. Syahganda menjelaskan lembaga-lembaga tersebut tidak harus tergabung dalam tim hukum yang dibentuk Polri. Namun, kapasitas intelijen yang dimiliki dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang berkaitan dengan aktivitas penyadapan. "Jadi itu yang mungkin kita bersabar menunggu, mudah-mudahan nanti seminggu-dua minggu ini menjadi terang," tuturnya. Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah pejabat negara. Keempatnya masing-masing berinisial LSP, ASN, EHS, dan SU. Dugaan aktivitas penyadapan tersebut disebut berlangsung dalam rentang 2025 hingga 2026. Pihak Istana menilai tindakan itu tidak sekadar berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi juga mengarah pada dugaan upaya makar.