Jakarta: Pemerintah segera menyelesaikan penerbitan sertifikat tanah pada lahan yang akan dibangun Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII). Sertifikasi tinggal menunggu persetujuan dari Radio Republik Indonesia (RRI) yang tercatat sebagai pemilik lahan.
"Itu tanah atas nama RRI kemudian oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dialihkan ke Kementerian Agama. Jadi, sebelum bisa keluarkan sertifikat harus ada approval dari RRI. Tadi sudah diperintahkan oleh Presiden (Joko Widodo), nanti akan dikeluarkan oleh RRI," kata Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 18 Januari 2018.
Menurut dia, RRI sudah siap mengeluarkan surat persetujuan membalik nama sertifikat tersebut. Lebih-lebih, lahan itu adalah aset negara yang terdaftar atas nama RRI.
"Nah, dari RRI oleh pemerintah telah dialihkan kepada Kementerian Agama. Tapi untuk keluar sertifikat harus ada rekomendasi. Direktur RRI tadi cukup mendukung," ujar dia.
Ia memastikan pemerintah tak mengeluarkan uang sepersen pun untuk RRI atas pengalihan kepemilikan tanah itu. "Enggak, enggak (ada biaya). Itu kan tanah negara, hanya statusnya saja (milik RRI)," kata dia.
Baca: UIII Dibentuk untuk Jawab Kebutuhan Internasional
Pembangunan UIII ini telah direncanakan pada 2016 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pendirian UIII. Presiden menilai pembangunan UIII sangat penting.
Menurut dia, rencana pendirian UIII ini bukan hanya untuk menjawab kebutuhan pelajar domestik, tapi juga pelajar internasional. Lembaga pendidikan itu dinilai dapat menciptakan generasi yang mampu memperkokoh kepemimpinan di Indonesia maupun internasional. "Terutama umat Islam internasional," ucap Jokowi.
Jakarta: Pemerintah segera menyelesaikan penerbitan sertifikat tanah pada lahan yang akan dibangun Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII). Sertifikasi tinggal menunggu persetujuan dari Radio Republik Indonesia (RRI) yang tercatat sebagai pemilik lahan.
"Itu tanah atas nama RRI kemudian oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dialihkan ke Kementerian Agama. Jadi, sebelum bisa keluarkan sertifikat harus ada approval dari RRI. Tadi sudah diperintahkan oleh Presiden (Joko Widodo), nanti akan dikeluarkan oleh RRI," kata Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 18 Januari 2018.
Menurut dia, RRI sudah siap mengeluarkan surat persetujuan membalik nama sertifikat tersebut. Lebih-lebih, lahan itu adalah aset negara yang terdaftar atas nama RRI.
"Nah, dari RRI oleh pemerintah telah dialihkan kepada Kementerian Agama. Tapi untuk keluar sertifikat harus ada rekomendasi. Direktur RRI tadi cukup mendukung," ujar dia.
Ia memastikan pemerintah tak mengeluarkan uang sepersen pun untuk RRI atas pengalihan kepemilikan tanah itu. "Enggak, enggak (ada biaya). Itu kan tanah negara, hanya statusnya saja (milik RRI)," kata dia.
Baca: UIII Dibentuk untuk Jawab Kebutuhan Internasional
Pembangunan UIII ini telah direncanakan pada 2016 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pendirian UIII. Presiden menilai pembangunan UIII sangat penting.
Menurut dia, rencana pendirian UIII ini bukan hanya untuk menjawab kebutuhan pelajar domestik, tapi juga pelajar internasional. Lembaga pendidikan itu dinilai dapat menciptakan generasi yang mampu memperkokoh kepemimpinan di Indonesia maupun internasional. "Terutama umat Islam internasional," ucap Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
