medcom.id, Jakarta: Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kantor Komisi Pemilihan Umum diwarnai kericuhan. Peristiwa ini terjadi saat rekapitulasi suara Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Bangka Belitung berlangsung.
Hal ini dipicu oleh calon anggota DPD yang merasa tidak difasilitasi dalam proses rekapitulasi.
"Interupsi ketua, kami minta dari keluar. Seperti kami diminta keluar seperti kami diminta keluar saat penghitungan DPR," ucap caleg sekaligus saksi DPD Banteng, Akhmad Haris, di sela-sela rapat pleno di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (26/4/2014).
Menurut dia, saksi parpol tidak memiliki kepentingan dan korelasi dalam proses rekap DPD. Oleh karena itu, dia meminta saksi parpol diminta keluar saja.
Akhmad pun merasa KPU berlaku diskriminatif karena tidak memfasilitasi para saksi DPD untuk memantau rekapitulasi suara secara langsung.
"Saksi DPD tidak mendapat perhatian, DPD, tidak mendapat meja," ujarnya.
Para perwakilan caleg DPD pun mendesak KPU menyedia tempat terpisah untuk proses rekapitulasi suara DPD. "Karena kepentingan DPR dan DPD berbeda," jelasnya.
Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, mereka mengancam akan walk out. Selain itu, mereka tidak akan menandatangai berita acara. "Kalau tidak ditandatangani jadi cacat hukum," tandas Akhmad.
medcom.id, Jakarta: Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kantor Komisi Pemilihan Umum diwarnai kericuhan. Peristiwa ini terjadi saat rekapitulasi suara Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Bangka Belitung berlangsung.
Hal ini dipicu oleh calon anggota DPD yang merasa tidak difasilitasi dalam proses rekapitulasi.
"Interupsi ketua, kami minta dari keluar. Seperti kami diminta keluar seperti kami diminta keluar saat penghitungan DPR," ucap caleg sekaligus saksi DPD Banteng, Akhmad Haris, di sela-sela rapat pleno di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (26/4/2014).
Menurut dia, saksi parpol tidak memiliki kepentingan dan korelasi dalam proses rekap DPD. Oleh karena itu, dia meminta saksi parpol diminta keluar saja.
Akhmad pun merasa KPU berlaku diskriminatif karena tidak memfasilitasi para saksi DPD untuk memantau rekapitulasi suara secara langsung.
"Saksi DPD tidak mendapat perhatian, DPD, tidak mendapat meja," ujarnya.
Para perwakilan caleg DPD pun mendesak KPU menyedia tempat terpisah untuk proses rekapitulasi suara DPD. "Karena kepentingan DPR dan DPD berbeda," jelasnya.
Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, mereka mengancam akan walk out. Selain itu, mereka tidak akan menandatangai berita acara. "Kalau tidak ditandatangani jadi cacat hukum," tandas Akhmad.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(BOB)
